p

Monday, November 23, 2015

Pengkreditan PM yang Tidak Terutang/Dibebaskan PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 9 ayat (5) dan (6) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-135/PMK.011/2014 (berlaku sejak 18 Juni 2014) tentang perubahan kedua PMK-78/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.
                 o     PMK-135/PMK.011/2014 mengubah ketentuan Pasal 2A PMK-21/PMK.011/2014 (berlaku sejak 4 Februari 2014), menambah Pasal yakni Pasal 9A, mengubah lampiran PMK-78/PMK.03/2010 stdd PMK-21/PMK.011/2014



  1. PKP YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PM BERDASARKAN PMK-78/PMK.03/2010
        o     Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasrkan PMK-78/PMK.03/2010 ini  tidak berlaku bagi PKP yang telah ditetapkan untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) UU PPN. (Pasal 7 PMK-78/PMK.03/2010)
            o     Yang dimaksud Pasal 9 ayat (7) UU PPN adalah PKP dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi jumlah tertentu.KLIK DISINI
            o     Yang dimaksud Pasal 9 ayat (7a) UU PPN adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. KLIK DISINI

  1. PM YANG DAPAT DIKREDITKAN
    1. Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 42 TAHUN 2009)
                 o     Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan UU PPN dikenai PPN. (Penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 42 TAHUN 2009)
                 o     Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN) dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU PPN)(Penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 42 TAHUN 2009)
    1. Pengusaha Kena Pajak yang:
      1. menghasilkan BKP yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
      2. mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut BKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan PKP lainnya sehingga menjadi BKP yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak,
sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pastiPajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan di bidang perpajakan.  (Pasal 2A ayat (1) PMK-135/PMK.011/2014)

  1. DALAM HAL PM ATAS PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN TIDAK DIKETAHUI DENGAN PASTI
        o     Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 9 ayat (6) UU Nomor 42 TAHUN 2009)

  1. PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN 
        o     Langkah-langkah pengkreditan PM nya adalah :
                         A.        PKP mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman : (Pasal 3 PMK-78/PMK.03/2010)
P = PM x Z
o    P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
o    PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP;
o    Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.
PKP mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP tersebut Pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP di SPT Masa PPN bulan perolehan BKP dan/atau JKP
B.   Pada akhir tahun buku, setelah diketahui berapa jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN, PKP melakukan Penghitungan kembali Pajak Masukan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagai berikut: (Pasal 4 PMK-78/PMK.03/2010)
1.   untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:
P'  = PM/T X   Z'
o    P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;
o    PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
o    T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut:
a.   untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;
b.   untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 (empat) tahun;
o    Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;
2.   untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:
P’ = PM x Z’
o    P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;
o    PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
o    Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.
C.   PKP menghitung Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP dan/atau JKP
o    PM yang telah dikreditkan pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP tadi (P) dibagi dengan masa manfaat BKP dan/atau JKP)
D.  PKP menyimpulkan besar Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali ( bisa mengurangi atau menambah Pajak Masukan untuk Masa Pajak Januari; Februari; atau Maret  Tahun Pajak berikutnya setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan) (Pasal 5 PMK-78/PMK.03/2010)
o    Mengurangi Pajak Masukan jika : Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP dan/atau JKP lebih besar dari padajumlah Pajak Masukan hasil penghitungan kembali
o    Menambah Pajak Masukan jika : Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP dan/atau JKP lebih kecil dari padajumlah Pajak Masukan hasil penghitungan kembali
E.   Penghitungan kembali Pajak Masukan sesuai dengan jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN pada setiap tahun buku,  dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat BKP dan/atau JKP berakhir. (Pasal 6 PMK-78/PMK.03/2010)
F.   Contoh penghitungan pengkreditan PM lengkap ada di Lampiran PMK-135/PMK.011/2014

  1. CONTOH PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK (Lampiran PMK-135/PMK.011/2014)
        o     PKP yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain:
                          1.        PKP yang melakukan dan/atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu (integrated), misalnya PKP yang menghasilkan jagung (Jagung bukan merupakan BKP), dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan BKP), yang sebagian jagung yang dihasilkannya dijual kepada pihak lain dan sebagian lainnya diolah menjadi minyak jagung.
                          2.        PKP yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN, misalnya PKP yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.
                          3.        PKP yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang PPN, misalnya PKP yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan BKP berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN.
                          4.        PKP yang menghasilkan BKP yang terutang PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

  1. CONTOH PERLAKUAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN (Lampiran PMK-135/PMK.011/2014)
        o     Untuk PKP yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak seperti contoh diatas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:
                          1.        Pajak Masukan atas perolehan BKP danjatau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN, dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya:
                                          a.        Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung;
                                          b.        Pajak Masukari untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya digunakan untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor;
                          2.        Pajak Masukan atas perolehan BKP danjatau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, misalnya:
                                          a.        Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum, karena jasa angkutan umum bukan merupakan JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN;
                                          b.        Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan PPN.
                          3.        Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, misalnya:
                                          a.        Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung, yang sebagian jagung tersebut dijual kepada pihak lain dan tidak diolah sendiri oleh pemilik kebun jagung menjadi minyak jagung;
                                          b.        Pajak Masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik untuk kegiatan penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.

  1. KETENTUAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEJAK 1 JANUARI 2014 s/d PMK-135/PMK.011/2014BERLAKU (berlaku sejak 18 Juni 2014)
        o     Ketentuan mengenai penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sebelum berlakunya PMK-135/PMK.011/2014 (berlaku sejak 18 Juni 2014), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-135/PMK.011/2014 (Pasal 9A PMK-135/PMK.011/2014)


No comments:

Post a Comment