p

Monday, December 19, 2016

Bendaharawan Pemerintah dan KPKN


  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16A UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. KMK-563/KMK.03/2003 (Berlaku sejak 1 Januari 2004) tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPKN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

  1. SURAT DIREKTUR TERKAIT
    • S-630/PJ.02/2013 (tanggal 10 Juni 2013) tentang Penegasan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas PPN dan/atau PPnBM yang dipungut oleh bendahara pemerintah dan BUMN selaku Pemungut PN


  1. PEMUNGUT PPN DAN PPnBM
    • Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut PPN (Pasal 2 ayat (1) KMK-563/KMK.03/2003)
      • Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. (Pasal 1 angka 1 KMK-563/KMK.03/2003)
    • Sehingga Yang dimaksud dengan pemungut PPN dan PPnBM ini adalah : (sumber : buku panduan bendahara (Direktorat P2humas DJP))
      1. Direktorat Jenderal Anggaran (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
      2. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara / Bendahara proyek sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) KEPRES Nomor 29 Tahun 1984;
      3. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah

  1. KEWAJIBAN PEMUNGUT PPN/PPnBM
    1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
    2. Pemungut PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan Pemerintah atas nama PKP Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang  (Pasal 2 ayat (2) KMK-563/KMK.03/2003)
    3. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui KPKN, wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh PKP yang telah dipungut oleh KPKN dimaksud. (Pasal 2 ayat (3) KMK-563/KMK.03/2003)

  1. OBJEK PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM
    1. Pemungut PPN wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas :
      1. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan. (Pasal 2 ayat (2) KMK-563/KMK.03/2003)
      2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
    2. PPnBM hanya dipungut dalam hal PKP Rekanan adalah pabrikan dari BKP yang tergolong mewah.
      • PKP Rekanan Pemerintah adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. (Pasal 1 angka 2 KMK-563/KMK.03/2003)

  1. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN DAN/ATAU PPnBM
    • PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal : (Pasal 4 ayat (1) KMK-563/KMK.03/2003)
      1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
        • Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah PPN dan PPnBM yang terutang. (Pasal 3 ayat (1) KMK-563/KMK.03/2003)
        • PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan sesuai ketentuan umum (tidak menggunakan kode faktur Pajak 02 karena tidak dipungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah). (Pasal 4 ayat 2 KMK-563/KMK.03/2003)
      2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
      3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
        1. Daftar BKP dan/atau JKP tertentu yang dibebaskan dari PPN (KLIK DISINI)
        2. Daftar BKP strategis yang bebas PPN (KLIK DISINI)
        3. Daftar BKP dan/atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut (KLIK DISINI)
      4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
      5. Pembayaran atas rekening telepon;
      6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
      7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.
        • Daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN bisa dilihat di (Pasal 4A UU Nomor 42 TAHUN 2009)

  1. SAAT PEMUNGUTAN
    • Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN kepada PKP Rekanan Pemerintah. (Lampiran KMK-563/KMK.03/2003)
      • Pemungutan PPN dan PPnBM Dilakukan pada saat pembayaran kepada rekanan Pemerintah, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah tersebut. (Pasal 5 ayat 1 KMK-563/KMK.03/2003)

  1. SAAT PENYETORAN PPN DAN/ATAU PPNBM DAN PELAPORAN SPT MASA PPN
    1. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (Pasal 2 angka 18 PMK-242/PMK.03/2014)
      • Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 10 ayat (8) PMK-243/PMK.03/2014)
    2. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN. (Pasal 2 angka 17 PMK-242/PMK.03/2014)

  1. SAAT PENCATATAN PENYETORAN PAJAK OLEH KPKN
    • Pencatatan penyetoran PPN dan PPn BM yang dipungut oleh KPKN dilakukan pada saat pemungutan PPN dan PPn BM, yaitu pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP Rekanan Pemerintah. (Lampiran KMK-563/KMK.03/2003)

  1. DASAR PEMUNGUTAN DAN CONTOH JUMLAH PPN YANG DIPUNGUT (Lampiran KMK-563/KMK.03/2003)
    • Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. (Pasal 3 ayat (1) KMK-563/KMK.03/2003)
    • Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM.
    • CONTOH JUMLAH PPN ATAU PPn BM YANG DIPUNGUT


      a.
      Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
      Contoh :



      Jumlah pembayaran
      Rp.
      11.000.000,00



      Jumlah PPN : 10/110 x Rp.11.000.000,00
      Rp.
      1.000.000,00



      Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan
      (Rp.11.000.000,00 - Rp.1.000.000,00)

      Rp.

      10.000.000,00


      b.
      Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut :
      Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.
      Contoh : PPn BM dengan tarif 20%



      Jumlah pembayaran
      Rp.
      13.000.000,00



      Jumlah PPN yang dipungut :
      (10/130 x Rp.13.000.000,00)

      Rp.

      1.000.000,00



      Jumlah PPn BM yang dipungut :
      (20/130 x Rp.13.000.000,00)

      Rp.

      2.000.000,00



      Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan :
      Rp.13.000.000,00 - (Rp.1.000.000,00 + Rp.2.000.000,00) = Rp.10.000.000,00


      c.
      Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah.
      Batas jumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.
      Contoh 1 :



      Harga Jual
      Rp.
      900.000,00




      PPN : 10% x Rp.900.000,00
      Rp.
      90.000,00




      PPn BM (Misal terutang dengan tarif 20%)
      Rp.
      180.000,00




      Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM
      Rp.
      1.170.000,00




      Meskipun Harga Jual Rp.900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp.1.170.000,00 (di atas Rp.1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN.
      Contoh 2 :



      Harga Jual
      Rp.
      800.000,00




      PPN : 10% x Rp.800.000,00
      Rp.
      80.000,00




      PPn BM (Misal terutang dengan tarif 10%)
      Rp.
      80.000,00




      Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM
      Rp.
      960.000,00




      Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp.960.000,00 (kurang dari Rp.1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan KPKN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

  1. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN 
    1. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN (Lampiran KMK-563/KMK.03/2003)
      1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
      2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
      3. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPnBM.
      4. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
      5. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :
        1. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara),
        2. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah),
        3. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
      6. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
      7. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal ..............." dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
      8. Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
        1. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan),
        2. Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN),
        3. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT Masa PPN),
        4. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk KPPN),
        5. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara)
      9. Dalam hal pemungutan oleh KPKN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :
        1. lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
        2. lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
        3. lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
        4. lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
      10. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2, dibubuhi cap "TELAH DIBUKUKAN" oleh KPKN.
      11. Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP oleh KPKN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
      12. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri : Kode Akun Pajak 411211, Kode Jenis Setoran : (Lampiran PER-44/PJ/2015)
        1. 910 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
        2. 920 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
        3. 930 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa
    2. TATA CARA PELAPORAN
      1. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir 1107 PUT.
      2. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran, Formulir SPT 1107 PUT harus tetap dilaporkan meskipun NIHIL.
      3. Dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai "kasir" dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahara. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
  1. SANKSI
    • Kepada WAPU PPN ini dapat diterbitkan STP atau SKP karena termasuk Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

No comments:

Post a Comment