p

Monday, November 23, 2015

PPn BM

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009
    2. PP 41 TAHUN 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
    3. KMK-569/KMK.04/2000 Jo. KMK-460/KMK.03/2001 Jo. KMK-140/KMK.03/2002 Jo. KMK-355/PMK.03/2003 tentang kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM
    4. PMK-206/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
    5. PMK-62/PMK.11/2010 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol
    6. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM)berlaku mulai 13 Agustus 2003 


  1. OBJEK PPnBM (Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya UU PPN No.42 TAHUN 2009)
        o     Di samping pengenaan PPN, dikenai juga PPnBM terhadap:

                          1.        penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
                     o     Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan pada ayat ini adalah kegiatan:

                                                a.        merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
                                                b.        memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
                                                 c.        mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
                                                d.        mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
                                                e.        membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;
                                                  f.        serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
                          2.        impor BKP yang tergolong mewah.

  1. KARAKTERISTIK PENGENAAN PPnBM (Pasal 5 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan UU PPN No.42 TAHUN 2009)
    1. PPnBM ini dikenakan hanya 1 kali saja, yaitu pada waktu :
      1. penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah; atau
                           o     Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM.
      1. impor BKP yang tergolong mewah.
                           o     Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM.
    1. Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPnBM.
    2. PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM yang dipungut berdasarkan Undang-undang ini. (Pasal 10 ayat (2) beserta penjelasan UU PPN No.42 TAHUN 2009)
    3. Oleh karena itu, PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan PPh. (Pasal 10 ayat (2) beserta penjelasan UU PPN No.42 TAHUN 2009)
    4. Khusus untuk PKP yang mengekspor BKP Yang Tergolong Mewah, PKP ini dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut sepanjang PPnBM nya belum dibebankan sebagai biaya (Pasal 10 ayat (3) beserta penjelasan UU PPN No.42 TAHUN 2009)
    5. Pengenaan PPnBM atas impor BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut
    6. Pengenaan PPnBM atas impor BKP juga tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.
    7. pengenaan PPnBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenai PPnBM pada transaksi sebelumnya.

  1. YANG TERMASUK BKP YANG TERGOLONG MEWAH (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN No.42 TAHUN 2009)
        o     Yang dimaksud dengan ”BKP yang tergolong mewah” adalah:
                          1.        barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
                          2.        barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
         3.       barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
                          4.        barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

  1. TUJUAN PENGENAAN PPNBM (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN No.42 TAHUN 2009)
    1. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
    2. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah;
    3. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan
    4. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

  1. TARIF PPNBM (Pasal 8 UU PPN No.42 TAHUN 2009)
        o     Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
        o     Ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%.
        o     Pengenaan tarif PPnBM pada BKP yang tergolong mewah dibagi menjadi 2 golongan :
                          1.        BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor

PENGELOMPOKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PPNBM
  1. PPnBM dikenakan atas: (Pasal 2 KMK-355/PMK.03/2003)
    1. impor kendaraan CBU (Completely Built Up) berupa:
      • kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi;
      • kendaraan Double Cabin;
      • kendaraan khusus;
      • kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
    2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/ produksi di dalam Daerah Pabean berupa:
      • kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi;
      • kendaraan Double Cabin;
      • kendaraan khusus;
      • kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
    3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa:
      • kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk; dan
      • kendaraan Double Cabin hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang.
  2. Tidak dikenakan PPnBM atas impor atau penyerahan: (Pasal 3 KMK-355/PMK.03/2003)
    1. Kendaraan CKD (Completely Knocked Down)
    2. Kendaraan sasis
    3. kendaraan pengangkutan barang;
    4. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC;
    5. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi.
  3. Dibebaskan dari PPnBM atas impor atau penyerahan: (Pasal 4 KMK-355/PMK.03/2003)
    1. kendaraan bermotor berupa:
      • kendaraan ambulan;
      • kendaraan jenazah;
      • kendaraan pemadam kebakaran;
      • kendaraan tahanan;
      • kendaraan pengangkutan umum;
    2. kendaraan protokoler kenegaraan;
    3. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
    4. kendaraan patroli TNI/ POLRI. 
                   
                          2.        BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor


  1. PENGENAAN PPNBM ATAS PENYERAHAN HUNIAN MEWAH (SE-45/PJ/2014)
    1. Hunian mewah yang merupakan BKP yang tergolong mewah adalah:
      1. Rumah dan town house dari jenis non-strata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009.
      2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009.
    2. Luas bangunan hunian mewah digunakan sebagai dasar untuk menentukan batasan suatu hunian (rumah, town house, apartemen, kondominium, dan sejenisnya) tergolong sebagai BKP yang tergolong mewah. Pembedaan penggolongan hunian mewah antara rumah atau town house dari jenis non-strata title dengan apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dilakukan mengingat perbedaan karakteristik hunian-hunian mewah dimaksud.
    3. Untuk mengetahui luas bangunan hunian mewah, terdapat beberapa jenis dokumen yang menunjukkan luas bangunan yang sesungguhnya, antara lain:
      1. gambar rancang bangun (site plan);
      2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      3. kuitansi booking-fee;
      4. surat pemesanan rumah/apartemen (atau dokumen sejenisnya);
      5. Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB);
      6. Akta Jual Beli;
      7. berita acara serah terima bangunan/rumah/apartemen (berita acara serah terima kunci);
      8. Sertipikat; dan/atau
      9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
Dokumen selain yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf i di atas dapat dipergunakan sebagai pedoman/patokan dalam menentukan luas bangunan hunian mewah sepanjang memberikan informasi yang akurat atas luas bangunan hunian mewah tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan luas bangunan sesuai dokumen-dokumen yang dijadikan pedoman dalam menentukan luas bangunan hunian mewah, dokumen yang dijadikan dasar penentuan obyek PPnBM adalah dokumen yang menunjukkan luas bangunan yang paling luas sepanjang dokumen tersebut dapat memberikan informasi yang akurat atas luas bangunan hunian mewah tersebut.
  1. Batas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa hunian mewah dikenai PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPnBM sebesar 20% (dua puluh persen).
  2. Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar Harga Jual. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN
  3. Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak dapat diketahui berdasarkan dokumen-dokumen transaksi jual beli hunian mewah tersebut. Dokumen-dokumen yang dapat dijadikan dasar penentuan Harga Jual antara lain:
    1. bukti-bukti pembayaran uang muka;
    2. surat pemesanan rumah/apartemen (atau dokumen sejenisnya);
    3. Perjanjian Perikatan Jual Beli; dan/atau
    4. Akta Jual Beli.
Dokumen selain yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas dapat dipergunakan sebagai pedoman/patokan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak sepanjang memberikan informasi yang akurat atas Harga Jual hunian mewah tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan Harga Jual sesuai dokumen-dokumen yang dijadikan pedoman dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak hunian mewah, dokumen yang dijadikan dasar adalah dokumen yang menunjukkan Harga Jual yang paling tinggi sepanjang dokumen tersebut dapat memberikan informasi yang akurat atas Harga Jual hunian mewah tersebut.
  1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh pengembang dari pembeli, seperti biaya pengurusan Akta Jual Beli, kredit bank, pemasangan instalasi listrik dan air, dan lain-lain, pada dasarnya, bukanlah biaya pembentuk Harga Jual hunian mewah. Namun demikian, apabila diketahui, berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, biaya-biaya tersebut digabungkan dengan harga penjualan hunian mewah, biaya-biaya tersebut menjadi bagian dari Harga Jual hunian mewah.
  2. Saat terutang pajak
    1. Atas:
      1. penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, atau
      2. impor BKP yang tergolong mewah,
terutang PPN dan PPnBM.

  1. Terutangnya PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa hunian mewah adalah pada saat penyerahan, yaitu penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
  2. Oleh karena itu, PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP yang Tergolong Mewah berupa hunian mewah terutang pada saat surat atau akta perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atas hunian mewah tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.
  3. Namun demikian, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa hunian mewah, saat terutangnya PPN dan PPnBM adalah pada saat pembayaran.



                     

No comments:

Post a Comment