p

Wednesday, November 16, 2016

SPT Tahunan PPh Migas

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal  4 ayat (1)  UU Nomor 6 TAHUN 1983 stdtd 16 TAHUN 2009
      • Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya
    2. PP 79 TAHUN 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan  Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu  Minyak Dan Gas Bumi
      • Ps. 31 ayat. (1) huruf c  Setiap Kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh
      • Ps. 31 ayat (4) Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
    3. PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi


  1. DEFINISI
    1. Operator adalah Kontraktor atau salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil pemegang participating interest lain sesuai dengan kontrak kerjasama
    2. Lifting adalah Sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan
    3. Participating Interest adalah Hak dan kewajiban sebagai kontraktor KKS baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.
    4. First Tranche Petroleum  (FTP) adalah Sejumlah tertentu atas migas yang diproduksi dari suatu wilayah kerja, yang dapat diambil dan diterima pemerintah dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi cost recovery.
    5. Investment Credit adalah Tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan migas tertentu.
    6. Equity to be Split adalah Hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (lifting) setelah dikurangi FTP, investment credit, dan cost recovery.
    7. Domestic Market Obligation (DMO) adalah Kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
    8. DMO fee adalah Imbalan yang dibayar pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO)
    9. Uplift adalah Imbalan yang diterima kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan.
    10. Lifting Price Variance adalah Selisih actual lifting  migas yang telah dilakukan oleh KKKS dengan nilai bagian entitlement yang seharusnya diterima KKKS

  1. SPT Tahunan PPh Migas
    • Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh bagi Kontraktor adalah sebagaimana ditetapkan dalam PER-05/PJ/2014, dan wajib dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk:
      1. FQR untuk Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
      2. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan;
    • Kontraktor wajib mengisi Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan yang meliputi: (Pasal 4 PER-05/PJ/2014)
      1. Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;
        • Lampiran Khusus Penghitungan PPh Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas digunakan untuk menghitung PP Badan dalam rangka Kontrak Kerja Sama, meliputi: (Pasal 5 ayat (1) PER-05/PJ/2014)
          1. Peredaran Usaha;
            • Peredaran usaha ini meliputi: (Pasal 5 ayat (2) PER-05/PJ/2014)
              1. FTP Share;
                • Penghasilan atas FTP share, PPh-nya dihitung pada saat Kontraktor mencapai equity to be split(Pasal 6 ayat (1) PER-05/PJ/2014)
                • Dalam hal FTP share diterima sebelum Kontraktor mencapai equity to be split, maka kewajiban PPh atas FTP share yang diterima tersebut penghitungannya ditangguhkan sampai dengan Kontraktor mencapai equity to be split(Pasal 6 ayat (2) PER-05/PJ/2014)
                • Dalam hal terjadi pengalihan participating interest oleh Kontraktor yang belum mencapai equity to be split, maka kewajiban PPh atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan tersebut, menjadi kewajiban Kontraktor pemegang participating interest pada saat mencapai equity to be split(Pasal 6 ayat (3) PER-05/PJ/2014)
                • Dalam hal Kontraktor pemegang participating interest pada saat mencapai equity to be split belum memenuhi kewajiban PPh atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan namun telah mengalihkan participating interestkepada Kontraktor lain, kewajiban PPh atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan tersebut menjadi kewajiban Kontraktor pemegang participating interest terakhir. (Pasal 6 ayat (4) PER-05/PJ/2014)
              2. Equity Share;
              3. Insentif Investasi;
              4. Cost Recovery;
              5. DMO;
              6. DMO Fee; dan
              7. Lifting Variance;
          2. Biaya Usaha;
            • Biaya usaha ini meliputi: (Pasal 8 ayat (1) PER-05/PJ/2014)
              1. Biaya bukan modal tahun berjalan;
              2. Penyusutan biaya modal tahun berjalan;
                • Penyusutan biaya modal dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas. (Pasal 10 ayat (1) PER-05/PJ/2014)
                • Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP 79 TAHUN 2010tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Pasal 10 ayat (2) PER-05/PJ/2014)
                • Untuk Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum PP 79 TAHUN 2010diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam kontrak kerja sama bersangkutan. (Pasal 10 ayat (3) PER-05/PJ/2014)
                • Bentuk Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V PER-05/PJ/2014 (Pasal 10 ayat (4) PER-05/PJ/2014)
                • Lampiran Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) PER-05/PJ/2014 menggantikan kewajiban melampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A), sebagaimana diatur dalam PER-34/PJ/2010 Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya. (Pasal 10 ayat (5) PER-05/PJ/2014)
              3. Biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya;
            • Dalam hal terdapat penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi. (Pasal 8 ayat (2) PER-05/PJ/2014)
            • Biaya usaha dirinci dalam laporan yang terpisah untuk tahapan eksplorasi dan untuk tahapan eksploitasi. (Pasal 9 ayat (1) PER-05/PJ/2014)
            • Untuk Kontraktor yang masih dalam tahapan eksplorasi, rincian biaya disampaikan dalam Lampiran Khusus Rincian Biaya pada tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas yang bentuk serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III PER-05/PJ/2014 (Pasal 9 ayat (2) PER-05/PJ/2014)
            • Untuk Kontraktor yang sudah dalam tahapan eksploitasi, maka rincian biaya disampaikan dalam Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas yang bentuk serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV PER-05/PJ/2014 (Pasal 9 ayat (3) PER-05/PJ/2014)
            • Dalam hal di Tahun Pajak yang bersangkutan Kontraktor beralih dari tahapan eksplorasi ke tahapan eksploitasi, biaya usaha dirinci untuk masing-masing tahapan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan(3) PER-05/PJ/2014.
          3. Penghasilan Kena Pajak;
          4. PPh Badan Terutang;
          5. Kredit Pajak PPh Badan;
          6. PPh Badan yang Kurang (Lebih) dibayar.
        • Bentuk Lampiran Khusus Penghitungan PPh Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas serta etunjuk umum dan petujuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER-05/PJ/2014(Pasal 5 ayat (3) PER-05/PJ/2014)
      2. Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;
        • Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas digunakan untuk menghitung pajak atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh Badan Terutang yang terutang oleh Kontraktor. (Pasal 7 ayat (1) PER-05/PJ/2014)
        • Bentuk Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PER-05/PJ/2014
      3. Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas atau Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
      4. Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
      5. Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor; dan
        • Kontraktor yang sudah mencapai tahapan eksploitasi namun belum mencapai equity to be split wajib menyampaikan Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor yang bentuk dan petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI PER-05/PJ/2014 (Pasal 11 ayat (1) PER-05/PJ/2014)
        • FTP share ini meliputi : (Pasal 11 ayat (2) PER-05/PJ/2014)
          1. FTP share tahun berjalan;
          2. FTP share tahun-tahun sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan equity to be split;
          3. Dalam hal Kontraktor menerima pengalihan participating interest dari Kontraktor lain, FTP sharetahun-tahun sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan equity to be split sebagaimana dimaksud pada huruf b juga meliputi FTP sharekontraktor lain yang penghitungan Pajak Penghasilannya ditangguhkan.
      6. Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest;
        • Kontraktor wajib menyampaikan Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest ini  yang bentuk dan petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII PER-05/PJ/2014(Pasal 12 PER-05/PJ/2014)

ALUR PENGISIAN SPT Tahunan PPh Migas
  1. FINANCIAL QUARTERLY REPORT (FQR) DAN LAMPIRAN KHUSUS
    1. FQR terdiri dari:
    2. Report 1   : Financial Status Report (dari Report 3 dan 17, Report 14 dan Report 16)
    3. Report 2A : Inventories & Reserve Analysis
    4. Report 2   : Key Item Analysis
    5. Report 3   : Expenditure Summary (dari Report 4, 8, dan 11)
    6. Report 4   : Exploration & Development Expenditures Summary
    7. Report 8   : Production Expense Analysis
    8. Report 11 : Administration Expense Analysis
    9. Report 14 : Depreciation Expense
    10. Report 15 : Project Status Report
    11. Report 16 : Lifting Share Analysis
    12. Report 17 : Total Expenditure Summary (dari Report 4, 8, dan 11)
  1. Lampiran Khusus I
Lampiran Khusus ini untuk menghitung PPh dalam rangka Kontrak Kerja Sama (KKS), yang merupakan konversi dari Financial Quarterly Report (FQR). Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar KKS, baik yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, final, dan/atau bukan objek pajak maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan (misalnya, memperoleh penghasilan uplift atau pengalihan participating interest maka dilaporkan dalam Formulir 1771-IV Bagian A: PPh Final Nomor 14).
 bbv  Apabila:
  1. Kontraktor merupakan Operator maka wajib mengisi bagian Total Blok yang merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, bagian yang menjadi haknya (Operator), dan bagian yang menjadi hak masing-masing pemegang participating interest/partner.
Apabila pemegang participating interest lebih dan 3 (tiga), Wajib Pajak bisa membuat lampiran tersendiri yang berisi rincian Nama, NPWP, dan persentase interest dari masing-masing pemegang participating interest, serta membuat rincian laporan Penghitungan PPh terutang dari masing-masing pemegang participating Interest dengan rincian penghitungan yang sama dengan lampiran ini.
  1. Kontraktor merupakan pemegang participating interest/partner maka wajib mengisi bagian Total Blok yang berupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, dan bagian yang menjadi haknya (pemegang participating interest/partner).
     
  1. Lampiran Khusus II (bersumber dari FQR Summary (Report 3 dan 17) dan laporan keuangan komersial)
  1. Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerjasama diisi dengan rincian dari:
    1. biaya bukan modal tahun berjalan;
    2. penyusutan biaya modal tahun berjalan;
      • Penyusutan atas aktiva yang diperoleh tahun berjalan; dan
      • Penyusutan atas aktiva yang diperoleh tahun sebelumnya
    3. biaya operasi yang belurn dapat dikembalikan tahun sebelumnya (merupakan seluruh biaya yang belum dikembalikan oleh Pemerintah karena belum berproduksi atau berproduksi tapi belum terganti semua); dan
    4. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR Summary dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
  2. Dalam hal terdapat biaya dalam FQR Summary dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Angka 1 s.d. Angka 14 maka biaya tersebut dicantumkan dalam Angka 15: Biaya Lainnya.
  3. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka KKS Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak KKS (Lampiran III).


  1. Lampiran Khusus III (Sumber Report 14)
  1. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka KKS (Lampiran II) dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak KKS Migas ini,
  2. Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 79 TAHUN 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Untuk KKS yang ditandatangani sebelum PP ini diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam KKS bersangkutan.
  3. Bagi WP Kontraktor KKS, Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka KKS Migas ini menggantikan kewajiban melampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A), sebagaimana diatur datam PER-34/PJ./2010.

No comments:

Post a Comment