p

Monday, December 19, 2016

FP Tidak Lengkap (Ketentuan Sejak 1 April 2013)

  1. DASAR HUKUM


  1. FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP
    • Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012(Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012)
       No
      Yang Merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap
      Efek bagi PKP Penjual (Penerbit FP)
      Efek bagi PKP Pembeli (Penerima FP)
      1.Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 6 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
      Dikenakan denda 2% dari DPP sesuai Pasal 14 (4) UU KUP kecuali apabila FP tersebut tidak memuat keterangan mengenai :
      1. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; atau
      2. nama,alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani FP untuk PKP PE.
      Dasar Hukum:
      Pasal 17 ayat (1) dan (2) PER-24/PJ/2012)



       
      PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN. Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012)


       
      2.PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 10 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
      3.Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 12 PER-24/PJ/2012)
      4.Dalam hal PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan PPN terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal 13 ayat (6) PER-24/PJ/2012, maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 13 ayat (6) PER-24/PJ/2012)

No comments:

Post a Comment