p

Monday, December 19, 2016

Batasan Buku Pelajaran Umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang Mendapatkan Pembebasan PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16B UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 38 TAHUN 2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang perubahan PP 146 TAHUN 2000 tentang impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    3. KMK-370/KMK.03/2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu
    4. KEP-233/PJ/2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang tata cara pemberian dan penatausahaan pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu
    5. PMK-122/PMK.011/2013 (berlaku sejak 27 Agustus 2013) tentang batasan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-58/PJ/2013 tentang penyampaian PMK-122/PMK.011/2013 (berlaku sejak 27 Agustus 2013) tentang batasan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN

  1. KETENTUAN PPN-NYA DAN MEKANISME PEMBUATAN FP
    • Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 1 ayat (1) PMK-122/PMK.011/2013)
    • kode transaksi faktur Pajak adalah "08" dengan stempel "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003(Pasal 15 ayat (2) KMK-370/KMK.03/2003). Demikian pula apabila impor, pihak DJBC membubuhkan stempel yang sama serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB pada setiap lembar PIB. (Pasal 14 ayat (4) KMK-370/KMK.03/2003).


  1. BUKU PELAJARAN UMUM PMK-122/PMK.011/2013
    1. DEFENISI BUKU PELAJARAN UMUM DAN PEMBEBASAN PPN NYA  
      1. Buku-buku pelajaran umum merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan. (Pasal 1 ayat (2) PMK-122/PMK.011/2013)
      2. Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 1 ayat (1) PMK-122/PMK.011/2013)
      3. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan Buku-buku Pelajaran umum tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.(Pasal 3 ayat (1) PMK-122/PMK.011/2013)
    2. TIDAK TERMASUK BUKU PELAJARAN UMUM    
      • Buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum tetapi dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum apabila telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud, adalah : (Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK-122/PMK.011/2013)
        1. buku hiburan;
        2. buku musik;
        3. buku roman populer;
        4. buku sulap;
        5. buku iklan;
        6. buku promosi suatu usaha;
        7. buku katalog di luar keperluan pendidikan
        8. buku karikatur;
        9. buku horoskop;
        10. buku horor;
        11. buku komik;
        12. buku reproduksi lukisan.
      • Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum yang masih memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum ini, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (2) dan (2) PMK-122/PMK.011/2013)
      • Untuk syarat dan tata cara permohonan SKB ke Kepala KPP bisa dilihat di lampiran I Bagian II angka 4 KEP-233/PJ/2003 (KLIK DISINI), dan untuk formulir permohonan SKB lihat di lampiran II KEP-233/PJ/2003

  1. KITAB SUCI 
    1. DEFENISI KITAB SUCI (Pasal 1 ayat (3) PMK-122/PMK.011/2013)
      • Kitab Suci adalah :
        1. Kitab Suci Agama Islam meliputi Kitab Suci Al-quran, termasuk Tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Jus Amma;
        2. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
        3. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
        4. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, dan Sruti, Upanisad, Itihasa, Purnama, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
        5. Kitab suci agama Budha meliputi kitab suci Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan
        6. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.
    2. PEMBEBASAN PPN-NYA
      • Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 1 ayat (1) PMK-122/PMK.011/2013)
      • Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan kitab suci tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (1) PMK-122/PMK.011/2013)


  1. BUKU PELAJARAN AGAMA 
    1. DEFENISI BUKU PELAJARAN AGAMA 
      • Buku-buku pelajaran agama adalah buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan di bidang agama. (Pasal 1 ayat (4) PMK-122/PMK.011/2013)
    2. PEMBEBASAN PPN-NYA
      • Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 1 ayat (1) PMK-122/PMK.011/2013)
      • Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan kitab suci tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (1) PMK-122/PMK.011/2013)

No comments:

Post a Comment