p

Monday, October 31, 2016

Pengangsuran dan Penundaan pembayaran SPT Tahunan PPh

  1. DASAR HUKUM :
    1. Pasal 9 UU KUP No. 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
    3. PMK-242/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak


  1. KETENTUAN PASAL 9 AYAT (4) UU NOMOR 28 TAHUN 2007
    • Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan PMK-242/PMK.03/2014)

  1. YANG BISA DIAJUKAN PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
    • Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. (Pasal 20 PMK-242/PMK.03/2014)
      • Pasal 3 PMK-242/PMK.03/2014 : Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh.

  1. CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
    1. Permohonan Wajib Pajak harus diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayarandisertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 21 PMK-242/PMK.03/2014)
      1. surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
      2. Dokumen berupa surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-242/PMK.03/2014">242/PMK.03/2014(Pasal 32 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014)
      3. Dokumen berupa surat permohonan penundaan pembayaran pajak dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-242/PMK.03/2014">242/PMK.03/2014 (Pasal 32 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014)
      4. surat permohonan mencantumkan:
        1. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
        2. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
    2. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. (Pasal 22 ayat (1) PMK-242/PMK.03/2014)
    3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran. (Pasal 22 ayat (2) PMK-242/PMK.03/2014)

  1. YANG DILAKUKAN KPP SETELAH MENERIMA PERMOHONAN WP (Pasal 23 PMK-242/PMK.03/2014)
    • Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan.
    • Keputusan dapat berupa:
      1. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
      2. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
      3. menolak permohonan Wajib Pajak.
    • Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak.
    • Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak.
    • Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
    • Dokumen berupa keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-242/PMK.03/2014 (Pasal 32 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014)
    • Dokumen berupa keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-242/PMK.03/2014 (Pasal 32 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014)
    • Dokumen berupa surat penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-242/PMK.03/2014 (Pasal 32 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014)

  1. LAMA WAKTU ANGSURAN ATAU PENUNDAAN WAKTU YANG DIBERIKAN DJP
    1. Lama Waktu Angsuran (Pasal 25 ayat (1) PMK-242/PMK.03/2014)
      • Jenis Permohonan angsuranLama Waktu Angsuran
        permohonan pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilanpaling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
  • Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.  (Pasal 26 ayat (1) PMK-242/PMK.03/2014)

  1. Lama Waktu Penundaan (Pasal 25 ayat (2) PMK-242/PMK.03/2014)
    • Jenis Permohonan PenundaanLama Waktu Penundaan
      permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran pajakberdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilanpaling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya
  • Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.(Pasal 26 ayat (2) PMK-242/PMK.03/2014)

  1. SANKSI ADMINISTRASI YANG DIKENAKAN TERHADAP WP DALAM HAL PERMOHONANNYA DISETUJUI
    • Ketentuan pengenaan sanksinya adalah :
      1. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007)
        • Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran dan persetujuan yang diberikan tersebut tidak berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, SPPT, dan STP PBB, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP, yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.(Pasal 30 ayat (1) PMK-242/PMK.03/2014)
      2. anksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat angsuran atau penundaan dihitung berdasarkan saldo utang pajak. (Pasal 26 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014)
      3. Sanksi administrasi berupa bunga ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran. (Pasal 26 ayat (4) PMK-242/PMK.03/2014)
      4. Bunga tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak. (Pasal 26 ayat (5) PMK-242/PMK.03/2014)

No comments:

Post a Comment