p

Monday, December 19, 2016

Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi

  1. DASAR HUKUM
    • PMK-178/PMK.011/2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008) tentang PPN Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi


  1. YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
    • PPN terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi oleh pengusaha hulu migas dan panas bumi ditanggung pemerintah.
    • PPN Ditanggung Pemerintah ini tidak dapat direimburse dan dibiayakan oleh Pengusaha. (Pasal 7 PMK-178/PMK.011/2007)
 
  1. DEFENISI
    1. Dalam PMK ini yang dimaksud dengan PPN Ditanggung Pemerintah adalah PPN terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008. (Pasal 1 PMK-178/PMK.011/2007)
    2. Eksplorasi di bidang hulu migas adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh infomasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan. (Pasal 2 ayat (3) PMK-178/PMK.011/2007)
    3. Eksplorasi di bidang panas bumi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi. (Pasal 2 ayat (4) PMK-178/PMK.011/2007)

  1. BARANG YANG DIBERIKAN FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (Pasal 2 ayat (2) PMK-178/PMK.011/2007)
    • PPN ditanggung Pemerintah diberikan terhadap barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi di bidang hulu migas dan pans bumi dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
      2. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
      3. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
    • Barang yang ditanggung pemerintah ini adalah barang-barang yang tercantum dalam pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal 1 Januari 2008. (Pasal 4 PMK-178/PMK.011/2007)

  1. PENGUSAHA YANG DIBERIKAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (Pasal 3 PMK-178/PMK.011/2007)
    • Pengusaha hulu migas dan panas bumi yang PPN atas imbpor barang untuk kegiatan usaha eksplorasinya ditanggung pemerintah meliputi :
      1. Pengusaha di bidang hulu migas yang mengikat kontrak kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
      2. Pengusaha di bidang panas bumi yang telah mengikat kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia atau mendapat Izin Usaha Pertambangan panas bumi setelah tanggal 31 Desember 1994, atau pengusaha di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan untuk melakukan survei pendahuluan dari Pemerintah Republik Indonesia.
 
  1. CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (Pasal 5 PMK-178/PMK.011/2007)
    1. Untuk Pengusaha hulu migas,
      • Permohonan diajukan kepada DJBC dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) untuk kebutuhan dalam 12 (dua belas) bulan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
    2. Untuk Pengusaha panas bumi,
      • Permohonan diajukan kepada DJBC dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) untuk kebutuhan dalam 12 (dua belas) bulan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
    3. RIB paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
      1. Nomor dan Tanggal Rill;
      2. Nama Perusahaan Kontraktor;
      3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      4. Alamat;
      5. Dasar Kontrak;
      6. Wilayah Kontrak;
      7. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;
      8. Pos Tarif;
      9. Uraian Barang;
      10. Jumlah/Satuan Barang;
      11. Perkiraan Harga/Nilai impor;
      12. Jenis Kegiatan (eksplorasi atau eksploitasi);
      13. Pimpinan Perusahaan Kontraktor.
    4. Permohonan untuk mendapatkan PPN ditanggung Pemerintah diajukan bersama-sama dalam 1 (satu) RIB dengan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam PMK-177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.

  1. TINDAK LANJUT DJBC SETELAH MENERIMA PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH DARI PENGUSAHA (Pasal 6 PMK-178/PMK.011/2007)
    1. DJBC setelah menerima dokumen permohonan beserta RIB dari pengusaha, selanjutnya membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK-178/PMK.011/2007pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor dan Surat Setoran Pajak.
    2. Salinan RIB ini disampaikan kepada :
      1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala BP MIGAS untuk bidang usaha hulu migas; dan
      2. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk bidang usaha panas bumi.
    3. DJBC menyampaikan Daftar Jumlah Pajak Ditanggung Pemerintah setiap triwulan kepada DJP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan, dan DJP, berdasarkan dokumen tersebut mengajukan permintaan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil.

No comments:

Post a Comment