p

Monday, October 31, 2016

Pembetulan SPT

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 5, 6, 36 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
      • Pasal 65 PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Pada saat PP ini mulai berlaku (sejak 1 Januari 2012), peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini". 
      • Pasal 64 huruf i PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6) Undang-Undang untuk pembetulan SPT yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2011 berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.;
        • Penjelasan Pasal 64 huruf i PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Terhadap pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6) UU serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2011 untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak mana pun dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, sanksi yang terkait dengan pembetulan tersebut tetap berlaku sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang SPT-nya dibetulkan.
    3. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT


KETENTUAN PERPAJAKAN TERKAIT PEMBETULAN SPT YANG DIMAKSUD PASAL 8 AYAT (1) DAN AYAT (1a) UU KUP
NoJenis Pembetulan SPTSYARAT PEMBETULAN SPT
Setelah UU Nomor 28 TAHUN 2007 berlaku tetapi PP 74 TAHUN 2011belum berlaku (1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2011
Setelah PP 74 TAHUN 2011 berlaku
(sejak 1 Januari 2012)
1
WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. (Bukan dalam hal Pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar)
Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa WP yang bersangkutan membetulkan SPT.
DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan

DJP belum melakukan tindakan:
  • Verifikasi dalam rangka menerbitkan SKP;
  • Pemeriksaan; atau
  • Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2Dalam hal Pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar,

1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan
2.pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan

1. DJP belum melakukan tindakan:
  • Verifikasi dalam rangka menerbitkan SKP;
  • Pemeriksaan; atau
  • Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan

SANKSI ADMINISTRASI
SPT Tahunan (Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007)SPT Masa (Pasal 8 ayat (2a) UU Nomor 28 TAHUN 2007)
Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Ketentuan setelah PP 74 TAHUN 2011berlaku "Dalam hal permohonan  pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diajukan terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang, yang dikenakan melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, atas permohonan tersebut dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan." (Pasal 36 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011)
Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ketentuan setelah PP 74 TAHUN 2011 berlaku "Dalam hal permohonan  pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diajukan terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang, yang dikenakan melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, atas permohonan tersebut dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan." (Pasal 36 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011)

KETENTUAN PERPAJAKAN TERKAIT PEMBETULAN SPT YANG DIMAKSUD PASAL 8 AYAT (6) UU KUP
  • Ketentuan Setelah UU Nomor 28 TAHUN 2007 berlaku tetapi  PP 74 TAHUN 2011 belum berlaku (1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2011) 
    • WP dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal WP menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (Pasal 8 ayat (6) UU Nomor 28 TAHUN 2007)
  • Ketentuan Setelah PP 74 TAHUN 2011 berlaku (sejak 1 Januari 2012)
    • WP dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal WP menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang, dengan menyampaikan pernyataan tertulis. (Pasal 6 ayat (1) PP 74 TAHUN 2011)
      • Cara pengajuan pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat (6) UU KUP ini adalah :
        1. Pembetulan SPT Tahunan dilakukan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
          • Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Tahunan yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan ini dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT Tahunan yang menyatakan bahwa WP yang bersangkutan membetulkan SPT ahunan. (Pasal 6 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011)
        2. Pembetulan harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. (Pasal 6 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
          • Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan dihitung sejak tanggal stempel pos pengiriman, atau dalam hal diterima secara langsung, jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh wajib pajak.  (Pasal 6 ayat (4) PP 74 TAHUN 2011)
    • Dalam hal WP tidak membetulkan SPT Tahunan, Direktur Jenderal Pajak memperhitungkan rugi fiskal menurut SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Keputusan Pembetulan. (Pasal 6 ayat (5) PP 74 TAHUN 2011)
    • Apabila WP tidak membetulkan SPT Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam SPT Tahunan secara jabatan berdasarkan rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. (Pasal 6 ayat (6) PP 74 TAHUN 2011)

KETENTUAN PERALIHAN
  • Pasal 64 huruf i PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6) Undang-Undang untuk pembetulan SPT yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2011 berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
    • Penjelasan Pasal 64 huruf i PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Terhadap pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6) UU serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2011 untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak mana pun dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, sanksi yang terkait dengan pembetulan tersebut tetap berlaku sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang SPT-nya dibetulkan.

1 comment:

  1. Halo.. Saya mau tanya pak..

    Saya mulai cicil apartemen di desember 2014 dan bayar cicilan bulanan hingga saat ini. Pada saat sy buat spt 2015, sy tdk mencantumkan apartemen ini sbg harta karena saya pikir (kurangnya informasi juga) belum jd aset karena masih cicilan..
    Namun hr ini sy dpt email amnesty tax yg menginfokan bahwa sy hrs tebus dan kena sanksi dll atas faktur pajak cicilan bulanan sy.
    Apakah sy hrs amnesty atau pembetulan spt ya? Risikonya apa ya pak?
    Mohon dibantu dengan sangat penjelasannya. Terimakasih banyak

    ReplyDelete