p

Monday, December 19, 2016

Alat Angkutan Tertentu dan JKP terkait Yang impor/penyerahannya Tidak Dipungut PPN

  1. DASAR HUKUM
    • PP 69 TAHUN 2015 (berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal 17 September 2015) tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan JKP Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut PPN
    • PMK-192/PMK.03/2015 (berlaku surut terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015) tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan  Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran PPN
    • PMK-193/PMK.03/2015 (berlaku surut sejak tanggal 17 Oktober 2015) tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan JKP Terkait Alat Angkutan Tertentu
       


  1. SURAT DIREKTUR TERKAIT

  1. ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PPN
    • No.yang atas impornya tidak dipungut PPN meliputi: (Pasal 2 PMK-193/PMK.03/2015)yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN meliputi: (Pasal 3 PMK-193/PMK.03/2015)
      1.
      alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      • Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD untuk setiap kali impor. (Pasal 6 ayat (1) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c. q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar dengan melampirkan rincian alat angkutan tertentu yang akan diimpor atau diperoleh. (Pasal 7 ayat (1) PMK-193/PMK.03/2015)
      alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      • Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu harus memiliki SKTD untuk setiap kali penyerahan.  (Pasal 6 ayat (3) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c. q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar dengan melampirkan rincian alat angkutan tertentu yang akan diimpor atau diperoleh. (Pasal 7 ayat (1) PMK-193/PMK.03/2015)
      2.
      alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut;
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD untuk setiap kali impor. (Pasal 6 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c. q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan rincian alat angkutan tertentu yang akan diimpor atau diperoleh. (Pasal 7 ayat (1) PMK-193/PMK.03/2015)
       
      3.
      kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional,  Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      4.
      suku cadang kapal laut, suku cadang kapal angkutan sungai, suku cadang kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, suku cadang kapal penangkap ikan, suku cadang kapal pandu, suku cadang kapal tunda, dan suku cadang kapal tongkang serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      suku cadang kapal laut, suku cadang kapal angkutan sungai, suku cadang kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, suku cadang kapal penangkap ikan, suku cadang kapal pandu, suku cadang kapal tunda, dan suku cadang kapal tongkang serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      5.
      pesawat udara yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      pesawat udara yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      6.
      suku cadang pesawat udara serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      suku cadang pesawat udara serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      7.
      suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      8.
      kereta api yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      kereta api yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      9.
      suku cadang kereta api serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diirripor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      suku cadang kereta api serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
      • Rincian alat angkutan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-193/PMK.03/2015.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan RKIP.  (Pasal 7 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      10.
      komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
      1. kereta api;
      2. suku cadang;
      3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; serta
      4. prasarana perkeretaapian,
      yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.
      • Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD untuk setiap kali impor. (Pasal 6 ayat (2) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c. q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan rincian alat angkutan tertentu yang akan diimpor atau diperoleh.(Pasal 7 ayat (1) PMK-193/PMK.03/2015)
      komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
      1. kereta api;
      2. suku cadang;
      3. peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan; serta
      4. prasarana,
      yang akan digunakan oleh Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.
      • Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu ini harus memiliki SKTD untuk setiap kali penyerahan. (Pasal 6 ayat (4) PMK-193/PMK.03/2015)
      • Untuk memperoleh SKTD Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c. q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan rincian alat angkutan tertentu yang akan diimpor atau diperoleh. (Pasal 7 ayat (1) PMK-193/PMK.03/2015)


  1. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SKTD
    • Dalam hal pemohon SKTD adalah Kemenhan, TNI, dan KAPOLRI, pihak lain yang ditunjuk oleh Kemenhan, TNI, atau KAPOLRI untuk melakukan impor, atau pihak yang
      ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum (Lampiran PMK-193/PMK.03/2015)
      Dalam hal pemohon SKTD adalah Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan lkan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Ke pelabuhanan Nasional , atau Perusahaan
      Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai , Danau dan Penyeberangan Nasional, Perus ahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, pihak yang ditunjuk oleh Perusah aan Angkutan Udara Niaga Nasional, atau Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan / atau Badan Usaha Penye lenggara Prasarana Perkeretaapian Umum (Lampiran PMK-193/PMK.03/2015)
      1. permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada TNI, atau
        bendahara pada KAPOLRI terdaftar dengan menggunakan formulir se suai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C ;
      2. permohonan SKTD dilampiri dengan rincian alat angkutan
        tertentu dengan menggunakan formulir se suai format sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
      3. pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia atau badan usaha
        Indonesia yang memenuhi syarat secara yuridis dan formal untuk melakukan pengadaan alat angkutan tertentu ;
      4. permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal pemohon SKTD adalah Kemenhan, TNI, atau
        KAPOLRI, permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang;
      5. permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
        1. fotokopi kartu NPWP atau kartu NPWP bendahara;
        2. surat kuasa khusus dalam hal WP, bendahara pada Kemenhan, bendahara pada TNI, atau bendahara pada KAPOLRI menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD ;
        3. surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ;
        4. surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
          di bidang perpajakan ; dan
        5. dalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu, ditambahkan juga dokumen-dokumen berupa :
          1. Invoice;
          2. Bill of Lading atau air waybill;
          3. dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain
            yang dapat dipersamakan; clan
          4. dokumen pembayaran berupa letter of credit, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisrne pembayaran ; atau
        6. dalam hal menenma penyerahan alat angkutan, ditambahkan juga dokumen-dokumen berupa:
          1. dokumen pemesanan barang (purchase order) ;
          2. proforma invoice;
          3. dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan / atau
          4. dokumen pembayaran berupa kuitansi, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran ;
        7. selain lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 permohonan SKTD juga harus dilengkapi:
          1. fotokopi dokumen penunjukan oleh Kemenhan , TNI, dan
            KAPOLRI seperti kontrak atau surat perintah kerja dalam hal impor dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kemenhan, TNI, dan
            KAPOLRI; dan
          2. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan
            kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan
            dan pemeliharaan , serta prasarana perkeretaapian
            dalam hal impor dilakukan dan / atau penyerahan diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penye lenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.
      1. permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C;
      2. permohonan SKTD dilampiri RKIP dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf G yang disampaikan dalam bentuk softcopy (format Micro soft Exc el) dan hardcopy;
      3. pihak yang ditunjuk merupakan badan hukum Indone sia atau badan usaha Indonesia yan g memenuhi syarat secara yuridis dan formal untuk melakukan pengadaan alat angkutan tertentu;
      4. permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ;
      5. permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
        1. fotokopi kartu NPWP;
        2. surat kuasa khusus dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang ku asa untuk mengajukan permohonan SKTD ;
        3. surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ; dan
        4. surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan ; dan
      6. selain lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohohan SKTD juga harus dilengkapi:
        1. fotokopi surat izin usaha perusahaan angkutan laut, fotokopi surat izin usaha perikanan, fotokopi surat izin usaha badan usaha pelabuhan , fotokopi surat izin angkutan sungai dan danau, atau fotokopi surat izin usaha · angkutan penyeberangan dalam hal impor dilakukan dan / atau penyerahan diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan
          Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
        2. fotokopi surat izin usaha perusahaan angkutan udara
          niaga dalam hal impor dilakukan dan / atau
          penyerahan diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara
          Niaga Nasional; dan
        3. fotokopi dokumen perj anjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara dalam hal impor dilakukan dan / atau penyerahan diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; dan
        4. fotokopi surat izin usaha perkeretaapian dalam hal impor dilakukan dan / atau penyerahan diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
          Umum dan / atau Badan Usaha Penyelenggara
          Prasarana Perkeretaapian Umum.

  1. TATA CARA PENERBITAN SKTD
    • Atas permohonan SKTD, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKTD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap. (Pasal 7 ayat (3) PMK-193/PMK.03/2015)
    • SKTD diterbitkan atas rincian alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) atau RKIP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN baik sebagian atau seluruhnya oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 7 ayat (4) PMK-193/PMK.03/2015)
    • Selengkapnya ada di Lampiran II PMK-193/PMK.03/2015

  1. PEMBATALAN SKTD (Pasal 12 PMK-193/PMK.03/2015)
    • Kepala KPP ata s nama Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan SKTD dalam hal:
      1. terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitannya; atau
        • Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitan SKTD, Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pembatalan SKTD untuk penerbitan SKTD baru kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD.
          • Permohonan pembatalan SKTD ini harus disertai dengan alasan tertulis dilakukannya pembatalan dengan dilampiri SKTD asli yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
          • Atas permohonan pembatalan SKTD ini, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD dan menerbitkan SKTD baru paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pembatalan diterima lengkap.
      2. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berhak memperoleh SKTD.
        • Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berhak memperoleh SKTD, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.
    • Atas pembatalan SKTD, Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membayar PPN yang tidak dipungut dengan menggunakan SSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    • PPN yang dibayar dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    • Format surat keterangan pembatalan SKTD tercantum dalam Lampiran II PMK-193/PMK.03/2015


  1. JKP TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PPN (Pasal 3 PP 69 TAHUN 2015)
    • Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN meliputi:
      1. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi:
        1. jasa persewaan kapal;
        2. jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan
        3. jasa perawatan dan reparasi (docking) kapal;
      2. jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
        1. jasa persewaan pesawat udara; dan
        2. jasa perawatan dan reparasi pesawat udara; dan
      3. jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

  1. RKIP PERUBAHAN (Pasal 8 PMK-193/PMK.03/2015)
    • Terhadap RKIP, Wajib Pajak dapat mengajukan RKIP perubahan, dalam hal terdapat:
      1. perubahan jenis barang;
      2. perubahan jumlah barang;
      3. perubahan pelabuhan dalam hal impor; dan/ atau
      4. perubahan PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu dan/ atau JKP terkait alat angkutan tertentu dalam hal penyerahan.
    • Pengajuan RKIP perubahan harus disertai dengan alasan tertulis diajukannya perubahan.
    • Terhadap alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan RKIP perubahan belum dilakukan impor dan/atau penyerahan.
    • Tata cara pengajuan RKIP perubahan tercantum dalam Lampiran II PMK-193/PMK.03/2015

  1. LAPORAN REALISASI RKIP (Pasal 11 PMK-193/PMK.03/2015)
    1. Wajib Pajak yang mengajukan SKTD yang dilampiri RKIP wajib menyampaikan laporan realisasi RKIP.
    2. Laporan realisasi RKIP harus dibuat setiap triwulan dan disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.
    3. Dalam hal:
      1. Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan realisasi RKIP dan kepada Wajib Pajak telah dilakukan himbauan atas kewajiban pelaporan realisasi RKIP; atau
      2. terdapat ketidaksesuaian jenis dan kuantitas alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam laporan realisasi RKIP dengan RKIP atau RKIP perubahan,
SKTD dapat dicabut dengan menerbitkan surat keterangan pencabutan SKTD yang berlaku sejak tanggal pencabutan SKTD.
  1. Atas ketidaksesuaian jenis dan kuantitas alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, PPN yang tidak dipungut harus dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
  2. PPN yang dibayar dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  3. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali SKTD setelah membayar Pajak PPNyang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) PMK-193/PMK.03/2015).
  4. Format laporan realisasi RKIP dan format surat keterangan pencabutan SKTD tercantum dalam Lampiran II PMK-193/PMK.03/2015

  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN (Pasal 4 PP 69 TAHUN 2015)
    • Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan.
    • Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau perolehan JKP sejak berlakunya PP 69 TAHUN 2015 (berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal 17 September 2015)

  1. KETENTUAN TERKAIT FP (Pasal 9 PMK-193/PMK.03/2015)
    • Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan alat angkutan tertentu dan/atau penyerahan JKP terkait alat angkutan tertentu wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    • Faktur Pajak harus diberikan cap atau keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 69 TAHUN 2015".

  1. KETENTUAN TERKAIT IMPOR (Pasal 10 PMK-193/PMK.03/2015)
    • Atas impor alat angkutan tertentu, SKTD diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Pemberitahuan Impor Barang serta dokumen impor lainnya.
    • Pemberitahuan Impor Barang harus diberikan:
      1. cap atau keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 69 TAHUN 2015"; dan
      2. nomor dan tanggal SKTD,
pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian dokumen impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  1. YANG MENYEBABKAN PPN TETAP WAJIB DIBAYAR
    • Terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut PPN apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan: (Pasal 5 ayat (1) PP 69 TAHUN 2015)
      1. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
      2. dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,
PPN yang tidak dipungut atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut wajib dibayar.
  • CARA PEMBAYARANNYA
    • Pembayaran PPN dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. (Pasal 5 ayat (2) PP 69 TAHUN 2015)
    • Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kewajiban pembayaran PPN tersebut tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (3) PP 69 TAHUN 2015)
      • PPN yang wajib dibayar ini tidak dapat dikreditkan. (Pasal 5 ayat (4) PP 69 TAHUN 2015)
  • CARA PELAPORANNYA
    1. Dalam hal WP yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu telah dikukuhkan sebagai PKP
      • PPN yang telah dibayar dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan. (Pasal 6 ayat (1) PMK-192/PMK.03/2015)
      • Pelaporan dilakukan dengan melampirkan lembar ketiga SSP pada SPT Masa PPN Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu. (Pasal 6 ayat (2) PMK-192/PMK.03/2015)
    2. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu belum dikukuhkan sebagai PKP
      • PPN yang telah dibayar dilaporkan ke KPP tempat WP terdaftar. (Pasal 6 ayat (1) PMK-192/PMK.03/2015)
      • Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan lembar ketiga SSP, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu. (Pasal 6 ayat (2) PMK-192/PMK.03/2015)

1 comment:

  1. Apabila sebuah perusahaan menyewa kapal yang berbendera Indonesia (bukan impor), lalu kapal tersebut disewakan ke pihak lain, apakah bisa menggunakan SKTD?

    ReplyDelete