p

Wednesday, November 16, 2016

SPT Masa PPh 21 (Ketentuan Sejak 1 Januari 2014)

  1. DASAR HUKUM
    1. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
    2. PER-14/PJ/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang bentuk formulir SPT Masa PPh 21 dan bukti poput PPh Pasal 21
    3. PER-31/PJ/2012 (berlaku sejak 1 Januari 2013) tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi


  1. SUSUNAN SPT MASA PPH PASAL 21/26
    • SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri dari: (Pasal 2 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      1. Formulir 1721 : Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26
      2. Formulir 1721-I : Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI, Anggota Polisi RI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
        • Formulir 1721-I ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, Penerima Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI, Anggota Polisi RI, Pejabat Negara dan Pensiunannya (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      3. Formulir 1721-II : Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26
        • Formulir 1721-II ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      4. Formulir 1721-III : Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)
        • Formulir 1721-III ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan menggunakan Formulir 1721-VII (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      5. Formulir 1721-IV : Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26
        • Formulir 1721-IV ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindahbukuan PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan SSP dan Bukti Pbk (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      6. Formulir 1721-V : Daftar Biaya
        • Formulir 1721-V ini tidak perlu dilampirkan dalam hal Pemotong wajib menyampaikan SPT Tahunan (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
    • Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 terdiri dari: (Pasal 2 ayat (2) PER-14/PJ/2013)
      1. Formulir 1721-VI : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (ini tidak perlu dilampirkan dalam penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      2. Formulir 1721-VII : ukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) (ini tidak perlu dilampirkan dalam penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      3. Formulir 1721-A1 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (ini tidak perlu dilampirkan dalam penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 (Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      4. Formulir 1721-A2 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi PNS atau Anggota TNI atau Anggota Polisi RI atau Pejabat Negara atau Pensiunannya (ini tidak perlu dilampirkan dalam penyampaian SPT masa PPh Pasal 21(Pasal 7 ayat (1) PER-14/PJ/2013)

  1. BENTUK SPT MASA PPH PASAL 21/26
    • SPT Masa PPh Pasal 21/ 26 dapat berbentuk: (Pasal 3 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      1. formulir kertas (hard copy); atau
      2. e-SPT.
    • YANG BISA MENGGUNAKAN SPT BENTUK HARD COPY MAUPUN E-SPT : (Pasal 3 ayat (2) PER-14/PJ/2013)
      • SPT Masa PPh Pasal 21/26 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang: (Pasal 3 ayat (2) PER-14/PJ/2013)
        1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/Polisi RI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
        2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
        3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
        4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.
    • YANG WAJIB MENGGUNAKAN E-SPT : (Pasal 3 ayat (3) PER-14/PJ/2013)
      • SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:
        1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/Polisi RI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
        2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya  lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
        3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
        4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.
      • Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk e-SPT tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) untuk masa-masa pajak berikutnya. (Pasal 4 PER-14/PJ/2013)
      • SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk e-SPT harus disampaikan dengan disertai Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy)(Pasal 7 ayat (2) PER-14/PJ/2013)

  1. CARA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21
    • SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat disampaikan oleh Pemotong dengan cara: (Pasal 6 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
      1. langsung ke KPP atau KP2KP;
      2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP;
      3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
      4. e-filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

  1. KETENTUAN TERKAIT PEMBETULAN SPT MASA PPH 21
    1. penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan/atau Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk masa pajak sampai dengan Masa Pajak November 2013
      • Dalam hal Pemotong melakukan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan/atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk masa pajak sampai dengan Masa Pajak November 2013 yang dilakukan sejak berlakunya PER-14/PJ/2013 ini (berlaku sejak 1 Januari 2014), penyampaian dan/atau pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam PER-14/PJ/2013(Pasal 8 ayat (1) PER-14/PJ/2013)
    2. penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan/atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk masa pajak Desember 2013
      • Dalam hal Pemotong melakukan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan/atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk masa pajak Desember 2013 yang dilakukan: (Pasal 8 ayat (2) PER-14/PJ/2013)
        1. sampai dengan tanggal 20 Januari 2014, penyampaian dan/atau pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ /2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 danjatau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
        2. setelah tanggal 20 Januari 2014, penyampaian dan/atau pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam PER-14/PJ/2013.

No comments:

Post a Comment