p

Monday, November 23, 2015

Pengkreditan PM Yang Usahanya Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

  1. DASAR HUKUM 
    1. Pasal 9 ayat (7) dan (7b) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-74/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu


  1. YANG DAPAT MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGKREDITAN PM
        o     yang dapat menggunakan fasilitas ini bukan lagi dibatasi PKP Orang Pribadi yang masih menggunakan norma penghitungan PPh, melainkan semua PKP dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi nilai Rp. 1,8 M dalam satu tahun(tidak melihat apakah PKP Badan/ OP atau sudah pembukuan maupun masih pencatatan). (Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) PMK-74/PMK.03/2010)
        o     PKP dapat menggunakan mekanisme ini apabila memenuhi syarat: (Pasal 3 ayat (1) PMK-74/PMK.03/2010)
                          1.        peredaran usaha 2 tahun buku (tahun kalender bagi PKP OP Pencatatan) sebelumnya tidak melebihi RP. 1,8 M untuk setiap 1 tahun buku, atau
                          2.        WP yang baru dikukuhkan sebagai PKP

  1. PKP harus menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama pada :
        o     Saat batas waktu penyampaian SPT PPN Masa pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman, (Misalnya mulai tahun buku 2010, PKP sudah mulai mau menggunakan pedoman pengkreditan PM, berarti plg lambat 28 februari 2010 sudah harus melakukan pemberitahuan) atau
        o     masa pertama setelah pengukuhan pertama kali (Misalnya WP baru dikukuhkan menjadi PKP pada bulan Mei 2010, berarti plg lambat 30 Juni 2010 PKP tersebut sudah harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan pedoman pengkreditan PM

PKP tetap memungut PPN ke konsumen sebesar 10% dari DPP dengan ketentuan PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar:
  1. 60% dari PPN Keluaran untuk penyerahan JKP
  2. 70% dari PPN Keluaran untuk penyerahan BKP.

PPN Masukan dari supplier tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN dan juga tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang pada perhitungan SPT Tahunan PPh.

o    Bila peredaran usaha PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan PM tersebut sudah melebihi 1,8 Miliyar makaMulai masa Berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi 1,8 Miliyar, PKP tersebut sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM (misalnya bulan oktober, peredaran usaha PKP A sudah mencapai 1,8 M, maka mulai bulan November PKP A sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman pengkreditan ini.
o    Apabila sudah tidak lagi menggunakan pedoman pengkreditan PM karena telah melebihi 1,8Miliar, bisa kembali menggunakan pedoman pengkreditan bila memenuhi syarat kembali.
o    kalau PKP yang sudah menggunakan pedoman ini ternyata memilih untuk tidak lagi menggunakanya (beralih ke mekanisme normal), penggunaan mekanisme normal hanya boleh dilakukan mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya tetapi tetap harus memberitahu secara tertulis kepada kepala KPP paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT masa PPN masa pajak pertama tahun buku dimulainya menggunakan mekanisme normal tersebut (Misalnya jika mulai tahun buku 2010 PKP A mau kembali menggunakan mekanisme normal), maka paling lambat 28 Februari 2010 PKP A harus sudah melakukan pemberitahuan ke kepala KPP.
o    Penggunaan pedoman ini adalah pilihan.


No comments:

Post a Comment