p

Monday, December 19, 2016

Bagaimanakah mekanisme pemungutan PPN?



Referensi dan rujukan :


  1. TKB DJP
  2. KMK nomor : 563/KMK.03/2003
  3. Ringkasa berbagai sumber



Bagaimanakah mekanisme pemungutan PPN?
  1. Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).
  2. Dalam hal harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung dengan formula : 10/110 x harga jual atau penggantian.
  3. Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.
  4. Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003) :
    • Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang dananya dari APBN/APBD.
    • Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara



TATA CARA PEMUNGUTAN


1.
DASAR PEMUNGUTAN
Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM.


2.
JUMLAH PPN ATAU PPn BM YANG DIPUNGUT


a.
Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh :



Jumlah pembayaran
Rp.
11.000.000,00



Jumlah PPN : 10/110 x Rp.11.000.000,00
Rp.
1.000.000,00



Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan
(Rp.11.000.000,00 - Rp.1.000.000,00)

Rp.

10.000.000,00




b.
Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut :
Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh : PPn BM dengan tarif 20%





Jumlah pembayaran
Rp.
13.000.000,00



Jumlah PPN yang dipungut :
(10/130 x Rp.13.000.000,00)

Rp.

1.000.000,00



Jumlah PPn BM yang dipungut :
(20/130 x Rp.13.000.000,00)

Rp.

2.000.000,00




Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan :
Rp.13.000.000,00 - (Rp.1.000.000,00 + Rp.2.000.000,00) = Rp.10.000.000,00




c.
Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah.
Batas jumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.

Contoh 1 :




Harga Jual
Rp.
900.000,00




PPN : 10% x Rp.900.000,00
Rp.
90.000,00




PPn BM (Misal terutang dengan tarif 20%)
Rp.
180.000,00




Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM
Rp.
1.170.000,00




Meskipun Harga Jual Rp.900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp.1.170.000,00 (di atas Rp.1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN.

Contoh 2 :




Harga Jual
Rp.
800.000,00




PPN : 10% x Rp.800.000,00
Rp.
80.000,00




PPn BM (Misal terutang dengan tarif 10%)
Rp.
80.000,00




Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM
Rp.
960.000,00




Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp.960.000,00 (kurang dari Rp.1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan KPKN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

No comments:

Post a Comment