p

Monday, December 19, 2016

FP sejak 1 April 2013

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 17 s/d 20 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012 s/d 31 Desember 2013) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
      • sejak 1 Januari 2014, PMK ini telah dicabut dengan PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    4. PER-08/PJ/2013 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-52/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi Dan Password Serta Permintaan,  Pengembalian, Dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak
    • SE-15/PJ/2013 tentang penyampaian PER-08/PJ/2013 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP

  1. SURAT DIRJEN PAJAK TERKAIT

  1. KEWAJIBAN PEMBUATAN FP
    • PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: (Pasal 13 (1) UU Nomor 42 TAHUN 2009)
      1. penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
      2. penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
      3. ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
      4. ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

  1. SAAT PEMBUATAN FP DAN SANKSI ATAS PELANGGARANNYA
    1. Faktur Pajak harus dibuat pada: (Pasal 13 (1a) UU Nomor 42 TAHUN 2009) (Pasal 2 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
      1. saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
      2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
      3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
      4. saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN (Pasal 2 ayat (1) PER-24/PJ/2012); atau
      5. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
        • KLIK DISINI untuk Ketentuan lebih lanjut tentang saat lain pembuatan FP
    2. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. (Pasal 13 (2a) UU Nomor 42 TAHUN 2009)(Pasal 2 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
    3. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati batas waktu tersebut dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. (Pasal 16 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
    4. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PER-24/PJ/2012 , dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. (Pasal 16 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
      • PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP yang menerima Faktur Pajak ini tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan. (Pasal 16 ayat (3) PER-24/PJ/2012)

  1. KETENTUAN TERKAIT PEMBUATAN FP
    1. Bentuk dan Ukuran FP (Pasal 3 PER-24/PJ/2012)
    2. Pembuatan FP (Pasal 4 PER-24/PJ/2012)
      • Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP.
      • Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
        1. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP.
        2. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.
      • Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari 2 rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.
    3. Keterangan yang Harus Dicantumkan pada FP (Pasal 13 (5) UU Nomor 42 TAHUN 2009) (Pasal 5 PER-24/PJ/2012)
      • Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit mencantumkan: (Pasal 13 (5) UU Nomor 42 TAHUN 2009) (Pasal 5 PER-24/PJ/2
        1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
          • Alamat harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. (Pasal 6 ayat (3) PER-24/PJ/2012)
        2. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
          • Alamat harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. (Pasal 6 ayat (3) PER-24/PJ/2012)
        3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
          • Jenis barang atau jasa harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP dan/atau JKPyang diserahkan. (Pasal 6 ayat (5) PER-24/PJ/2012)
        4. PPN yang dipungut;
        5. PPnBM yang dipungut;
        6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
        7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
          • Nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak ini harus diisi sesuai dengan kartu identitas yang sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor, yang berlaku pada saat Faktur Pajak ditandatangani. (Pasal 13 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
      • Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan tersebut. (Pasal 6 ayat (6) PER-24/PJ/2012)
      • Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak ada di Lampiran lI PER-24/PJ/2012
    4. Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. (Pasal 6 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
      • Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur PER-24/PJ/2012 merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 6 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
    5. Ketentuan Terkait Kode dan Nomor Seri FP
      • Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh PKP wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-24/PJ/2012(Pasal 19 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
      • Permohonan Kode Aktivasi dan Password dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013. (Pasal 19 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
      • Selengkapnya KLIK DISINI
    6. Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan pengisiannya sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012, dipersamakan dengan Faktur Pajak. (Pasal 14 PER-24/PJ/2012)

  1. KETENTUAN TERKAIT FP PENGGANTI

  1. KETENTUAN TERKAIT FP HILANG

  1. KETENTUAN TERKAIT FP TIDAK LENGKAP
    1. Bagi PKP Penjual BKP atau Pemberi JKP
      • PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. (Pasal 17 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
      • Dikecualikan dari ketentuan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP adalah dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai: (Pasal 17 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
        1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau
        2. Nama, alamat, dan Nomor; Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau; penerima Jasa Kena Pajak, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
    2. Bagi PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP (Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012)
      • PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN.

  1. SAAT MULAI PENGGUNAAN NMOR SERI FP SESUAI PER-24/PJ/2012
    • Terhitung mulai  tanggal 1 April 2013:
      1. PKP yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012; dan
      2. PKP yang belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013.
        • Dalam hal PKP ini kemudian memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP, maka PKP tersebut wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak.
    • Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh PKP wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-24/PJ/2012.

No comments:

Post a Comment