p

Friday, November 20, 2015

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
        o     SE-22/PJ/2013 (berlaku sejak 12 April 2013) tentang perubahan atas SE-53/PJ/2012 (berlaku sejak PMK-163/PMK.03/2012 diberlakukan) tentang pelaksanaan PMK-163/PMK.03/2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
            o     SE-22/PJ/2013 mengubah ketentuan bagian B angka 4 dari SE-53/PJ/2012


  1. DEFENISI TERKAIT
    1. Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. (Pasal 2 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)
                 o     Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012 berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:(Pasal 2 ayat (4) PMK-163/PMK.03/2012)
                                           1.        konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
                                           2.        diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
                                           3.        luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi
    1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. (Pasal 4 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012)
    2. Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan PKP. (Huruf A angka 3 SE-53/PJ/2012)

  1. SAAT TERUTANG PPN
        o     Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. (Pasal 4 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)

  1. TEMPAT PPN TERUTANG
        o     Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. (Pasal 4 ayat (3)PMK-163/PMK.03/2012)

  1. TARIF
        o     PPN = 10 % X DPP
        o     DPP = 20% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. (Pasal 3 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012)
        o     Sehingga PPN = 10 % X 20% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. (Pasal 3 PMK-163/PMK.03/2012)

  1. CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN
    1. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkandan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. (Pasal 5 PMK-163/PMK.03/2012)
                 o     Dalam hal OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan PPN terutang ke kas negara, DJP dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi. (Pasal 6 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
                     o     Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri:
                                                 a.        tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan; atau
                                                 b.        memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan / atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap,
jumlah biaya yang dikeluarkan dan / atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, ditetapkan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) masing-masing daerah sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya. (Pasal 2 PER-23/PJ/2012)
B.   PPN wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. (Pasal 7 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
C.   Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan SSP yang harus diisi sesuai dengan ketentuan :
o    CARA PENGISIAN SSP
Jenis Keterangan Yang diperlukan
Cara Pengisian SSP
Apakah OP/Badan yang membangun memiliki NPWP atau tidak?
Apakah OP/Badan membangun bangunan di wilayah kerja KPP yang sama dengan wilayah KPP tempat OP/Badan tersebut terdaftar?
Pada Kolom NPWP, diisi dengan :
Pada Kotak "WP/Penyetor"
Kolom MAP dan KJS
Memiliki NPWP
SAMA
NPWP OP/Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tersebut (Pasal 7 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)
diisi nama dan NPWP
OP atau badan yang melakukan kegiatan
membangun sendiri.
MAP : 411211
KJS : 103
Memiliki NPWP

BERBEDA
1.      angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama;
2.      angka kode KPP Pratama yang
wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut
didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
3.      angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.
(Pasal 7 ayat (4) huruf a PMK-163/PMK.03/2012)
Contoh : 00.000.000.0-412.000
diisi nama dan NPWP
OP atau badan yang melakukan kegiatan
membangun sendiri.
(Pasal 7 ayat (4) huruf bPMK-163/PMK.03/2012)
MAP : 411211
KJS : 103
Belum Memiliki NPWP

-
4.      angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama;
5.      angka kode KPP Pratama yang
wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut
didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
6.      angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.
(Pasal 7 ayat (5) huruf a PMK-163/PMK.03/2012)
Contoh : 00.000.000.0-412.000
diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri
(Pasal 7 ayat (5) huruf bPMK-163/PMK.03/2012)
MAP : 411211
KJS : 103
D.   CARA PELAPORAN
Status PKP
Cara Lapornya
Bukan PKP
SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. (Pasal 8 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
Apakah PKP mendirikan bangunan di wilayah kerja yang sama dengan KPP pratama tempat PKP tersebut terdaftar?
SAMA
Dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan melampirkan SSP lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri (Pasal 8 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012)
BERBEDA
1.      SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikanpaling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. (Pasal 8 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
2.      Melaporkan dalam SPT masa PPN dengan melampirkan fotokopi dari SSP Lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut. (Pasal 8 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)
PKP yang terdaftar di KPP madya, KPP di lingkungan kanwil DJP besar atau kanwil jakarta khusus
3.      SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan(Pasal 8 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
4.      Melaporkan dalam SPT masa PPN dengan melampirkan fotokopi dari SSP Lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut. (Pasal 8 ayat (4) PMK-163/PMK.03/2012)


  1. DALAM HAL WP TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN SESUAI KETENTUAN
        o     Dalam hal OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak melakukankewajiban penyetoran PPN terutang dan/atau kewajiban pelaporan, Kepala KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan atau Kepala KPP tempat WP terdaftar dapat mengeluarkan surat teguran sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-163/PMK.03/2012 (Pasal 9 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
        o     Dalam hal OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah melakukan penyetoran atau pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri namun berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh oleh DJP diyakini terdapat indikasi penyetoran atau pelaporan yang tidak wajar, Kepala KPP Pratama dapat menerbitkan surat himbauan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-163/PMK.03/2012 (Pasal 9 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012)
        o     Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat himbauan, orang pribadi atau badan belum rnenyetor dan melaporkan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, Kepala KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dapat melakukan verifikasi atau pemeriksaan untuk menetapkan besarnya PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut. (Pasal 9 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)
        o     Berdasarkan hasil verifikasi atau pemeriksaan, Kepala KPP menerbitkan SKP atas kegiatan membangun sendiri. (Pasal 9 ayat (4) PMK-163/PMK.03/2012)
        o     Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum memiliki NPWP, Kepala KPP Pratama secara jabatan menerbitkan NPWP sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (5) PMK-163/PMK.03/2012)
        o     Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah memiliki NPWP namun berbeda dengan tempat bangunan didirikan, Kepala KPP Pratama secara jabatan menerbitkan NPWP sebagai cabang sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (6) PMK-163/PMK.03/2012)

  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN
        o     Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. (Pasal 10 PMK-163/PMK.03/2012)

KETENTUAN SEBELUM PMK-163/PMK.03/2012 BERLAKU
  1. DEFENISI TERKAIT
    1. Kegiatan Membangun Sendiri adalah Kegiatan Membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP atau badan yanghasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. (Pasal 2 ayat (3) PMK-39/PMK.03/2010)
    2. Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi :
                 o     tempat tinggal : bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi tempat tinggal, termasuk fasilitas olah raga atau fasilitas lain. (angka 1.2 SE-70/PJ/2010)
                 o     tempat usaha : bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi tempat usaha termasuk seluruh fasilitas yang ada. (angka 1.2 SE-70/PJ/2010)
                 o     tempat tinggal untuk usaha. (angka 1.2 SE-70/PJ/2010)
    1. Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN dan kontraktor/pemborong tersebut bukan PKP. (angka 1.3 SE-70/PJ/2010)
    2. Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan sepanjang tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 tahun (Pasal 4 ayat (2) PMK-39/PMK.03/2010)
    3. Yang dimaksud dengan bangunan disini adalah dapat berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria yang bersifat kumulatif yaitu :(Pasal 2 ayat (4) PMK-39/PMK.03/2010)
                 o     Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja,
                 o     Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan  usaha, dan
                 o     Luas keseluruhan adalah paling sedikit 300 meter persegi (mulai dari 300 meter persegi).

  1. TARIF   
        o     PPN = 10 % X 40% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. (Pasal 3 ayat (2) PMK-39/PMK.03/2010dan (Pasal 3 ayat (1) PER-27/PJ/2010)
            o     Termasuk dalam pengertian seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun bangunan tersebut. (angka 2.3 SE-70/PJ/2010)

  1. SAAT TERUTANG
        o     Yaitu saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri, seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya.

  1. TEMPAT TERUTANG
        o     Terutang di lokasi bangunan didirikan.

  1. CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN
        o     wajib disetor ke kas negara Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSP atas nama OP atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri 
        o     wajib dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut didirikan dengan menggunakan SSP lembar ke 3 paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

  1. CARA PENGISIAN SSP
Apakah OP/Badan yang membangun Punya NPWP atau tidak?
Apakah OP/Badan membangun bangunan di wilayah kerja KPP yang sama dengan wilayah KPP tempat OP/Badan tersebut terdaftar?
Kolom NPWP
Keterangan
Punya NPWP
SAMA
Diisi dengan NPWP OP/Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tersebut

Punya NPWP

BERBEDA
01.000.000.0-411.000: Badan


04.000.000.0-412.000 : OP
Dua digit pertama diisi dengan angka :
01 untuk badan, 04 untuk OP.
411 atau 412 tersebut adalah contoh kode KPP dimana bangunan tersebut didirikan.
tidak mempunyai NPWP
  1.  
  2.  
  3.  
  4. CARA PELAPORAN
Status PKP
Cara Lapornya
Bukan PKP
SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan
Apakah PKP mendirikan bangunan di wilayah kerja yang sama dengan KPP pratama tempat PKP tersebut terdaftar?
SAMA
Dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan melampirkan SSP lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri
BERBEDA
1. SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan
2. Melaporkan dalam SPT masa PPN dengan melampirkan fotokopi dari SSP Lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut.
PKP yang terdaftar di KPP madya, KPP di lingkungan kanwil DJP besar atau kanwil jakarta khusus
1. SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan
2. Melaporkan dalam SPT masa PPN dengan melampirkan fotokopi dari SSP Lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut.
  1.  
  2.  
  3. KETENTUAN LAIN
        o     Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
        o     Dalam hal bangunan yang dibangun sendiri ini digunakan oleh pihak lain, maka OP/Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus menyerahkan bukti SSP asli kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut, kalau tidak, maka pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN yang terutang dan PPN tersebut wajib disetor dan dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan.

IX. HISTORI PERATURAN
Terdapat perbedaan luas bangunan yang akan dikenai PPN atas kegiatan membangun sendiri
  1. 400 m(1 jan 2001 s.d 30 Juni 2002) KMK-554/KMK.04/2000
  2. 200 m(1 Juli 2002 s.d. 31 Maret 2010) KMK-320/KMK.03/2002


No comments:

Post a Comment