p

Friday, March 13, 2015

PPN



Pajak Pertambahan Nilai

UU 42/2009 PPN


1. UMUM

Mekanisme PPN Indonesia
Bagaimanakah mekanisme pemungutan PPN?
Lain - lain
UU PPN dan Resume
Tanggung Jawab Renteng
Branches PP 10 Tahun 2012


2. SUBJEK PPN

Subjek PPN
Tempat Terutangnya PPN

3. OBJEK PPN


4. BUKAN OBJEK PPN

Perbandingan Bukan Objek PPN setelah UU 42/2009
Jasa Angkutan Umum
Jasa Perhotelan
Jasa Tenaga Kerja
Jasa Penyediaan Tempat Parkir
Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
Jasa Penyiaran Yang Tidak Bersifat Iklan
Jasa Pendidikan
Jasa Boga atau Katering
Jasa Kesenian dan Hiburan


5. PEMUSATAN PPN

Pemusatan Tempat Terutang PPN



6. FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR






7. WAJIB PUNGUT (WAPU) PPN

Wajib Pungut (WAPU) PPN
Bendaharawan Pemerintah dan KPKN
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Tertentu (Mulai tanggal 1 April 2015)

8. FASILITAS PEMBEBASAN PPN



Jenis-jenis Fasilitas Pembebasan PPN
Pembebasan PPN perwakilan negara asing dan badan internasional serta Pejabatnya
Pembebasan PPN atas Jasa Kebandarudaraan Tertentu
Pembebasan PPN atas Penyerahan Air Bersih
Pembebasan PPN atas Penyerahan Jasa Ke Pelabuhan Tertentu

8.1. BKP strategis

Mesin dan Peralatan Pabrik
RUSUNAMI
BKP strategis bebas PPN

8.2. BKP/JKP Tertentu

BKP dan atau JKP Tertentu Bebas PPN
Batasan Buku Pelajaran Umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang Mendapatkan Pembebasan PPN
Batas Rumah Sederhana, RSS, dll yang Memperoleh Pembebasan PPN
JKP Tertentu yang dibebaskan PPN




9.FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT


Jenis-Jenis PPN tidak dipungut
Kawasan Berikat
BKP Tertentu Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut PPN
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat)
Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE)
Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman Luar Negeri
Toko Bebas Bea
PPN Tidak Dipungut atas Sebagian impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk
Alat Angkutan Tertentu dan JKP terkait Yang impor/penyerahannya Tidak Dipungut PPN

PPN Ditanggung Pemerintah

Penyerahan minyak goreng kemasan sederhana
Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah
Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
PPN DTP atas subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 kg

Kawasan Bebas PPN

Kawasan Bebas
Perlakuan PPN atas Penyerahan atau Perolehan/Pemanfaatan BKP TB dan Penyerahan/Perolehan JKP
Antara Kawasan Bebas dengan TLDDP (Terkait BKP berwujud)
Antara Kawasan Bebas dengan Luar Daerah Pabean (Terkait BKP berwujud)
Antara Kawasan Bebas dengan TPB atau KEK (Terkait BKP Berwujud)

10. PPnBM

PPnBM
SKB PPnBM atas kendaraan bermotor
PPnBM untuk Golongan Selain Kendaraan Bermotor
Tatacara Pengajuan Pengembalian PPnBM atas Kendaraan Bermotor
PPnBM atas Kendaraan Bermotor Sejak 23 Mei 2013

11. DASAR PENGENAAN PAJAK

Pedagang Emas Perhiasan
DPP Nilai Lain
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)


12 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan
Pengkreditan PM Tidak Terutang/Dibebaskan
Pengkreditan PM Yang Usahanya Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Barang Modal



13. RESTITUSI

Tata Cara Restitusi PPN
Penetapan PKP Resiko Rendah
Pembayaran Kembali PM Bagi PKP yang Gagal Berproduksi



14. PERLAKUAN PPN ATAS JENIS BARANG DAN JASA TERTENTU

Pengusaha Emas Perhiasan
VAT Refund Bagi Touris Asing
Penebusan Stiker Lunas PPN Untuk Media Rekaman Suara / Gambar
PPN atas Penyerahan Obat olah Apotek atau Instalasi Farmasi (Kamar Obat) RS
PPN atas Insentif / Bonus dari Main dealer kepada dealer / distributor
Pengenaan PPN atas Produksi Hasil Tembakau (Rokok dll)
Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
PPN atas Penyerahan Pupuk Tertentu



15.  IMPOR BKP

Impor BKP
Impor Sementara
Impor Atas Dasar Inden



No comments:

Post a Comment