p

Monday, November 23, 2015

Dokumen Yang Di Persamakan Dengan Faktur Pajak

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 ayat (6) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PER-33/PJ/2014 (berlaku sejak 30 Desember 2014) tentang perubahan ketiga PER-10/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak
    3. PER-10/PJ/2015 (berlaku sejak 1 April 2015) tentang PPN atas penyerahan jasa jalan tol

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
        o     SE-71/PJ/2011 (tanggal 19 September 2011) tentang penyampaian PER-27/PJ/2011 Tentang perubahan kedua atasPER-10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak


  1. DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FP
        o     Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :
                          1.        Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
                          2.        Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
                          3.        Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
                          4.        Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
                          5.        Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
                          6.        Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
                          7.        Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
                          8.        Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; (INI BARU ADA DIPER-10/PJ/2010 YANG BERLAKU SEJAK 1 APRIL 2010)
                          9.        Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barangberupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; (tulisan merah ini adalah tambahan di PER-27/PJ/2011 yang berlaku sejak 19 September 2011)
                     o     Dalam hal PIB, SSP, SSPCP an/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC tidak menyebutkan identitas pemilik barang secara lengkap (nama, alamat, dan NPWP) maka dokumen tersebut tidak dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak. SE-71/PJ/2011
                     o     Dengan demikian, maka hanya pemilik barang saja yang dapat mengkreditkan PPN atas impor BKP. Sedangkan importir yang bukan pemilik barang tidak dapat mengkreditkan PPN atas impor BKP yang dibayar tersebut. SE-71/PJ/2011
                      10.        Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.
                      11.        Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum (INI BARU ADA DI PER-67/PJ/2010 YANG BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 2011)
                      12.        Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek (INI BARU ADA DI PER-67/PJ/2010 YANG BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 2011)
                      13.        Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perusahaan perbankan (INI BARU ADA DI PER-67/PJ/2010 YANG BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 2011)
                      14.        Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang. (INI BARU ADA DI PER-33/PJ/2014 YANG BERLAKU SEJAK 30 DESEMBER 2014)
                      15.        Karcis Tol merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. (Pasal 4 ayat (2) PER-10/PJ/2015 (BERLAKU SEJAK 1 APRIL 2015))
                     o     Karcis Tol yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak ini paling sedikit memuat nama, alamat, NPWP Pengusaha Jalan Tol, Dasar Pengenaan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. (Pasal 4 ayat (3) PER-10/PJ/2015)
        o     Agar dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak maka dokumen tersebut (angka 1 s/d angka 8, 11, 12, 13) paling tidak harus berisi data :
                          1.        Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
                          2.        Nama pembeli BKP atau penerima JKP; (sejak berlakunya PER-67/PJ/2010 (1 januari 2011) syarat ini tidak wajib ada)
                          3.        Jumlah satuan barang apabila ada;
                          4.        Dasar Pengenaan Pajak;dan
                          5.        Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

  1. DOKUMEN TERTENTU YANG BISA DIKREDITKAN  (Pasal 5 PER-67/PJ/2010)
        o     Syarat yang berlaku di PER-10/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010 s/d 31 Desember 2010)
            o     PPN yang terdapat dalam dokumen tertentu tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang :
                                1.        Memenuhi ketentuan sebagai dokumen yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak (memenuhi persyaratan formal yaitu diisi lengkap, jelas, dan benar); dan
                                2.        Mencantumkan NPWP pembeli BKP, penerima JKP, pihak yang melakukan impor BKP, atau pihak yang memanfaatkan JKP dan/atau BKP tidak berwujud
o    Syarat yang berlaku di Pasal 5 PER-67/PJ/2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011)
o    PPN yang terdapat dalam dokumen tertentu tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang :
1.   Memenuhi ketentuan sebagai dokumen yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak (memenuhi persyaratan formal yaitu diisi lengkap, jelas, dan benar); dan
2.   Mencantumkan NPWP dan nama pembeli BKP atau penerima JKP atau pihak yang melakukan impor BKP, atau pihak yang memanfaatkan JKP dan/atau BKP tidak berwujud.

  1. HISTORI PERATURAN
        o     KEP-312/PJ./2001, sedangkan mulai tanggal 1 April 2010 mengacu pada PER-10/PJ/2010


No comments:

Post a Comment