p

Monday, November 23, 2015

DPP Nilai Lain

  1. DASAR HUKUM      
    1. Pasal 8A UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009
    2. KMK-251/KMK.03/2002 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
    3. PMK-121/PMK.03/2015 tentang perubahan ketiga atas PMK-75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai DPP
    4. PMK-102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor 
    5. PMK-83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak dikenai PPN
    6. PMK-30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan
    7. PMK-62/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
        o     SE-79/PJ/2011 tentang Penyampaian PMK-102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor
        o     SE-33/PJ/2013 tentang perlakuan PPN atas penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi (freight charges)
 
  1. FP YANG DIGUNAKAN
        o     Kode FP yang diterbitkan menggunakan kode 04 (Lampiran III PER-24/PJ/2012)

  1. JENIS TRANSAKSI YANG MENGGUNAKAN DPP NILAI LAIN
A.   YANG DIATUR DI PMK TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DPP
1.   Ketentuan sejak 1 April 2010, sejak 1 Maret 2013, sejak 1 Maret 2014, setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 26 Maret 2015

No.
Jenis Penyerahan
DPP
Keterangan
Sudah Berlaku sejak 1 April 2010
1.
pemakaian sendiri BKP dan atau JKP
Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

2.
pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP
Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

3.
penyerahan film cerita
perkiraan hasil rata-rata per judul film
Ketentuan ini tidak berlaku untuk film cerita impor (ditegaskan lagi oleh PMK-38/PMK.011/2013)
o    (Untuk film cerita impor berlaku ketentuan PMK-102/PMK.011/2011(lihat tabel paling bawah resume ini)
4.
penyerahan produk hasil tembakau
harga jual eceran (HJE)

5.
BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan (16D)
harga pasar wajar

6.
penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata
10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
PKP penjual tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukan yang dimiliki
7.
jasa pengiriman paket
10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
PKP penjual tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukan yang dimiliki
8.
penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang
HPP atau Harga Perolehan

9.
penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang
harga lelang

10.
Penyerahan BKP melalui Pedagang Perantara
harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli

Baru Berlaku sejak 1 Maret 2013 (PMK-38/PMK.011/2013)
11.
penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges)
o    Penjelasan lengkap disertai contoh terkait SE-33/PJ/2013
10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
PKP penjual tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukan yang dimiliki.
Berlaku sejak 1 Maret 2014 (PMK-30/PMK.03/2014)
12.
Penyerahan Emas Perhiasan dan / atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan.
o    Ketentuan lebih lanjut KLIK DISINI
20% x harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian.
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasantidak dapat dikreditkan. (Pasal 5 PMK-30/PMK.03/2014)
Berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 26 Maret 2015 (PMK-62/PMK.03/2015)
13.
penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian
o    Ketentuan lebih lanjut 
5.   Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk PPN adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari jumlah pembayaran subsidi. (Pasal 3 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)
6.   Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari harga eceran tertinggi (HET). (Pasal 3 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)
Ketentuan lebih lanjut 

3.   Secara garis besar, Perbedaan antara ketentuan atas DPP Nilai Lain sebelum 1 April 2010 KMK-251/KMK.03/2002 dengan ketentuan yang baru ini PMK-75/PMK.03/2010 adalah:
a.   Ada penambahan/perubahan jenis kegiatan yang bisa menggunakan DPP Nilai Lain, yaitu:
o    Untuk penyerahan produk hasil tembakau : harga jual eceran
b.   Kalau di aturan lama, anjak piutang (DPP Nilai lain : 5% dari service charge, provisi, dan diskon). Tapi kalau berdasarkan UU PPN yang baru (UU Nomor 42 TAHUN 2009), anjak piutang masuk ke jasa perbankan yang merupakan bukan JKP
c.   Kalau di aturan lama penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagai barang dagangan bisa menggunakan DPP Nilai Lain 10% dari harga jual, tapi setelah 1 April 2010, berdasarkan PMK-79/PMK.03/2010, penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan.
o    khusus untuk perdagangan kendaraan bermotor bekas, ketentuan lengkapnya dapat dilihat 


B.   YANG DIATUR DI PMK-83/PMK.03/2012 (berlaku sejak 1 Juli 2012)
No.
Jenis Transaksi
DPP Nilai Lain
1
penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 PMK-83/PMK.03/2012, jasa penyediaan tenaga kerja dimaksud merupakan jasa yang dikenai PPN.
o    dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, DPP nya adalah nilai lain. (pasal 4 Ayat (4) PMK-83/PMK.03/2012)
Nilai lain adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. (pasal 4 Ayat (5) PMK-83/PMK.03/2012)
C.    
D.  YANG DIATUR DI PMK-102/PMK.011/2011 (berlaku sejak 13 Juli 2011) DAN SE-79/PJ/2011
No.
Jenis Transaksi
DPP
Keterangan
1.
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor
Sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor

2.
Penyerahan Film Cerita Impor oleh importir kepada Pengusaha Bioskop
 
Sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor
dipungut pada saat pertama kalimasing-masing copy Film Cerita Impor tsb diserahkan kepada Pengusaha Bioskop.
E.    


No comments:

Post a Comment