p

Monday, October 31, 2016

Penyedia Layanan SPT Elektronik

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 5, 6, 7, 8 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
    3. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
    4. PER-05/PJ/2015 (berlaku sejak 13 Februari 2015) tentang Penyedia Layanan SPT Elektronik


  1. DEFENISI PENYEDIA LAYANAN SPT ELEKTRONIK
    • Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Aplikasi SPT Elektronik dan Penyalur SPT Elektronik. (Pasal 1 angka 4 PER-05/PJ/2015)
    • Penyedia Layanan SPT Elektronik ini dapat menyelenggarakan layanan: (Pasal 2 ayat (2) PER-05/PJ/2015)
      1. penyediaan aplikasi SPT Elektronikdan/atau
        • Penyedia Aplikasi SPT Elektronik menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghasilkan SPT Elektronik. (Pasal 5 ayat (1) PER-05/PJ/2015)
        • Penyedia Aplikasi SPT Elektronik mempunyai kewajiban sebagai berikut: (Pasal 5 ayat (3) PER-05/PJ/2015)
          1. mematuhi standar SPT Elektronik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
          2. menjamin akurasi SPT Elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
          3. menerapkan standar keamanan yang melindungi data dan identitas pengguna aplikasi;
          4. melakukan perbaikan atas aplikasi yang bermasalah dan mendistribusikan hasil perbaikan kepada pengguna aplikasi; dan
          5. menjamin tersedianya buku petunjuk penggunaan aplikasi yang mudah dimengerti oleh pengguna.
      2. penyaluran SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
        • Penyalur SPT Elektronik menyediakan layanan untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 6 ayat (1) PER-05/PJ/2015)
        • Penyalur SPT Elektronik harus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional layanan. (Pasal 6 ayat (2) PER-05/PJ/2015)
        • Penyalur SPT Elektronik dapat menyediakan layanan setelah berhasil melalui uji kompatibilitas dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam suatu berita acara. (Pasal 6 ayat (3) PER-05/PJ/2015)
        • Penyalur SPT Elektronik mempunyai kewajiban sebagai berikut: (Pasal 6 ayat (4) PER-05/PJ/2015)
          1. menjamin kerahasiaan data SPT Elektronik Wajib Pajak;
          2. menjamin ketersediaan layanan;
          3. menjamin bahwa seluruh data SPT Elektronik terkirim;
          4. mencantumkan identitas Penyalur SPT Elektronik pada setiap SPT Elektronik yang dikirimkan;
          5. menjamin bahwa sistem yang dimiliki menerapkan standar yang meliputi Authentication, Confidentiality, Integrity, dan Non-Repudiation;
          6. memberitahukan kepada pengguna dalam hal terdapat kendala atau gangguan yang menyebabkan kegagalan penyaluran SPT Elektronik;
          7. memberitahukan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dalam hal terdapat kegagalan atau kendala dalam penyaluran SPT Elektronik; dan
          8. melakukan perbaikan atas masalah teknis atau gangguan yang menyebabkan kegagalan dalam penyaluran SPT Elektronik.
             

  1. KETENTUAN AGAR DAPAT DITUNJUK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN SPT ELEKTRONIK (Pasal 3 PER-05/PJ/2015)
    1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Penyedia Layanan SPT Elektronik, pihak lain harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
    2. Permohonan tersebut diajukan oleh pengurus.
    3. Penyedia Layanan SPT Elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PER-05/PJ/2015)
      1. badan hukum;
      2. berkedudukan di Indonesia;
      3. memiliki NPWP;
      4. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali terdapat izin mengangsur/menunda;
      5. pengurus tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana di bidang teknologi informasi;
      6. salah satu pengurus merupakan Warga Negara Indonesia; dan
      7. memenuhi ketentuan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis layanan yang diajukan permohonannya.

  1. YANG DILAKUKAN DJP SETELAH MEMPEROLEH PERMOHONAN DAN PERMOHONAN

  1. KETENTUAN PERALIHAN BAGI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
    • Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang diterbitkan sebelum berlakunya PER-05/PJ/2015 (berlaku sejak 13 Februari 2015) tetap berlaku sepanjang Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi:
      1. mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya PER-05/PJ/2015 (berlaku sejak 13 Februari 2015) ;
      2. masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PER-05/PJ/2015; dan
      3. masih memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) PER-05/PJ/2015;

No comments:

Post a Comment