p

Monday, November 23, 2015

Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP (PMK ini mencabut PMK-38/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tata cara  pembuatandan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    3. PER-17/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013)tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP
                 o     PER-17/PJ/2014 ini mengubah ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 PER-24/PJ/2012 dan menambah satu ayat yaitu ayat 9a

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    1. SE-20/PJ/2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password, permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak dan sertifikat elektronik, serta permintaan, pengembalian, dan pengawasan nomor seri faktur pajak
    2. SE-26/PJ/2015 (tanggal 4 April 2015) tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak
       


  1. DEFENISI TERKAIT
        o     Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 1 angka 8 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya)
        o     Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN  dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/ atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya)

  1. KETENTUAN UMUM TERKAIT KODE DAN NOMOR SERI FP
    1. PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III PER-17/PJ/2014(Pasal 7 ayat (1) PER-17/PJ/2014)
    2. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu: (Pasal 7 ayat (2) 17 PER-17/PJ/2014)
      1. 2  (dua) digit Kode Transaksi;
      2. 1 (satu) digit Kode Status; dan
      3. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh DJP.
    3. Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut: Lampiran III PER-24/PJ/2012

D.  Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Lampiran III PER-24/PJ/2012
E.   KPP tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000- 14.00000001 demikian seterusnya. Lampiran III PER-24/PJ/2012

  1. TATA CARA PKP UNTUK MEMPEROLEH NOMOR SERI DARI KPP
    1. PKP MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD yang telah diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir Lampiran IA PER-17/PJ/2014
      1. Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password harus: (Pasal 8 ayat (2) PER-17/PJ/2014)
        1. diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
        2. disampaikan secara Iangsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.
      2. Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa (Pasal 8 ayat (3) PER-17/PJ/2014)
o    Atas surat permohonan ini, yang dilakukan oleh KPP adalah :
                                                a.        KPP menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
                                                                  i.        PKP telah dilakukan Registrasi Ulang PKP oleh KPP tempat PKP terdaftar berdasarkan PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
                                                                 ii.        PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan PMK-73/PMK.03/2012.
                                                b.        Dalam hal PKP memenuhi semua syarat permohonan, KPP: (Pasal 8 ayat (5) PER-17/PJ/2014)
                                                                  i.        menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala KPP sebagaimana diatur dalam Lampiran Lampiran IB PER-17/PJ/2014; dan
                                                                 ii.        mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
                                            o     Dalam hal PKP tidak menerima Password karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan update email.(Pasal 8 ayat (9) PER-17/PJ/2014)
o    KPP menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima(Pasal 8 ayat (11) PER-17/PJ/2014)
                                                 c.        Dalam hal PKP tidak memenuhi semua syarat permohonan tersebut, KPP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IC PER-17/PJ/2014 (Pasal 8 ayat (6) PER-17/PJ/2014)
o    KPP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima(Pasal 8 ayat (11) PER-17/PJ/2014)
o    PKP ini dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) PER-17/PJ/2014 (Pasal 8 ayat (8) PER-17/PJ/2014)
                                                d.        Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), KPP akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password(Pasal 8 ayat (7) PER-17/PJ/2014)
o    PKP ini dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) PER-17/PJ/2014dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke KPP sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat. (Pasal 8 ayat (8) PER-17/PJ/2014)
      1. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke KPP dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID PER-17/PJ/2014 dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari KPP atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password(Pasal 8 ayat (10) PER-17/PJ/2014)
      2. PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui: (Pasal 8 ayat (12) PER-17/PJ/2014)
        1. KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
        2. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
      3. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli 2014. (Pasal 8 ayat (13) PER-17/PJ/2014)
    1. PKP MELAKUKAN PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
      1. PKP dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui: (Pasal 9 ayat (1) dan (2) PER-17/PJ/2014)
        1. KPP tempat PKP dikukuhkan; dan/atau
o    dilakukan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IF PER-17/PJ/2014
        1. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak :
          1. untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik; dan
                                              o     PKP mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dan/atau secara online melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Butir E angka 4 huruf f SE-20/PJ/2014)
          1. mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.   Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: (Pasal 9 ayat (3) PER-17/PJ/2014)
      1. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password;
      2. telah melakukan aktivasi Akun PKP; dan
      3. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
2.   PKP mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP tempat PKP dikukuhkan. (Butir E angka 4 huruf c SE-20/PJ/2014)
3.   PKP melakukan aktivasi Akun PKP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dan/atau secara online melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Butir E angka 4 huruf dSE-20/PJ/2014)
o    PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PER-17/PJ/2014, tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak. (Pasal 9 ayat (4) PER-17/PJ/2014)
o    Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke KPP dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPP menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-1 PER-17/PJ/2014 (Pasal 9 ayat (5) PER-17/PJ/2014)
o    Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-2 PER-17/PJ/2014 (Pasal 9 ayat (6) PER-17/PJ/2014)
o    Dalam hal Surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat:(Pasal 9 ayat (7) PER-17/PJ/2014)
0.   meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke KPP; atau
1.   melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

  1. KETENTUAN TERKAIT PENGGUNAAN NOMOR SERI FP
    1. PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 10 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
    2. Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Lampiran IVF PER-24/PJ/2012 (Pasal 10 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
    3. Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 12 PER-24/PJ/2012)
    4. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut. (Huruf E SE-26/PJ/2015)
                 o     Contoh:
                     o     PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2014 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-14.00000001.
                     o     PKP A menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut di atas untuk pembuatan Faktur Pajak tertanggal 1 November 2014.
                     o     Maka Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP A telah mencantumkan keterangan berupa tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yang sebenarnya atau sesungguhnya dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut baru dapat dilakukan oleh PKP A paling cepat tanggal 10 November 2014. Dengan demikian, Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PKP A dengan tanggal 1 November 2014 tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
                     o     Atas Pembuatan FP Tidak Lengkap ini, PKP dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
                                                1.        Terhadap Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut dilakukan pembatalan Faktur Pajak;
                                                2.        Dibuat Faktur Pajak baru dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang telah dibatalkan tersebut;
                                                3.        Tanggal Faktur Pajak yang baru dibuat tersebut tidak boleh mendahului (sebelum) tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang bersangkutan.
                                   o     Contoh:
                                                                       a.        PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2014 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-14.00000001.
                                                                       b.        PKP A membuat Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.004-14.00000001 dengan tanggal Faktur Pajak 1 November 2014.
                                                                       c.        Hal-hal yang dapat dilakukan oleh PKP A adalah:
                                                                                       1.        Faktur Pajak tanggal 1 November 2014 dengan Nomor Seri 010.004-14.00000001 dibatalkan.
                                                                                       2.        PKP A membuat Faktur Pajak yang baru dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama yaitu 010.004-14.00000001 dengan tanggal Faktur Pajak tanggal 10 November 2014 atau tanggal setelahnya dalam tahun 2014.
                                                4.        Pembatalan dan pembuatan Faktur Pajak tersebut dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima SPT Hasil Verifikasi.
                     o     Efek Hukum atas pembatalan dan pembuatan FP baru tersebut :
                                                1.        Dalam hal Faktur Pajak yang dibuat PKP ternyata diketahui bahwa saat seharusnya Faktur Pajak tersebut dibuat adalah pada tanggal 1 November 2014, maka Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu oleh Pengusaha Kena Pajak.
                                   o     Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.(Pasal 14 ayat (4) UU KUP)
                                                2.        Dalam hal Faktur Pajak yang tidak tepat waktu dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
                                   o     Bagi pembeli, FP ini tidak dapat dikreditkan

  1. DALAM HAL PKP PINDAH
    1. Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada di luar wilayah KPP tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, maka PKP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Passwordke KPP yang membawahi tempat kegiatan usaha PKP yang baru dengan menunjukkan asli pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP sebelumnya. (Pasal 11 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
    2. Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada di luar wilayah KPP tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, maka PKP masih dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang belum digunakan.

  1. PENANDATANGANAN FP (Pasal 13 PER-24/PJ/2012)
    1. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir Lampiran VA PER-24/PJ/2012
                 o     Terkait ketentuan tentang Legalisasi Paspor Warga Negara Asing (WNA) lihat di S-414/PJ.02/2013
    1. PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk menandatangani Faktur Pajak.
    2. Dalam hal terjadi perubahan pejabat/pegawai yang berhak menanda tangani Faktur Pajak, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala KPP paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir Lampiran VB PER-24/PJ/2012
    3. Dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang, maka pejabat/pegawai yang telah ditunjuk di tempat-tempat kegiatan usaha sebelum pemusatan masih dapat menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan setelah pemusatan yang dicetak di tempat-tempat kegiatan usaha masing-masing.
    4. Dalam hal PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan PPN terutang dilakukan, maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.


No comments:

Post a Comment