p

Monday, November 23, 2015

BKP Strategis Bebas PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16B UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 31 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Mei 2007) tentang perubahan keempat atas PP 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
                 o     Berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 telah dikirim pada tanggal tanggal 23 April 2014. Dengan demikian apabila Pemerintah sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 belum mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 TAHUN 2007maka sejak tanggal 22 Juli 2014 ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
    1. PP 40 TAHUN 2015 (berlaku sejak 23 Juni 2015) tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    2. PMK-31/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Mei 2007) tentang perubahan keempat atas KMK-155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis
    3. KEP-234/PJ/2003 (berlaku sejak 13 Agustus 2003) tentang tata cara pemberian dan penatausahaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    1. SE-95/PJ/2010 (tanggal 20 September 2010) tentang penegasan perlakuan PPN atas BKP dan/atau JKP tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    2. SE-24/PJ/2014 (tanggal 25 Juli 2014) tentang pelaksanaan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 70P/HUM/2013 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha 01 bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam PP 31 TAHUN 2007
                 o     KLIK DISINI (di lampiran resume) ini jika ingin melihat putusan MA nomor 70P/HUM/2013

  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN BAGI PENJUAL BKP YANG DIBEBASKAN
        o     Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.(Pasal 16B ayat (3) UU No.42 TAHUN 2009)

  1. KETENTUAN UMUM
    1. Orang atau badan yang melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN wajib melaporkan usahanya kepada DJP untuk dikukuhkan sebagai PKP Sesuai dengan ketentuan perpajakan  yang berlaku. (pasal 6 ayat 1 PMK-31/PMK.03/2008)
    2. PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR  31 TAHUN 2007." (Pasal 6 ayat (3) PMK-31/PMK.03/2008)
    3. Atas Impor BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak diperlukan SSP.
    4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor BKP dibubuhi cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NO  12 TAHUN 2001  SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007oleh DJBC”. (Pasal 5 ayat (6) PMK-31/PMK.03/2008)

  1. JENIS BKP YANG DIBEBASKAN  (Pasal 1 PP 31 TAHUN 2007)
    1. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak.
                 o     PKP yang mengimpor dan/atau menerima penyerahannya diwajibkan mempunyai SKB(Pasal 5 ayat (1) PMK-31/PMK.03/2008)
                 o     Tatacara permohonan SKB PPN untuk barang modal terdapat pada Lampiran I KEP-234/PJ/2003.
                 o     Ketentuan Lebih Lanjut terkait Barang Modal KLIK DISINI
    1. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan.
                 o     Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
    1. barang hasil pertanian 
                 o     Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang : (Pasal 1 ayat (2) PP 31 TAHUN 2007)
                                          1.        pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (sejak 22 Juli 2014, sudah tidak lagi masuk ke dalam kategori BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN)
                               o     Berdasarkan Putusan MA nomor 70P/HUM/2013, maka implikasi perpajakannya adalah : (Butir E angka 2 SE-24/PJ/2014)
                                                                a.        Barang hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007 termasuk barang yang tidak dikenakan PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian jenis barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014).
                                                                b.        Barang hasil pertanian lain yang tidak ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007, yaituberas, gabah, jagung, sagu dan kedelai adalah barang yang tidak dikenakan PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian jenis barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014)
                                                                 c.        Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPNsehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0% (perincian jenis barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014)
                                            o     Sehubungan dengan hal ini, maka Pengusaha (orang pribadi maupun badan) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tersebut wajib memungut PPN dan untuk itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakkecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan Rp. 4,8 milyar per tahun sebagaimana diatur dalam PMK-197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK-68/PMK.03/2010tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN.
                                          2.        peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran (daftar jenis barangnya ada di lampiran PP 7 TAHUN 2007 bagian IV) ; atau
                               o     Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
                                          3.        perikanan baik dari penangkapan atau budidaya (daftar jenis barangnya ada di lampiran PP 7 TAHUN 2007 bagian VI) (Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)),
yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.
D.  bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
o    Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
E.   listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt.
o    Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
F.   Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) dengan kriteria tertentu (Pasal 1 angka 5 PMK-31/PMK.03/2008).
o    Orang pribadi atau bank dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang menerima penyerahan nyatidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2a) PMK-31/PMK.03/2008)
o    Ketentuan Lebih Lanjut terkait RUSUNAMI KLIK DISINI

  1. KETENTUAN BAGI BKP STRATEGIS YANG DIEKSPOR (SE-95/PJ/2010)
    1. BKP Tertentu dan/atau JKPk Tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dikenai PPN dengan tarif 0%
    2. PPN yang dibayar oleh PKP untuk menghasilkan BKP Tertentu dan/atau JKP Tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

  1. SALAH SATU ISI SE-95/PJ/2010
        o     Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009 mulai 1 April 2010 maka :
                          1.        Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 TAHUN 2007; dan
                          2.        Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003;
masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah  tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009.


1 comment:

  1. aslamu alaikum wr wb..
    bismillahirrahamaninrahim,,senang sekali saya bisa menulis
    dan berbagi kepada teman2 melalui tempat ini,
    sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang property rumah tangga
    dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki,
    namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang,
    hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yang saya punya,
    akhirnya saya menanggung hutang ke pelanggan-pelanggan saya totalnya 470 juta dan di bank totalnya 600 juta ,
    saya sudah stress dan hampir bunuh diri anak saya 3 orang masih sekolah di smp / sma dan juga anak sememtarah kuliah,tapi suami saya pergi entah kemana dan meninggalkan saya dan anaka-naknya ditengah tagihan hutang yang menumpuk,
    demi makan sehari hari saya terpaksa jual nasi bungkus keliling dan kue,
    ditengah himpitan ekonomi seperti ini saya bertemu dengan seorang teman
    dan bercerita kepadanya, alhamdulilah beliau memberikan saran kepada saya.
    dulu katanya dia juga seperti saya setelah bergabung dengan K.H. Tambring Abdullah hidupnya kembali sukses,
    awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama satu minggu saya berpikir
    dan melihat langsung hasilnya, `
    saya akhirnya bergabung dangan mengunjungi website di www.danainstan.xtgem.com semua petunjuk K.H. Tambring Abdullah saya ikuti dan hanya 1 hari astagfirullahallazim,
    alhamdulilah demi allah dan anak saya,
    akhirnya 5m yang saya minta benar benar ada di tangan saya,
    semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha,
    kini saya kembali sukses terimaksih K.H. Tambring Abdullah saya tidak akan melupakan jasa aki.
    jika teman teman berminat, yakin dan percaya insya allah,
    saya sudah buktikan demi allah silakan kunjungi website di www.danainstan.xtgem.com atau KLIK DISINI

















































































































    ReplyDelete