p

Monday, December 19, 2016

Ekspor JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud

  1. DASAR HUKUM 
    1. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 6 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. PMK-30/PMK.03/2011 (berlaku sejak 28 Februari 2011) tentang perubahan atas PMK-70/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010)  tentang batasan kegiatan dan jenis JKP yang ekspornya dikenai PPN


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    1. SE-145/PJ/2010 (ditetapkan 22 Desember 2010) tentang jasa perdagangan
    2. SE-49/PJ/2011 tentang Penyampaian PMK-30/PMK.03/2011

  1. ISI PASAL 4 AYAT (1) DAN  (2) UU 42 TAHUN 2009 TERKAIT EKSPOR JKP DAN BKP TIDAK BERWUJUD
    • PPN dikenakan atas ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP (Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Nomor 42 TAHUN 2009)
    • PPN dikenakan atas ekspor JKP oleh PKP (Pasal 4 ayat (1) huruf h UU Nomor 42 TAHUN 2009)
      • Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (Yaitu PMK-70/PMK.03/2010 stdd PMK-30/PMK.03/2011)

  1. DEFENISI

  1. EKSPOR JKP
    1. KETENTUAN DARI PMK-70/PMK.03/2010 YANG DIRUBAH OLEH PMK-30/PMK.03/2011
      • Ketentuan PMK-70/PMK.03/2010 yang diubah oleh PMK 30/PMK.03/2011 adalah :
        1. tentang defenisi dari jasa maklon
          • Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. (Pasal 1 angka 3 PMK 30/PMK.03/2011)
        2. terkait ketentuan pelaporan dalam SPT Masa PPN atas jasa maklon (mengubah ketentuan Pasal 1 angka 3 dan pasal 8)
          • Atas kegiatan ekspor BKP yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh PKP eksportir Jasa Maklon dilaporkan sebagai ekspor BKP dalam SPT Masa PPN (Pasal 8 PMK 30/PMK.03/2011)
            • di ketentuan lama (PMK-70/PMK.03/2010 (sebelum 28 Februari 2011)), ini tidak perlu dilaporkan sebagai ekspor BKP dalam SPT Masa PPN)

  1. BATASAN KEGIATAN JKP YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN 0 %
    • Batasan kegiatan JKP yang atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0%(nol persen) adalah sebagai berikut: (Pasal 3 dan 4 PMK-70/PMK.03/2010)
      1. Jasa Maklon, dikenai PPN sepanjang memenuhi syarat :
        1. pemesan/ penerima JKP berada di luar pabean dan merupakan WPLN serta tidak mempunyai BUT di Indonesia.
        2. spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan/ penerima JKP
        3. bahan adalah bahan baku, setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan
        4. kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan/ penerima JKP, dan
        5. pengusaha jasa maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP ke luar daerah pabean
      2. Untuk selain jasa maklon (Pasal 4 PMK-70/PMK.03/2010)
        1. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar pabean, yaitu jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar pabean
        2. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar pabean, yaitu jasa konstruksi meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi
    • Ketentuan PPN untuk penyerahan JKP selain ketiga jenis JKP diatas (selain JKP yang dimaksud dalam Pasal 4 PMK-70/PMK.03/2010)
      1. Apabila penyerahan JKP-nya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang PPN dengan tarif 10% sebagai penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan PPN-nya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN. (angka 3 SE-49/PJ/2011)
        • PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean. (Pasal 6 PP 1 TAHUN 2012)
          • Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN yang menyatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
            1. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
            2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
            3. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya,
            4. maka terutangnya PPN tidak mensyaratkan apakah jasa harus dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean atau tidak.
            5. Contoh 1:
              A Corp. yang berdomisili di Jepang mengirimkan lagu kepada PT B di Indonesia untuk dibuatkan penulisan not balok atas lagu tersebut. Penulisan not balok yang telah selesai dikirim kembali ke Jepang. Atas jasa penulisan not balok yang dilakukan oleh PT B tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
            6. Contoh 2:
              Z Corp. yang berdomisili di Korea Selatan berencana memasarkan produknya di Indonesia. Oleh karena itu, Z Corp. menyewa PT DEF di Indonesia untuk melakukan survei pasar di Indonesia. Jasa survei yang dilakukan oleh PT DEF tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
      2. Apabila JKP tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang PPN karena di luar cakupan UU PPN. (angka 3 SE-49/PJ/2011)

  1. TEMPAT DAN SAAT TERUTANGNYA PPN ATAS EKSPOR JKP
    • Saat terutangnya PPN atas Ekspor JKP adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak (Pasal 5 PMK-70/PMK.03/2010)
      • Saat Ekspor JKP adalah pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan.
      • PPN terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 6 PMK-70/PMK.03/2010

  1. KEWAJIBAN PKP (Pasal 7 PMK-70/PMK.03/2010)
    1. PKP yang melakukan Ekspor JKP wajib membuat Pemberitahuan Ekspor JKP pada saat Ekspor JKP.
      • Pemberitahuan Ekspor JKP yang dilampiri dengan invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
    2. Pemberitahuan Ekspor JKP wajib dibuat oleh PKP yang melakukan ekspor JKP dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PMK-70/PMK.03/2010 ini.

  1. PELAPORAN PADA SPT MASA PPN (Pasal 8 PMK-30/PMK.03/2011)
    1. ekspor jasa dimasukkan ke Lampiran PPN Keluaran kolom Ekspor 
    2. Atas kegiatan ekspor BKP yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh PKP eksportir Jasa Maklon dilaporkan sebagai ekspor BKP dalam SPT Masa PPN.
    3. PPN Masukan yang berhubungan langsung dengan usaha ekspor JKP dapat dikreditkan sesuai ketentuan berlaku.
Atas ekspor JKP yang dilakukan sebelum 1 April 2010, tetapi penggantian atas jasa tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan setelah 1 April 2010, maka harus menggunakan peraturan ini (PMK 70 tahun 2010).

DEFENISI JASA PERDAGANGAN  (ANGKA 1 SE-145/PJ/2010)
  • Yang dimaksud dengan jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, dengan menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu, atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Dengan demikian, jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, dan jasa mencarikan penjual atau pembeli.

JASA PERDAGANGAN YANG TIDAK DIKENAI PPN  (ANGKA 5 SE-145/PJ/2010)
Jasa perdagangan tidak dikenai PPN dalam hal penyerahan jasa perdagangan dilakukan di luar Daerah Pabean, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
  1. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean; atau
  2. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean.

JASA PERDAGANGAN YANG DIKENAI PPN   (ANGKA 3 SE-145/PJ/2010)
penyerahan jasa perdagangan dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penyerahan jasa perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
  1. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli dapat berada di dalam atau di luar Daerah Pabean;
  2. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual dapat berada di dalam atau di luar Daerah Pabean;
  3. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean;
  4. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean; atau
  5. pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang dan pembeli barang yang salah satunya adalah penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean.

1 comment:

  1. Hari ini saya ingin mengunkapkan tentang perjalanan hidup saya,karna masalah ekonomi saya selalu dililit hutang bahkan perusahaan yang dulunya saya pernah bagun kini semuanya akan disitah oleh pihak bank,saya sudah berusaha kesana kemari untuk mencari uang agar perusahaan saya tidak jadi disitah oleh pihak bank dan akhirnya saya nekat untuk mendatangi paranormal yang terkenal bahkan saya pernah mengikuti penggandaan uang dimaskanjeng dan itupun juga tidak ada hasil yang memuaskan dan saya hampir putus asa,,akhirnya ketidak segajaan saya mendengar cerita orang orang bahwa ada paranormal yang terkenal bisa mengeluarkan uang ghaib atau sejenisnya pesugihan putih yang namanya Mbah Rawa Gumpala,,,akhirnya saya mencoba menhubungi beliau dan alhamdulillah dengan senan hati beliau mau membantu saya untuk mengeluarkan pesugihan uang ghaibnya sebesar 10 M saya sangat bersyukur dan berterimakasih banyak kepada Mbah Rawa Gumpala berkat bantuannya semua masalah saya bisa teratasi dan semua hutang2 saya juga sudah pada lunas semua,,bagi anda yang ingin seperti saya dan ingin dibabtu sama Mbah silahkan hubungi 085 316 106 111 saya sengaja menulis pesan ini dan mempostin di semua tempat agar anda semua tau kalau ada paranormal yang bisah dipercaya dan bisa diandalkan,bagi teman teman yang menemukan situs ini tolong disebar luaskan agar orang orang juga bisa tau klau ada dukun sakti yg bisa membantuh mengatasi semua masalah anda1.untuk lebih lengkapnya buka saja blok Mbah karna didalam bloknya semuanya sudah dijelaskan PESUGIHAN DANA GHAIB TANPA TUMBAL

    ReplyDelete