p

Friday, November 20, 2015

Jasa Yang Tidak Dikenai PPN

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN
  1. jasa pelayanan kesehatan medis, yang meliputi :
    1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
    2. jasa dokter hewan;
    3. jasa ahli kesehatan sperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
    4. jasa kebidanan dan dukun bayi;
    5. jasa paramedis dan perawat;
    6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
    7. jasa psikologi dan psikiater;
    8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
  2. jasa pelayanan sosial, yang meliputi :
    1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
    2. jasa pemadam kebakaran;
    3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
    4. jasa lembaga rehabilitasi;
    5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
    6. jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
  3. jasa pengiriman surat dengan prangko;
o    Jasa pengiriman surat dengan Prangko yang diserahkan oleh Penyelenggara Pos merupakan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.(pasal 2 ayat (1) PMK 93/PMK.03/2012)
o    Jasa pengiriman surat dengan Prangko yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa pengiriman surat dengan Prangko yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan ketentuan : (pasal 2 ayat (2) PMK 93/PMK.03/2012)
1.   atas penyerahan jasa pengiriman surat dengan Prangko tersebut dikenai tarif jasa pos yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
2.   cara pelunasan tarif jasa pos dilakukan dengan menggunakan Prangko tempel atau cara lain pengganti Prangko tempel.
o    Cara lain pengganti Prangko tempel adalah cetakan Prangko pada sampul, pada warkat pos, pada kartu pos, dan pada formulir yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pos, atau cetakan mesin Prangko yang diizinkan oleh Penyelenggara Pos. (pasal 2 ayat (5) PMK 93/PMK.03/2012)
o    Defenisi istilah terkait jasa pengiriman surat dengan prangko ini antara lain :
1.   Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik, termasuk : (pasal 2 ayat (3) PMK 93/PMK.03/2012)
a.   kartu pos yaitu bentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/atau tidak bergambar;
b.   warkat pos yaitu bentuk komunikasi tertulis yang ditulis pada selembar kertas yang sekaligus berfungsi sebagai sampul;
c.   sekogram yaitu tulisan, cetakan, atau rekaman untuk keperluan tunanetra;
d.   bungkusan kecil yaitu surat pos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang sampai dengan 2 (dua) kilogram;
e.   dokumen yaitu data, catatan, dan/atau keterangan baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dan mempunyai nilai komersial atau berharga. 
1.  
Pengiriman surat adalah layanan komunikasi tertulis yang mencakup kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan penyampaian informasi berupa surat.
pasal 2 ayat (4) PMK 93/PMK.03/2012)
2.   Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf.(pasal 1 ayat (1) PMK 93/PMK.03/2012)
3.   Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. (pasal 1 ayat (3) PMK93/PMK.03/2012)
  1. jasa keuangan, yang meliputi :
    1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
    2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
    3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
      1. sewa guna usaha dengan hak opsi;
      2. anjak piutang;
      3. usaha kartu kredit; dan/atau
      4. pembiayaan konsumen;
1.   jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
2.   jasa penjaminan.
  1.  
1.    
o   
penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan 
KLIK DISINI SE-121/PJ/2010
  1. jasa asuransi;
o    Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
  1. jasa keagamaan, yang meliputi :
    1. jasa pelayanan rumah ibadah;
    2. jasa pemberian khotbah atau dakwah;
    3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
    4. jasa lainnya di bidang keagamaan.
  1. jasa pendidikan, yang meliputi :
    1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
    2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
  2. jasa kesenian dan hiburan;
o    Yang meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
o    selengkapnya tentang kesenian dan hiburan KLIK DISINI
  1. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
o    Yang meliputi meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
o    selengkapnya tentang jasa penyiaran KLIK DISINI
  1. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; (tentang jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN Selengkapnya KLIK DISINI)
  2. jasa tenaga kerja
o    jasa tenaga kerja meliputi: (penjelasan pasal 4A UU 42 TAHUN 2009)
1.   jasa tenaga kerja:
2.   jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
3.   jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
o    selengkapnya tentang jasa tenaga kerja KLIK DISINI


  1. jasa perhotelan, yang meliputi :
    1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
    2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
o    Selengkapnya tentang jasa perhotelan KLIK DISINI
  1. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
o    Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum  merupakan jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain(pasal 1 ayat (3) PMK 82/PMK.03/2012)
o    selengkapnya tentang jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum KLIK DISINI
  1. Jasa penyediaan tempat parkir;
o    Yang dimaksud dengan "jasa penyediaan tempat parkir" adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
o    selengkapnya tentang jasa penyediaan tempat parkir KLIK DISINI
  1. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
o    Yang dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
  1. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  2. Jasa boga atau katering


No comments:

Post a Comment