p

Monday, November 23, 2015

Faktur Pajak sejak Juli 2014

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
        o     SE-26/PJ/2015 (tanggal 2 April 2015) tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak


  1. KEWAJIBAN PKP TERKAIT FP
        o     PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: (Pasal 2 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013)
                          1.        penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN;
                          2.        penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN;
                          3.        ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN;
                          4.        ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN; dan/atau
                          5.        ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN.

  1. SAAT PEMBUATAN FP
    1. Faktur Pajak harus dibuat pada: (Pasal 2 ayat (2) PMK- 151/PMK.03/2013)
      1. saat penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN;
      2. saat penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN;
      3. saat ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN;
      4. saat ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN; dan/atau
      5. saat ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN.
    2. FP JUGA HARUS DIBUAT PADA : (Pasal 3 PMK-151/PMK.03/2013)
      1. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
      2. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
      3. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
    3. SAAT PEMBUATAN FP TERKAIT PENYERAHAN BKP
o    Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN; (Pasal 2 ayat (2) PMK- 151/PMK.03/2013)
o    Ketentuan terkait saat penyerahan BKP :
3.   penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat: (Pasal 2 ayat (3) huruf a PMK-151/PMK.03/2013)
                                                a.        BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
                                                b.        BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
                                                 c.        BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
                                                d.        harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
4.   penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. (Pasal 2 ayat (3) huruf b PMK-151/PMK.03/2013)
5.   penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi pada saat: (Pasal 2 ayat (3) huruf c PMK-151/PMK.03/2013)
                                                a.        harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
                                                b.        kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui.
6.   BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat: (Pasal 2 ayat (3) huruf d PMK-151/PMK.03/2013)
                                                a.        ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
                                                b.        berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
                                                 c.        tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
                                                d.        diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
7.   pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat: (Pasal 2 ayat (3) huruf e PMK-151/PMK.03/2013)
                                                a.        disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
                                                b.        ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.
    1. SAAT PEMBUATAN FP TERKAIT PENYERAHAN JKP
o    Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN (Pasal 2 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013)
o    Penyerahan JKP terjadi pada saat : (Pasal 2 ayat (4) PMK-151/PMK.03/2013)
                                          a.        harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
                                          b.        kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
                                          c.        mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.
    1. SAAT PEMBUATAN FP TERKAIT EKSPOR BKP BERWUJUD
o    Faktur Pajak harus dibuat pada saat ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN (Pasal 2 ayat (2) PMK- 151/PMK.03/2013)
o    Ekspor BKP Berwujud  terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean. (Pasal 2 ayat (5) PMK-151/PMK.03/2013)
    1. SAAT PEMBUATAN FP TERKAIT EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
o    Faktur Pajak harus dibuat pada saat ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN (Pasal 2 ayat (2) PMK- 151/PMK.011/2013)
o    Ekspor BKP Tidak Berwujud terjadi pada saat Penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. (Pasal 2 ayat (6) PMK-151/PMK.03/2013)
    1. SAAT PEMBUATAN FP TERKAIT EKSPOR JKP
o    Faktur Pajak harus dibuat pada saat ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN(Pasal 2 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013)
o    Ekspor JKP terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. (Pasal 2 ayat (7) PMK-151/PMK.03/2013)

  1. KETENTUAN TERKAIT FP GABUNGAN
        o     Dikecualikan dari ketentuan tentang saat pembuatan FP, PKP dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. (Pasal 6 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013)
        o     Faktur Pajak ini disebut Faktur Pajak gabungan. (Pasal 6 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013)
        o     Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. (Pasal 6 ayat (3) PMK-151/PMK.03/2013)

  1. KETENTUAN TERKAIT PEMBUATAN FP
    1. Faktur Pajak berbentuk: (Pasal 4 PMK- 151/PMK.03/2013)
      1. elektronik; atau
                           o     Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, untuksetiap penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
                           o     Ketentuan terkait FP elektronik diatur lebih lanjut dengan PER (PER-nya sudah diterbitkan yaitu PER-16/PJ/2014(Pasal 11 dan Pasal 12 PMK-151/PMK.03/2013)
                           o     KLIK DISINI untuk ketentuan lengkap terkait FP Elektronik
      1. kertas (hardcopy).
        1. Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau penyerahan dan/atau ekspor JKP
        2. Bentuk dan ukuran Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) ini disesuaikan dengan kepentingan PKP dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. (Pasal 13 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013).
        3. Bentuk dan ukuran Faktur Pajak dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran lA dan Lampiran IBPER-24/PJ/2012
    1. Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP (Pasal 13 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013)
    2. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut: (Pasal 4PER-24/PJ/2012)
      1. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
      2. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.
      3. Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari 2 lembar, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.
    3. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: (Pasal 9 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013)
      1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
      2. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
o    Alamat harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. (Pasal 6 ayat (3) PER-24/PJ/2012)
o    Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. (Pasal 6 ayat (4) PER- 24/PJ/2012)
      1. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
o    Jenis barang atau jasa harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP dan/atau JKP yang diserahkan. (Pasal 6 ayat (5) PER- 24/PJ/2012)
      1. PPN yang dipungut;
      2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
      3. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
o    KLIK DISINI untuk ketentuan terkait Kode dan Nomor Seri FP
      1. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
o    Untuk Faktur Pajak berbentuk elektronik, tanda tangan berupa Tanda Tangan Elektronik. (Pasal 9 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013)
      1. Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan angka 1 s/d 7 (Pasal 6 ayat (6) PER-24/PJ/2012)
o    Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan ini, PN yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh PKP. (Pasal 9 ayat (5) PMK-151/PMK.03/2013)
    1. Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. (Pasal 6 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
    2. Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan bahwa FP  wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (Pasal 10 ayat (2) PMK- 151/PMK.03/2013)
    3. Faktur penjualan yang mencantumkan keterangan sesuai dengan keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013, dan pengisiannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, termasuk dalam pengertian Faktur Pajak. Pasal 14 PMK-151/PMK.03/2013)

  1. KETENTUAN FP TERKAIT PEDAGANG ECERAN
        o     Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 UU KUP (Pasal 5 ayat (1) PMK- 151/PMK.03/2013)
        o     Pedagang eceran adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut: (Pasal 5 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013)
                          1.        melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
                          2.        dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
                          3.        pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa BKP yang dibelinya.
        o     Termasuk dalam pengertian pedagang eceran adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukanpenyerahan JKP dengan cara sebagai berikut: (Pasal 5 ayat (3) PMK- 151/PMK.03/2013)
                          1.        melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
                          2.        dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
                          3.        pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

  1. KETENTUAN TERKAIT FP YANG TERBIT LEWAT DARI 3 BULAN
        o     Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. (Pasal 7 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013)
        o     PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat ini dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. (Pasal 7 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013)
        o     PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak ini tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. (Pasal 7 ayat (3) PMK-151/PMK.03/2013)

  1. KETENTUAN FP TERKAIT PEMAKAIAN SENDIRI BKP/JKP UNTUK TUJUAN PRODUKTIF
        o     Atas pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP untuk tujuan produktif yang tidak dilakukan pemungutan PPN, dikecualikan dari penerbitan Faktur Pajak. (Pasal 8 PMK- 151/PMK.03/2013)

  1. PEMBATALAN TRANSAKSI
        o     Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang Faktur Pajaknya telah diterbitkan, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak. (Pasal 15 PMK-151/PMK.03/2013)

  1. FP PENGGANTI
    1. ATAS FP ELEKTRONIK (Pasal 16 PMK-151/PMK.03/2013)
      1. Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.
      2. Atas hasil cetak Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik tersebut dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajak.
      3. Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak.
                           o     KLIK DISINI untuk ketentuan lengkap terkait FP Elektronik
    1. ATAS FP BERBENTUK KERTAS (HARDCOPY) (Pasal 17 PMK-151/PMK.03/2013)
      1. Atas Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.
      2. Atas Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat copy dari Faktur Pajak dan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

  1. SERTIFIKAT ELEKTRONIK
    1. Fungsinya  (Pasal 9A ayat (1) PER-17/PJ/2014)
                 o     Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang berfungsi sebagai otentifikasipengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa:
                                          1.        layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
                                          2.        penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.
    1. Cara Memperoleh sertifikat elektronik
      1. Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan sertifikat elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 9A ayat (2) PER-17/PJ/2014
      2. Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015, melalui: (Pasal 9A ayat (3) PER-17/PJ/2014
        1. KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IH PER- 17/PJ/2014atau
        2. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.   Pemberian sertifikat elektronik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.(Pasal 9A ayat (4) PER- 17/PJ/2014
o    Tata cara permintaan dan pemberian sertifikat elektronik melalui laman (website) ini mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 9A ayat (6) PER- 17/PJ/2014
    1. Bagi PKP yang Melakukan Pemusatan Tempat PPN terutang (Pasal 9A ayat (5) PER-17/PJ/2014
o    PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk:
0.   tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat Terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU PPN; atau
1.   tempat kegiatan usaha yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Cabang) dalam hal pemusatan tempat terutang PPN dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a UU KUP.
o    Tata cara permintaan dan pemberian sertifikat elektronik melalui laman (website) ini mengikuti petunjuk pengisian(manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 9A ayat (6) PER-17/PJ/2014
    1. Khusus Bagi PKP yang Diwajibkan Membuat e-faktur sebelum 1 Juli 2015
o    sertifikat elektronik dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan kepada PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebelum 1 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.(Pasal 9A ayat (7) PER- 17/PJ/2014


No comments:

Post a Comment