p

Monday, December 19, 2016

BKP dan atau JKP Tertentu Bebas PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16B UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 38 TAHUN 2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang perubahan PP 146 TAHUN 2000 tentang impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    3. KMK-370/KMK.03/2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu
    4. KEP-233/PJ/2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang tata cara pemberian dan penatausahaan pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu
    5. PMK-122/PMK.011/2013 (berlaku sejak 27 Agustus 2013) tentang batasan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN
    6. PMK-125/PMK.011/2012 (berlaku sejak 28 Februari 2011) tentang  perubahan ketiga atas PMK-36/PMK.03/2007batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rusun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN

       
  1. SURAT DIREKTUR TERKAIT
    • S-1007/PJ.02/2014 (29 Oktober 2014) tentang Perlakuan PPN atas Impor Kapal Laut atau Pesawat Udara            

  1. MEKANISME PENERBITAN FP
    • Menggunakan kode faktur 08 dengan stempel "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003(Pasal 15 ayat (2) KMK-370/KMK.03/2003). Demikian pula apabila impor, pihak DJBC membubuhkan stempel yang sama serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB pada setiap lembar PIB. (Pasal 14 ayat (4) KMK-370/KMK.03/2003).

  1. JENIS BKP TERTENTU
    • No.Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN (Pasal 1 PP 38 TAHUN 2003) dan (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003)Metode Pembebasan
      1.
      impor senjata, Amunisi, alat angkutan di air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di bawah air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di udara (termasuk di dalamnya pesawat tempur), alat angkutan di darat (termasuk di dalamnya kendaraan angkutan pasukan TNI atau Polri), kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku cadangnya yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau POLRI atau TNI.
      • Pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. (Pasal 1 angka 9 KMK-370/KMK.03/2003)
      TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau POLRI atau TNI yang melakukan impor wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 2 ayat (3) dan (4) KMK-370/KMK.03/2003)
      2.
      penyerahan senjata, Amunisi, alat angkutan di air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di bawah air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di udara (termasuk di dalamnya pesawat tempur), alat angkutan di darat (termasuk di dalamnya kendaraan angkutan pasukan TNI atau Polri), kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku cadangnya kepada Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI.
      TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT

      Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang menerima penyerahan wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 2 ayat (3) dan (4) KMK-370/KMK.03/2003)
      3.impor atau penyerahan Komponen atau bahan yang belum di buat dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI kepada PT (PERSERO) PINDADPT (PERSERO) PINDAD wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 3 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
      4.impor atau penyerahan Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 4 KMK-370/KMK.03/2003)
      5.
      impor atau penyerahan Buku-buku Pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
      tidak diwajibkan mempunyai SKB kecuali untuk Buku-buku yang masih memerlukan pengesahan (Pasal 5 KMK-370/KMK.03/2003)
      6.
      impor atau penyerahan kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan Danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda , kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia kepada dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya.
      • Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Departemen Perhubungan. (Pasal 1 angka 6 KMK-370/KMK.03/2003)
      • Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Nasional adalah Badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Departemen perhubungan. (Pasal 1 angka 7 KMK-370/KMK.03/2003)
      • Suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang dibebaskan terbatas pada Lampiran 1 KMK-370/KMK.03/2003
      TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT

      perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 6 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
      Tata Cara pemberian SKB PPN untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional terdapat di PER-46/PJ/2010 dan SE 107/PJ/2010, berlaku sejak 20 Oktober 2010 s.d 31 Desember 2010.
      7.impor atau penyerahan Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara kepada dan digunakan perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan impor atau penyerahan BKP tertentu berupa suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional (Pasal 7 ayat (1) dan (2) KMK-370/KMK.03/2003)
      • Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan. (Pasal 1 angka 8 KMK-370/KMK.03/2003)
      • Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan terbatas pada Lampiran 2 KMK-370/KMK.03/2003
      TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT

      perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional atau pihak yang ditunjuk wajib mempunyai SKB PPN(Pasal 7 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
      8.
      impor atau penyerahan kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana kepada PT (PERSERO) Kereta api Indonesia
      TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT

      PT (PERSERO) Kereta api Indonesia wajib mempunyai SKB PPN(Pasal 8 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
      9.
      impor atau penyerahan Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api suku cadang peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003)
      TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta api Indonesia wajib mempunyai SKB PPN(Pasal 9 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
      10.
      impor Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003yang dilakukan oleh departemen Pertahanan atau TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI
      • Pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. (Pasal 1 angka 9 KMK-370/KMK.03/2003)
      pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta api Indonesia wajib mempunyai SKB PPN(Pasal 10 ayat (3) dan (4) KMK-370/KMK.03/2003)
      11.penyerahan Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003kepada departemen Pertahanan atau TNIdepartemen Pertahanan atau TNI  wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 10 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
      12.
      penyerahan rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003)
      tidak diwajibkan mempunyai SKB (Pasal 11 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
  • Mekanisme permohonan SKB dapat dilihat di Lampiran KEP-233/PJ/2003 dengan jangka waktu penyelesaian 5 hari kerja sejak permohonan lengkap.

  1. JKP TERTENTU (Pasal 1 angka 2, pasal 12 KMK-370/KMK.03/2003)
    1. Atas penyerahan JKP Tertentu, dibebaskan dari pengenaan PPN.
    2. Orang atau badan yang melakukan atau yang menerima penyerahan JKP Tertentu ini tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas PPN yang diterbitkan oleh DJP. (Pasal 12 ayat (1) KMK-370/KMK.03/2003).
    3. JKP Tertentu yang PPN nya dibebaskan adalah : (Pasal 1 angka 2 KMK-370/KMK.03/2003)
      1. jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi :
        • jasa persewaan kapal;
        • jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh; dan
        • jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
          • JKP TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
        • jasa persewaan pesawat udara ;
        • jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
          • JKP TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia
        • JKP TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      4. Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan Rumah Sederhana , Rumah Sangat Sederhana , Rumah Susun Sederhana , Pondok Boro, Asrama mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah
      5. Jasa persewaan rumah susun sederhana , rumah sederhana dan rumah sangat sederhana
      6. jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional

  1. KETENTUAN LAIN DI DALAM PP 38 TAHUN 2003
    1. Terkait kapal laut, pesawat, kereta api. 
      •  Apabila kapal laut, pesawat, kereta api dan komponen untuk kereta api  yang telah diimpor atau diterima oleh perusahaan niaga nasional atau PT KAI ini tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula  atau dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat impor dan atau perolehan maka PPN yang telah dibebaskan tersebut wajib dibayar ke kas Negara dalam jangka waktu 1 bulan sejak BKP tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan, apabila tidak disetor maka bisa dikenakan SKPKB disertai sanksi bunga 2 % per bulan terhitung sejak batas waktu 1 bulan itu berakhir sampai SKPKB diterbitkan.
    2. Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1, tidak dapat dikreditkan (Pasal 4A ayat (3) PP 38 TAHUN 2003)

No comments:

Post a Comment