p

Tuesday, December 06, 2016

Impor Atas Dasar Inden


  1. DASAR HUKUM
    1. KMK-539/KMK.04/1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22,Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas barang Mewah untuk Kegiatan Usaha di bidang Impor Atas Dasar Inden
    2. KEP-148/PJ/2003 tentang petunjuk Pengisian nomor Pokok Wajib pajak Dalam Formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor


  1. DEFINISI IMPOR ATAS DASAR INDEN
    • Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handling fee") dari Indentor. (Pasal 1 KMK-539/KMK.04/1990 dan Pasal 1 KEP-148/PJ/2003)
    • Impotir yaitu Pihak yang melakukan kegiatan impor
    • Indentor yaitu Pihak pemilik barang 

  1. SYARAT IMPOR ATAS DASAR INDEN (Pasal 2 KMK-539/KMK.04/1990)
    • Importir yang melakukan impor atas dasar inden diwajibkan mencantumkan tambahan penjelasan (q.q.) nama, alamat, dan NPWP Indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang dan Surat Setoran Pajak (SSP).
    • Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pos Lalu Bea tempat pemasukan PIB wajib membubuhkan CAP "IMPOR ATAS DASAR INDEN" pada setiap lembar PIB yang bersangkutan.

  1. TATA CARA PENGISIAN NPWP Dalam SSPCP (KEP-148/PJ/2003)
    • Impor Dilakukan WP sendiri :
      • Pengisian NPWP pada huruf A Formulir SSPCP diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang melakukan impor
      • NPWP pada kolom Penerimaan Pajak diatur sebagai berikut :
        1. NPWP untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor diisi NPWP Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor tersebut (sama dengan NPWP pada huruf A);
        2. NWP untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) impor pada kolom Penerimaan Pajak diisi NPWP dengan kode KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
    • Impor Dilakukan melalui Pihak Lain (atas dasar Inden)
      • Pengisian NPWP pada huruf A Formulir SSPCP diisi dengan NPWP Importir yang melakukan kegiatan impor
      • NPWP pada kolom Penerimaan Pajak diatur sebagai berikut :
        1. untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Pertambahan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor diisi NPWP Indentor (pemilik barang);
        2. untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) impor pada kolom Penerimaan Pajak diisi NPWP indentor dengan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat indentor menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
    • UNTUK CONTOH PENGISIAN : LAMPIRAN KEP-148/PJ/2003

  1. PERLAKUAN PPh PASAL 22 IMPOR DAN PPN IMPOR
    1. Importir untuk dan atas nama Indentor wajib melunasi PPh Pasal 22, PPN dan atau PPnBM
    2. PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dilunasi oleh Importir yang melakukan impor atas dasar inden TIDAK BOLEH dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan atau Pajak Keluaran yang terutang dari Importir yang bersangkutan.
    3. PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dilunasi oleh Importir yang melakukan impor atas dasar inden DAPAT dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan atau Pajak Keluaran yang terutang oleh Indentor yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
    4. Atas Komisi yang diterima oleh Importir sebagai penggantian jasa impor atas dasar Inden TERUTANG PPN sebesar 10% dari komisi yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Indentor kepada Importir.
    5. PPN atas pembayaran komisi kepada Importir merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Indentor.

  1. IMPOR ATAS INDEN yang TIDAK MEMENUHI SYARAT (Pasal 6 KMK-539/KMK.04/1990)
    • Dalam Hal Impor atas dasar Inden tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) (q.q.) nama, alamat, dan NPWP Indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang dan tata cara pengisian NPWP dalam SSPCP tidak sesuai KEP-148/PJ/2003
      maka impor ditetapkan sebagai impor biaya sendiri oleh Importir.
      • Perlakuan PPh Pasal 22 dan PPN menjadi :
        1. atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Importir kepada Indentor terutang Pajak Pertambahan Nilai;
        2. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilunasi dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan atau Pajak Keluaran yang terutang oleh Importir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

No comments:

Post a Comment