p

Wednesday, November 16, 2016

SPT Tahunan PPh Badan

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
    3. PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
    4. PER-36/PJ/2015 (diberlakukan untuk pengisian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 dan seterusnya) tentang perubahan ketiga PER-34/PJ/2010
    5. PER-01/PJ/2016 (berlaku sejak 18 Januari 2016) tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan
    6. PER-21/PJ/2009  (berlaku sejak 2 Maret 2009) tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    1. SE-02/PJ/2015 tentang penegasan atas Pasal 31E UU PPh 
    2. SE-01/PJ/2016 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan

  1. YANG WAJIB MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPH WP BADAN
    • Yaitu WP Badan yang meliputi : (UU KUP Nomor 28 TAHUN 2007 Pasal 1 angka 3)
      1. perseroan terbatas (Yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan hanyalah kantor pusatnya saja (kantor cabangnya tidak perlu) (sebagai bahan referensi lihat di S-979/PJ.313/2004 (surat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum))
      2. perseroan komanditer,
      3. perseroan lainnya,
      4. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
      5. firma,
      6. kongsi,
      7. koperasi,
      8. dana pensiun, 
      9. persekutuan,
      10. perkumpulan,
      11. yayasan,
      12. organisasi massa,
      13. organisasi sosial politik, atau 
      14. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
      15. bentuk usaha tetap.

  1. YANG TIDAK WAJIB MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPH WP BADAN
    1. WP yang tidak termasuk ke dalam pengertian WP Badan
    2. Kantor cabang dari suatu perseroan (karena yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan hanyalah kantor pusatnya saja (sebagai bahan referensi lihat di Surat Direktur Jenderal Pajak S-979/PJ.313/2004 (surat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum))
    3. Joint Operation, (sebagai bahan referensi lihat di Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-60/PJ.422/1994 perihal Perlakuan Perpajakan atas Joint Operation (surat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum)); 
    4. Representative Office (Kantor Perwakilan Dagang Asing) yang dalam ketentuan UU PPh atau  Tax Treaty tidak termasuk ke dalam pengertian BUT ((sebagai bahan referensi lihat di SE-18/PJ.431/1992 (surat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum))
      • Isi   SE-18/PJ.431/1992 angka 4 : Perwakilan dagang asing di Indonesia pada dasarnya ada 2 (dua) macam, yaitu perwakilan dagang asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan perwakilan dagang asing yang tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Kantor Perwakilan dagang asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas di Indonesia adalah BUT yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Undang- undang Pajak Penghasilan 1984. Kantor perwakilan dagang asing yang bukan BUT adalah kantor perwakilan dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dengan Indonesia, yang berdasarkan Treaty tersebut tidak dianggap sebagai BUT.

  1. JENIS SPT TAHUNAN PPH BADAN
    1. SPT Tahunan PPh 1771 untuk WP Badan yang menggunakan pembukuan dengan Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah
    2. SPT Tahunan PPh 1771$ untuk WP Badan yang menggunakan pembukuan dengan Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah
    3. SPT Tahunan PPh Migas KLIK DISINI
       
  1. TATA CARA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

  1. KETENTUAN TERKAIT PASAL 31E UU PPH (SE-02/PJ/2015)
    1. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
    2. asilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
    3. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh
    4. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh
    5. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh merupakan semua penghasilan yang dilerima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usahasetelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
      1. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
      2. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
      3. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
    6. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
    7. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) UU PPh ini berlaku untuk penghitungan PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
    8. Untuk menghitung besamya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
    9. Contoh penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I SE-02/PJ/2015
    10. Pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat melampirkan Lembar Penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II SE-02/PJ/2015

  1. PPH 21, 22, 23 YANG DIPOTONG SEBELUM MEMILIKI NPWP (PP 94 Tahun 2010 Pasal 20 dan penjelasannya)
    • PPh yang dipotong atau dipungut berdasarkan tarif pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1a) UU PPh, dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan setelah Wajib Pajak tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

  1. RESUME TERKAIT PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WP BADAN
    1. KLIK DISINI untuk ketentuan terkait Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah tertentu
    2. KLIK DISINI untuk ketentuan terkait Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

No comments:

Post a Comment