p

Thursday, October 27, 2016

Pembebasan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu

  1. DASAR HUKUM
    • PP 28 TAHUN 2009 (berlaku sejak 24 Maret 2009) tentang perlakuan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan ke luar negeri

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-47/PJ./2009 (tanggal 27 April 2009) tentang penyampaian PP 28 TAHUN 2009 tentang perlakuan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri


  1. PERSYARATAN PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN (Pasal 1 ayat (2) PP 28 TAHUN 2009)
    • Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN dengan syarat  :
      1. untuk pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang melakukan angkutan udara luar negeri :
        • harus memenuhi syarat tidak mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia
      2. untuk pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing :
        • harus memenuhi syarat sebagai berikut:
          1. tidak mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia; dan
          2. negara tempat kedudukan wajib pajak yang mengoperasikan pesawat udara tersebut juga memberikan perlakuan sama terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) berdasarkan perjanjian mengenai pelayanan jasa transportasi udara yang telah diratifikasi.
    • Dalam hal persyaratan ini tidak terpenuhi, PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri yang dibebaskan, wajib dibayar dalam waktu paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Apabila PPN yang dibebaskan tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 3 PP 28 TAHUN 2009)

    1. JENIS JASA KEBANDARUDARAAN YANG DIBEBASKAN PPN (Pasal 1 ayat (3) PP 28 TAHUN 2009)
      1. pelayanan jasa penerbangan;
      2. pelayanan jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara;
      3. pelayanan jasa konter;
      4. pelayanan jasa garbarata (aviobridge); dan/atau
      5. pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo,dan/atau pos.

    1. KETENTUAN BAGI PENYELENGGARA BANDAR UDARA DALAM RANGKA PEMBEBASAN PPN INI
      1. wajib membuat Faktur Pajak dengan diberi cap atau keterangan yang bertuliskan “PPN dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 2009(Pasal 2 PP 28 TAHUN 2009)
      2. Pembebasan PPN ini tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas PPN. (Pasal 1 ayat (4) PP 28 TAHUN 2009)
      3. Pajak masukan yang dibayar oleh penyelenggara bandar udara untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP berkenaan dengan penyerahan jasa kebandarudaraan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. (Pasal 1 ayat (5) PP 28 TAHUN 2009)

    No comments:

    Post a Comment