p

Wednesday, November 16, 2016

SPT Masa PPN sejak Masa Juli 2015

  1. DASAR HUKUM
    1. PER-29/PJ/2015 (berlaku sejak Masa Pajak Juli 2015) tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN


  1. KERANGKA SPT MASA PPN 1111 (Pasal 2 PER-29/PJ/2015)
    • SPT Masa PPN sebagimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari:
      1. Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan
      2. Lampiran SPT Masa PPN 1111:
        1. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
        2. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
        3. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
          • PKP wajib  melaporkan  Daftar  Pajak  Keluaran  atas penyerah an dalam negeri dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 A2 untuk Masa Pajak yang sama dengan tanggal Faktur Pajak dibuat. (Pasal 7 ayat (3) PER-29/PJ/2015)
        4. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
        5. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/ JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan
        6. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),
          • PKP wajib melaporkan dalam Formulir 1111 B3 atas Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundang­ undangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP. (Pasal 7 ayat (4) PER-29/PJ/2015)
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PER-29/PJ/2015

  1. BENTUK SPT MASA PPN (Pasal 3 PER-29/PJ/2015)
    1. SPT Masa PPN 1111 dapat berbentuk:
      1. formulir kertas (hard copy); atau
      2. dokumen elektronik.
    2. CARA MEMPEROLEH
      • Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan aplikasi untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik dapat diperoleh dengan cara:
        1. diunduh di laman (website) Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat www.pajak.go.id;
        2. diambil di KPP atau KP2KP; atau
        3. digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP.
      • Dalam hal Formulir SPT Masa PPN 1111 berbentuk formulir kertas (hard copy) dilakukan penggandaan, format dan ukurannya harus sesuai dengan lampiran I PER-29/PJ/2015
      • Aplikasi yang dipergunakan PKP untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik yaitu:
        1. Aplikasi e-SPT; atau
        2. Aplikasi e-Faktur.
          • Aplikasi e-Faktur juga dapat diunduh di:
            1. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip (untuk Windows 32 bit);
            2. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip (untuk Windows 64 bit);
            3. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip (untuk Linux 32 bit);
            4. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip (untuk Linux 64 bit);
            5. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip (untuk Machintos 64 bit)

  1. YANG WAJIB MENGGUNAKAN SPT MASA PPN 1111 (Pasal 4 ayat (1) PER-29/PJ/2015)
    • SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) UU PPN dan PPnBM

  1. YANG WAJIB DAN YANG TIDAK WAJIB MENGGUNAKAN SPT BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK (Pasal 4 ayat (2) PER-29/PJ/2015)
    • Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik, KECUALI bagi PKP orang pribadi yang belum diwajibkan membuat e-Faktur sebagimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan yang memenuhi ketentuan:
      1. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
      2. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copyatau dalam bentuk dokumen elektronik.

  1. KEWAJIBAN PKP DALAM HAL MENGGUNAKAN SPT BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK
    1. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan media elektronik, PKP wajib : (Pasal 4 ayat (5) PER-29/PJ/2015)
      1. menggunakan Aplikasi e-SPT atau aplikasi e-Faktur yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
      2. menyampaikan Induk SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan menandatanganinya
    2. PKP yang diwajibkan membuat  e-Faktur wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 5 PER-29/PJ/2015)
      • Tata cara pengisian serta keterangan yang wajib diisi pada SPT Masa PPN 1111 mengikuti petunjuk penggunaan (manual user) aplikasi e­ Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PER-16/PJ/ 2014.
    3. PKP  yang  telah  menyampaikan SPT  Masa  PPN   1111  dalam bentuk dokumen elektronik, untuk Masa Pajak berikutnya: (Pasal 6 PER-29/PJ/2015)
      1. PKP diwajibkan menyampaikan  SPT Masa PPN  1111 dalam bentuk dokumen elektronik; dan
      2. PKP tidak  diperkenankan lagi untuk  menyampaikan  SPT Masa PPN  1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

  1. PKP YANG DIPERKENANKAN MELAPORKAN FP DENGAN CARA DIGUNGGUNG (Pasal 7 PER-29/PJ/2015)
    • PKP yang diperkenankan melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung adalah:
      1. PKP Pedagang Eceran sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 20 PP 1 TAHUN 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN dan PPnBM; atau
      2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP yang diatur secara  khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
    • PKP yang tidak memenuhi ketentuan ini namun melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung merupakan PKP yang menyampai kan SPT Masa PPN dengan tidak benar.


  1. SPT MASA PPN YANG DILAPORKAN PKP
    1. DALAM HAL BERBENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) (Pasal 8 ayat (1) PER-29/PJ/2015)
      1. SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir kertas (hard copy) tidak perlu dilampiri dengan Lampiran SPT Masa PPN 1111 dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111 tersebut.
      2. SPT Masa  PPN  1111 yang  berbentuk  formulir  kertas  (hardcopy) tidak perlu dilampiri dengan:
        1. Formulir 1111 A1 dalam hal tidak ada Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan  Ekspor  JKP/BKP Tidak Berwujud yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 A1;
        2. Formulir 1111 A2 dalam hal PKP tidak menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dan/atau tidak menerima Nota Retur/Nota Pembatalan yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 A2;
        3. Formulir 1111 B1 dalam hal tidak ada Pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP  dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B1;
        4. Formulir 1111 B2 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak   dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B2; atau
        5. Formulir 1111 B3 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas, dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/ pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B3,
dalam suatu Masa Pajak.
  1. DALAM HAL BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK (Pasal 8 ayat (2) PER-29/PJ/2015)
    • SPT Masa PPN 1111 yang  disampaikan  dalam  bentuk dokumen elektronik wajib dilampiri dengan seluruh Lampiran  SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. DALAM HAL SPT MASA PPN 1111 LEBIH BAYAR
    1. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar dan dimintakan pengembalian (restitusi) dengan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP, SPT Masa PPN 1111 harus dilampiri dengan seluruh dokumen dalam bentuk hard copy berupa: (Pasal 9 ayat (1) PER-29/PJ/2015)
      1. Formulir 1111 A1;
      2. Forrnulir 1111 A2;
      3. Formulir 1111 B1 ;
      4. Formulir 1111 B2;
      5. Formulir 1111 B3.
    2. Dikecualikan dari ketentuan melampirkan dokumen dalam bentuk hard copy berupa Forrnulir 1111 A2, Formulir 1111 B2, dan Formulir 1111 B3, dalam hal dokumen tersebut berupa e-Faktur. (Pasal 9 ayat (2) PER-29/PJ/2015)
    3. SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar Restitusi  yang  tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) dianggap SPT tidak lengkap.

  1. CARA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN (Pasal 10 PER-29/PJ/2015)
    1. Penyampaian SPT Masa PPN 1111 oleh PKP ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan dengan cara :
      1. langsung;
      2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
      3. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
      4. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
        • SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan oleh PKP dengan cara melalui saluran tertentu ini hanya untuk SPT Masa PPN berbentuk dokumen elektronik selain yang menggunakan Aplikasi e-SPT atau aplikasi e-Faktur. (Pasal 10 ayat (3) PER-29/PJ/2015)
        • Saluran tertentu ini dapat berupa layanan yang dilakukan oleh Penyalur SPT Elektronik atau saluran tertentu lainnya  yang  ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Penyampaian SPT Elektronik. (Pasal 10 ayat (4) PER-29/PJ/2015)
        • Penyalur  SPT Elektronik merupakan pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke DJP melalui laman Penyalur SPT Elektronik. (Pasal 10 ayat (5) PER-29/PJ/2015)
    2. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan oleh PKP dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi :
      1. SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir kertas ( hard copy); dan
      2. SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan dalam media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

  1. PENELITIAN SPT MASA PPN (Pasal 11 PER-29/PJ/2015)
    • Penelitian terhadap SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dengan   cara  langsung  dan   dalam   bentuk   formulir   kertas ( hard copy) dilakukan oleh KPP atau KP2KP setiap kali pada saat SPT Masa PPN  1111 diterima.
    • Penelitian dan pengujian data terhadap SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dengan cara langsung dan dalam bentuk dokumen  elektronik yang disampaikan dalam media elektronik dilakukan oleh KPP setiap kali pada saat  SPT Masa PPN 1111 diterima.

  1. PEMBETULAN SPT MASA PPN
    1. Untuk pembetulan SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2011 dan/atau Masa Pajak setelah Januari  2011 (Pasal 12 PER-29/PJ/2015)
      • Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2011 dan/ atau Masa Pajak setelah Januari  2011, untuk:
        1. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, SPT Masa PPN Pembetulan dilampiri dengan seluruh Lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik;
        2. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas ( hard copy ), SPT Masa PPN Pembetulan cukup dilampiri dengan Lampiran  SPT yang dibetulkan.
    2. pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2011 (Pasal 13 PER-29/PJ/2015)
      1. Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2011, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.
      2. Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2011 ini dapat dilakukan PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   perpajakan.
    3. Tata cara pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya penggantian Faktur Pajak yang dilakukan setelah Masa Pajak April 2013 atas Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum Masa Pajak April 2013 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012(Pasal 14 PER-29/PJ/2015)
    4. Dalam hal PKP adalah PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur (Pasal 15 PER-29/PJ/2015)
      • Dalam hal PKP adalah PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak dimulainya kewajiban membuat e-Faktur, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.

  1. PKP DIANGGAP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN (Pasal 16 PER-29/PJ/2015)
    • PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-29/PJ/2015 ini.
    • PKP ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

No comments:

Post a Comment