p

Monday, December 19, 2016

JKP Tertentu yang dibebaskan PPN

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 16B UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 38 TAHUN 2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang perubahan PP 146 TAHUN 2000 tentang impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    3. KMK-370/KMK.03/2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu
    4. KEP-233/PJ/2003 (berlaku sejak 14 Juli 2003) tentang tata cara pemberian dan penatausahaan pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu


  1. JKP TERTENTU (Pasal 1 angka 2, pasal 12 KMK-370/KMK.03/2003)
    • Atas penyerahan JKP Tertentu, dibebaskan dari pengenaan PPN.
    • Orang atau badan yang melakukan atau yang menerima penyerahan JKP Tertentu ini tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas PPN yang diterbitkan oleh DJP. (Pasal 12 ayat (1) dan (2) KMK-370/KMK.03/2003).
    • JKP Tertentu yang PPN nya dibebaskan adalah : (Pasal 1 angka 2 KMK-370/KMK.03/2003)
      1. jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi :
        1. jasa persewaan kapal;
        2. jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh; dan
        3. jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
          • Defenisi terkait :
            1. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Departemen Perhubungan. (Pasal 1 angka 6 KMK-370/KMK.03/2003)
            2. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Nasional adalah Badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Departemen perhubungan. (Pasal 1 angka 7 KMK-370/KMK.03/2003)
          • TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
        1. jasa persewaan pesawat udara ;
        2. jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
          • Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan. (Pasal 1 angka 8 KMK-370/KMK.03/2003)
        • TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia
        • TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU INI, SEJAK PP 69 TAHUN 2015 BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
      4. Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan Rumah Sederhana , Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah
      5. Jasa persewaan rumah susun sederhana , rumah sederhana dan rumah sangat sederhana
      6. jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional

  1. MEKANISME PENERBITAN FP

PM atas BKP dan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan tidak dapat dikreditkan (Pasal 4A yat (3)) PP 38 Tahun 2003 dan (Pasal 16B ayat (3) UU No.42 TAHUN 2009)

1 comment: