p

Monday, December 19, 2016

Badan Usaha Milik Negara

Mulai tanggal 1 Juli 2012, BUMN ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-85/PMK.03/2012 (Berlaku sejak 1 Juli 2012) stdd PMK-136/PMK.03/2012 (Berlaku sejak 16 Agustus 2012) tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya stdd PMK-136/PMK.03/2012


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-45/PJ/2012 tentang pelaksanaan PMK-85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya

  1. SURAT DIREKTUR TERKAIT
    • S-630/PJ.02/2013 tentang Penegasan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas PPN dan/atau PPnBM yang dipungut oleh bendahara pemerintah dan BUMN selaku Pemungut PPN


  1. DITUNJUKNYA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT PPN
    • KLIK DISINI (DI LAMPIRAN RESUME INI) UNTUK DAFTAR BUMN atau lihat di http://www.bumn.go.id
    • Mulai tanggal 1 Juli 2012, BUMN ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Dengan demikian, PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan kepada BUMN yang memenuhi ketentuan sebagai Pemungut PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN.
    • Kriteria BUMN Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN
      1. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1 PMK-85/PMK.03/2012)
      2. BUMN yang dimaksud sebagai pemungut PPN ini adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk kerja sama lainnya. (Huruf E Romawi I angka 2 SE-45/PJ/2012)
      3. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi Pemungut PPN. Namun demikian, kewajiban menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut dalam Masa Pajak yang bersangkutan tetap dilakukan sebagaimana mestinya. (Huruf E Romawi I angka 3 SE-45/PJ/2012)
      4. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha menjadi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi Pemungut PPN dan melakukan kewajiban sebagai Pemungut PPN. (Huruf E Romawi I angka 4 SE-45/PJ/2012)
    • Terhadap cabang-cabang BUMN yang telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang, baik berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PPN maupun berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KUP, pemungutan, penyetoran, danpelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk sebagai tempat pemusatan PPN terutang. (Huruf E Romawi III angka 9 SE-45/PJ/2012)
    • Dalam hal BUMN tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN dilakukan di masing-masing tempat kegiatan usaha yang melakukan transaksi dengan PKP Rekanan. (Huruf E Romawi III angka 10 SE-45/PJ/2012)
    • BUMN sebagai Pemungut PPN yang berstatus PKP, mempunyai kewajiban pelaporan PPN dan PPnBM dengan Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT setiap bulan. (Huruf E Romawi III angka 8 SE-45/PJ/2012)

  1. PPN dan/atau PPnBM YANG TIDAK DIPUNGUT OLEH BUMN
    • PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN dalam hal : (Pasal 5 ayat (1) PMK-85/PMK.03/2012)
      1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
        • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012) (PKP rekanan membuat FP dengan kode transaksi “01”)
      2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
        • PPN atau PPN dan PPnBM ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
        • PKP rekanan membuat FP dengan rnenggunakan kode transaksi seiain "03" pada kode dan nomor seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Huruf E Romawi II angka 3 SE-45/PJ/2012)
      3. pernbayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
        • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
      4. pembayaran atas rekening telepon;
        • yang dimaksud dengan rekening telepon adalah tagihan atas penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi ke konsumen akhir. Tagihan atas penyerahan jasa selain tersebut di atas yang dilakukan ke sesama perusahaan telekomunikasi antara lain berupa sewa jaringan, sewa satelit, dan jasa interkoneksi, tidak termasuk dalam pengertian rekening telepon. (Huruf E Romawi II angka 5 SE-45/PJ/2012)
        • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran rekening telepon ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
      5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/ atau
        • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang ini tidak dipungut oleh BUMN melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
      6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM,

  1. TARIF
    • Tarif PPN (Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. Tarif ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%)
    • Tarif PPnBM. Tarif PPnBM yang berlaku sekarang ini paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.


  1. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
    1. KETENTUAN UMUM
      1. PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari BUMN kepada BUMN tidak dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, sehingga BUMN yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP tetap melakukan kewajiban pemungutan PPN sesuai dengan PMK-85/PMK.03/2012 stdd PMK-136/PMK.03/2012(Huruf E Romawi III angka 1 SE-45/PJ/2012)
      2. Demikian juga atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari BUMN kepada Pemungut PPN selain BUMN, PPN dan PPnBM yang terutang tetap dipungut oleh Pemungut PPN yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP. (Huruf E Romawi III angka 2 SE-45/PJ/2012)
    2. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
      • Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN (Pasal 6 ayat (1) PMK-85/PMK.03/2012)
        1. Terkait Pembuatan dan Pengisian Faktur Pajak
          1. Faktur Pajak harus dibuat pada saat: (Pasal 6 ayat (2) PMK-85/PMK.03/2012)
            • penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
            • penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau
            • penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
          2. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 2 (dua): (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
            • lembar kesatu untuk BUMN; dan
            • lembar kedua untuk Rekanan
          3. Pada Faktur Pajak yang dibuat, BUMN yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap "Disetor Tanggal .............." dan menandatanganinya. (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
          4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak. (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
          5. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat oleh Rekanan mengacu pada ketentuan yang berlaku (kode transaksi “03”) (Lampiran III PER-13/PJ/2010) dan (Huruf E Romawi II angka 2 SE-45/PJ/2012)
        2. Terkait Pembuatan dan Pengisian SSP
          1. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan. (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
          2. SSP dibuat dalam rangkap empat (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut: (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
            • lembar kesatu untuk Rekanan;
            • lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
            • lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
            • lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos
          3. Pada SSP, Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900.
        3. BUMN wajib menyetorkan PPN/PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 7 ayat (2) PMK-136/PMK.03/2012)
          • Tanggal jatuh tempo penyetoran ini tidak mengacu pada tanggal penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan, dengan demikian apabila BUMN terlambat melakukan penyetoran yang disebabkan karena keterlambatan PKP Rekanan menerbitkan Faktur Pajak, maka atas keterlambatan penyetoran tersebut tetap dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. (Huruf E Romawi III angka 5 SE-45/PJ/2012)
        4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM. (Lampiran PMK-136/PMK.03/2012)
    3. TATA CARA PELAPORAN
      1. Pelaporan dilakukan setiap bulan ke KPP tempat BUMN terdaftar  paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pasal 7 ayat (3) PMK-136/PMK.03/2012 dan Lampirannya)
      2. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan setiap bulan dengan menggunakan formulir "SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN" (SPT 1107 PUT) yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).. (Pasal 7 ayat (4) PMK-136/PMK.03/2012) dan (Huruf E Romawi III angka 6 SE-45/PJ/2012)
      3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK Lampiran PMK-136/PMK.03/2012 (Pasal 7 ayat (4a) PMK-136/PMK.03/2012)
      4. Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungut PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM, maka Lampiran SPT tidak perlu disampaikan, sedangkan induk SPT tetap harus dilampirkan. (Pasal 6 PER-147/PJ./2006)
        • Apabila dalam suatu bulan, BUMN tidak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM sebagai Pemungut PPN, maka BUMN tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT dan diisi dengan angka 0 (Nol). (Huruf E Romawi III angka 7 SE-45/PJ/2012)

No comments:

Post a Comment