p

Monday, December 19, 2016

BKP Strategis Bebas PPN (Ketentuan Baru)

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16B UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 81 TAHUN 2015 (mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2015) tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
      • PP ini mencabut  tentang perubahan keempat atas PP 12 TAHUN 2001 stdtd PP 31 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Mei 2007) tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    3. PMK-5/PMK.010/2016 (berlaku sejak 26 Januari 2016) tentang perubahan atas PMK-267/PMK.010/2015 (berlaku sejak 8 Januari 2016) tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
      • PMK-5/PMK.010/2016 hanya mengubah ketentuan Pasal 2
    4. PMK-269/PMK.010/2015 (berlaku sejak 8 Januari 2016) tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
    5. PMK-268/PMK.03/2015 (berlaku sejak 8 Januari 2016) tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN Atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran PPN BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi


  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN BAGI PENJUAL BKP YANG DIBEBASKAN
    • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.(Pasal 16B ayat (3) UU No.42 TAHUN 2009)
    • Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis tidak dapat dikreditkan. (Pasal 2 PP 81 TAHUN 2015)

  1. JENIS BKP STRATEGIS YANG DIBEBASKAN  (Pasal 1 PP 81 TAHUN 2015)
    1. YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN PPN
      1. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang;
        • Pemberian fasilitas ini menggunakan SKB PPN untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan. (Pasal 3 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
        • KLIK DISINuntuk ketentuan lebih lanjut
      2. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 81 TAHUN 2015;
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
      3. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
      4. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
      5. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
      6. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
      7. pakan ikan;
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
      8. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
        1. Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria: (Pasal 3 PMK-267/PMK.010/2015)
          1. berasal dari negara yang bebas dari penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman; dan
          2. dilengkapi dengan surat keterangan phytosanitary certificatecertificate of origincertificate of analysis dan keterangan perlakuan fumigasi untuk bahan pakan biji-bijian.
          • Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-267/PMK.010/2015
          • Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I PMK-267/PMK.010/2015, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sepanjang: (Pasal 5 ayat (2) PMK-267/PMK.010/2015)
            1. untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
            2. ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
        2. Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria:
          1. berasal dari negara yang bebas dari penyakit ikan dan penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman; dan
          2. dilengkapi dengan surat keterangan phytosanitary certificatehealth certificatecertificate of origin, dan certificate of analysis.
          • Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-267/PMK.010/2015
          • Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang. tidak termasuk dalam Lampiran II PMK-267/PMK.010/2015, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sepanjang: (Pasal 6 ayat (2) PMK-267/PMK.010/2015)
            1. untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
            2. ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
      9. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan.
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
    2. YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN PPN
      1. unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);
        2. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
        3. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
        4. batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
      • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)
      • KLIK DISINI Ketentuan lebih lanjut terkait RUSUNAMI
      1. listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper.
        • Pemberian fasilitas ini TANPA menggunakan SKB PPN. (Pasal 3 ayat (2) PP 81 TAHUN 2015)

  1. KEWAJIBAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP STRATEGIS
    • Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
    • PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (2) PMK-268/PMK.03/2015)
    • Faktur Pajak harus dibubuhi cap atau diberikan keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 ". (Pasal 9 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015)


  1. DALAM HAL PPN TELAH DIPUNGUT ATAU DIBAYAR (Pasal 4 PP 81 TAHUN 2015)
    • Dalam hal PPN yang terutang atas impor atau penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis ini telah dipungut atau dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. PPN yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara.
      2. PPN yang dibayar atas perolehan BKP Tertentu yang bersifat strategis oleh PKP Pembeli, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
      3. PPN yang dibayar atas perolehan BKP Tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan PKP, dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  1. KETENTUAN BAGI BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN (Pasal 5 PP 81 TAHUN 2015)
    1. Terhadap BKP tertentu yang bersifat strategis yang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) dan Pasal 1 ayat (2) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) dan huruf j (RUSUNAMI) , apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:
      1. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
      2. dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,
PPN yang telah dibebaskan atas impor dan/atau perolehan BKP tersebut wajib dibayar.
  1. Pembayaran PPN tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak BKP strategis tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. (Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015)
  2. PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. (Pasal 10 ayat (5) PMK-268/PMK.03/2015)
  3. Pembayaran PPN disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. (Pasal 10 ayat (4) PMK-268/PMK.03/2015)
  4. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH : (Pasal 12 PMK-268/PMK.03/2015)
    1. PKP yang melakukan impor BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) atau PKP yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a (mesin dan peralatan pabrik); atau
    2. Wajib Pajak yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j (RUSUNAMI).
  5. KEWAJIBAN PELAPORAN : (Pasal 13 PMK-268/PMK.03/2015)
    1. PKP atau WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP ini  harus melaporkan PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
    2. Pelaporan dilakukan dengan melampirkan lembar ketiga SSP pada SPT Masa PPN Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan BKP tertentu yang bersifat strategis.
    3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b (terkait RUSUNAMI) belum dikukuhkan sebagai PKP, PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
      • Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan BKP tertentu yang bersifat strategis.
  6. DALAM HAL TIDAK DIBAYAR
    1. Dalam hal kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 sampai dengan tanggal penerbitan SKPKB, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 11 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
    2. Dalam hal pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 dan kepada Wajib Pajak belum diterbitkan SKPKB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 11 ayat (2) PMK-268/PMK.03/2015)

No comments:

Post a Comment