p

Monday, October 31, 2016

Pengungkapan ketidakbenaran Pengisian SPT & Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan WP

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 7, 8, 29, 64 huruf j dan k PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
      • Pasal 65 PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Pada saat PP ini mulai berlaku (sejak 1 Januari 2012), peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini". 


  1. WALAUPUN DJP TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, WP DAPAT MELAKUKAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT (Pasal 8 ayat (4) UU KUP)
    1. Ketentuan Setelah UU Nomor 28 TAHUN 2007 berlaku tetapi  PP 74 TAHUN 2011 belum berlaku (1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2011) 
      • Walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat DJP belum menerbitkan SKP, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :
        • pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
        • rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
        • jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
        • jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil
dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. (Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 28 TAHUN 2007)
  • Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. (Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

  1. Ketentuan Setelah PP 74 TAHUN 2011 berlaku (sejak 1 Januari 2012)
    • WP dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan. (penjelasan lebih lengkap lihat di penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP 74 TAHUN 2011)
    • Cara WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT adalah :
      • Yaitu dengan Mengungkapkan dalam laporan sendiri secara tertulis dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak (Pasal 8 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011); dan
        • Laporan sendiri ini dilampiri dengan : (Pasal 8 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011)
          1. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
          2. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
            • SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar dan SSP atas pembayaran sanksi administrasi harus dilampirkan apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar. Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSP. (penjelasan Pasal 8 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011)
          3. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).
            • Surat Setoran Pajak ini merupakan bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.  (Pasal 8 ayat (6) PP 74 TAHUN 2011
            • SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar dan SSP atas pembayaran sanksi administrasi harus dilampirkan apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar. Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSP.(penjelasan Pasal 8 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011)
    • Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang dilakukan WP,Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar. (Pasal 8 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
      • Dalam hal hasil Pemeriksaan ini membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, SKP diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut. (Pasal 8 ayat (4) PP 74 TAHUN 2011)
        • Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar yang telah dilampiri WP pada saat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dengan laporan sendiri diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SKP yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan tersebut. (Pasal 8 ayat (5) PP 74 TAHUN 2011)
    • Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat PPT dilakukan untuk SPT Masa PPN
      • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN 1984 dan perubahannya  (Pasal 8 ayat (7) PP 74 TAHUN 2011)
        • Isi 9 ayat (8) huruf i UU PPN 1984 dan perubahannya adalah "Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
    • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (PMK nya masih belum terbit) (Pasal 8 ayat (8) PP 74 TAHUN 2011)

  1. Ketentuan Peralihan Terkait Pasal 8 ayat (4) UU KUP
    • Pasal 64 huruf k PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2011, berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
      • Penjelasan Pasal 64 huruf j PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Terhadap pengungkapan ketidakbenaran pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2011 untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak mana pun dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, sanksi yang terkait dengan  pengungkapan pengisian tersebut tetap berlaku sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan'.

  1. PENGUNGKAPAN SENDIRI KETIDAKBENARAN PERBUATAN WP YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT ATAU MENYAMPAIKAN SPT YANG ISINYA TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR (Pasal 8 ayat (3) UU KUP)

  1. Ketentuan Setelah UU Nomor 28 TAHUN 2007 berlaku tetapi PP 74 TAHUN 2011 belum berlaku (1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2011)
    • Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. (Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007)
      • Isi Pasal 38 UU Nomor 28 TAHUN 2007 adalah : "Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun".
        • Isi Pasal 13A UU Nomor 28 TAHUN 2007 adalah : "Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB".

  1. Ketentuan Setelah PP 74 TAHUN 2011 berlaku (sejak 1 Januari 2012)
    • Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu:
      1. tidak menyampaikan SPT; atau
      2. menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (Pasal 7 ayat (1) PP 74 TAHUN 2011)  (penjelasan lebih lengkap lihat di penjelasan Pasal 7 ayat (1) PP 74 TAHUN 2011)
Isi penjelasan Pasal 7 ayat (1) PP 74 TAHUN 2011 adalah :
Prinsip dari sistem self assessment dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan  melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, meskipun terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan tindakan penegakan hukum, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan perbuatan, yaitu :
a
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b.
menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
yang dilakukan karena kealpaan atau dengan sengaja, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Dalam rangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun Wajib Pajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas dan terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan.

Untuk memberikan kepastian hukum, yang dimaksud dengan mulai dilakukan Penyidikan sebagaimana diatur pada ayat ini adalah saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.
  • Cara WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya adalah : (Pasal 7 ayat (2) PP 74 TAHUN 2011)
    • WP membuat Pernyataan tertulis dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak tersebut; dan
    • Pernyataan tertulis ini dilampiri dengan:
      1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan;
      2. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
      3. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
  • Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak ini telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (Pasal 7 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
    • Yang dimaksud dengan "sesuai dengan keadaan yang sebenarnya" adalah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya sama atau lebih besar daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
    • Apabila pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepada Wajib Pajak disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tidak ditindaklanjutinya Pemeriksaan Bukti  Permulaan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
  • Apabila setelah Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan masih ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut, terhadap Wajib Pajak tetap dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Pasal 7 ayat (4) PP 74 TAHUN 2011)
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.(Pasal 7 ayat (5) PP 74 TAHUN 2011)

  1. KETENTUAN PERALIHAN TERKAIT PASAL 8 AYAT (3) UU KUP
    • Pasal 64 huruf j PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2011berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.;
      • Penjelasan Pasal 64 huruf j PP 74 TAHUN 2011 menyebutkan bahwa "Terhadap pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini yang dilakukan  setelah tanggal 31 Desember 2011 untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak mana pun dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, sanksi yang terkait  dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut tetap berlaku sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan'.

No comments:

Post a Comment