p

Thursday, October 27, 2016

BKP Strategis bebas PPN


  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16B UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 31 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Mei 2007) tentang perubahan keempat atas PP 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
      • Berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 telah dikirim pada tanggal tanggal 23 April 2014. Dengan demikian apabila Pemerintah sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 belum mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 TAHUN 2007maka sejak tanggal 22 Juli 2014 ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
    3. PP 40 TAHUN 2015 (berlaku sejak 23 Juni 2015) tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    4. PMK-269/PMK.010/2015 (berlaku sejak 8 Januari 2016) tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
      • PMK ini mencabut ketentuan Pasal 1 ayat (5) PMK-31/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Mei 2007) tentang perubahan keempat atas KMK-155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impordan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis
    5. KEP-234/PJ/2003 (berlaku sejak 13 Agustus 2003) tentang tata cara pemberian dan penatausahaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    1. SE-95/PJ/2010 (tanggal 20 September 2010) tentang penegasan perlakuan PPN atas BKP dan/atau JKP tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    2. SE-24/PJ/2014 (tanggal 25 Juli 2014) tentang pelaksanaan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 70P/HUM/2013 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha 01 bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam PP 31 TAHUN 2007

  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN BAGI PENJUAL BKP YANG DIBEBASKAN
    • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.(Pasal 16B ayat (3) UU No.42 TAHUN 2009)

  1. KETENTUAN UMUM
    1. Orang atau badan yang melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN  wajib melaporkan usahanya kepada DJP untuk dikukuhkan sebagai PKP Sesuai dengan ketentuan perpajakan  yang berlaku. (pasal 6 ayat 1 PMK-31/PMK.03/2008)
    2. PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR  31 TAHUN 2007." (Pasal 6 ayat (3) PMK-31/PMK.03/2008)
    3. Atas Impor BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak diperlukan SSP.
    4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor BKP dibubuhi cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NO  12 TAHUN 2001  SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007oleh DJBC”. (Pasal 5 ayat (6) PMK-31/PMK.03/2008)

  1. JENIS BKP YANG DIBEBASKAN  (Pasal 1 PP 31 TAHUN 2007)
    1. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak.
      • PKP yang mengimpor dan/atau menerima penyerahannya diwajibkan mempunyai SKB(Pasal 5 ayat (1) PMK-31/PMK.03/2008)
      • Tatacara permohonan SKB PPN untuk barang modal terdapat pada Lampiran I KEP-234/PJ/2003.
      • Ketentuan Lebih Lanjut terkait Barang Modal KLIK DISINI
    2. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan.
      • Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
    3. barang hasil pertanian 
      • Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang : (Pasal 1 ayat (2) PP 31 TAHUN 2007)
        1. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (sejak 22 Juli 2014, sudah tidak lagi masuk ke dalam kategori BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN)
          • Berdasarkan Putusan MA nomor 70P/HUM/2013, maka implikasi perpajakannya adalah : (Butir E angka 2 SE-24/PJ/2014)
            1. Barang hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007 termasuk barang yang tidak dikenakan PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian jenis barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014).
            2. Barang hasil pertanian lain yang tidak ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007, yaitu beras, gabah, jagung, sagu dan kedelai adalah barang yang tidak dikenakan PPN(Bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian jenis barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014)
            3. Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0% (perincian jenis barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014)
              • Sehubungan dengan hal ini, maka Pengusaha (orang pribadi maupun badan) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tersebut wajib memungut PPN dan untuk itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakkecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan Rp. 4,8 milyar per tahun sebagaimana diatur dalam PMK-197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK-68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN.
        2. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran (daftar jenis barangnya ada di lampiran PP 7 TAHUN 2007 bagian IV) ; atau
          • Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
        3. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya (daftar jenis barangnya ada di lampiran PP 7 TAHUN 2007 bagian VI) (Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannyatidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)),
yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.
  1. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
    • Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN(Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
  2. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt.
    • Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008)
  3. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) dengan kriteria tertentu (PMK-269/PMK.010/2015).
    • Orang pribadi atau bank dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang menerima penyerahan nya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2a) PMK-31/PMK.03/2008)
    • Ketentuan Lebih Lanjut terkait RUSUNAMI KLIK DISINI

  1. KETENTUAN BAGI BKP STRATEGIS YANG DIEKSPOR (SE-95/PJ/2010)
    1. BKP Tertentu dan/atau JKPk Tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dikenai PPN dengan tarif 0%
    2. PPN yang dibayar oleh PKP untuk menghasilkan BKP Tertentu dan/atau JKP Tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

  1. SALAH SATU ISI SE-95/PJ/2010
    • Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009 mulai 1 April 2010 maka :
      1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 TAHUN 2007; dan
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003;
masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah  tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009.
  1. HISTORI PERATURAN
    No
    BKP yang bersifat strategis
    PP 12 Tahun 2001
    PP 43 Tahun 2002
    PP 46 Tahun 2003
    Putusan nomor 70P/HUM/2013 dan SE-24/PJ/2014
    1
    Barang modal
    √ 
    -
    √ 
    √    
    √  
      
    2
    Makanan ternak
    √  
    √   
    √    
    √   
    √    
      
    3
    Barang hasil pertanian
    √ 
    √    
    √    
    √    
    √    
    khusus untuk barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidangpertanian, perkebunan, dan kehutanansudah tidak masuk menjadi BKP yang bersifat strategis 
    4
    Bibit atau benih
    √    
    √    
    √ 
      
    5
    Bahan baku perak
    √  
    -
    -
    -
    -
      
    6
    Bahan baku uang kertas
    -
    -
    -
    -
      
    7
    Air bersih
    √  
    √    
    √    
    √    
    √    
     KLIK DISINI
    8
    Listrik
    √  
    √    
    √   
    √    
    √    
      
    9
    RUSUNAMI
    -
    -
    -
    -
    √   
      


Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah atau Swasta, baik 
  merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam 
  kegiatan usahanya mengahsilkan dan melakukan penyerahan air bersih.

No comments:

Post a Comment