p

Wednesday, December 14, 2016

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat)

  1. DASAR HUKUM
    1. PP 147 TAHUN 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang perubahan PP 20 TAHUN 2000 tentang perlakuan perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
    2. KEPRES Nomor 150 TAHUN 2000 (berlaku sejak 19 Oktober 2000) tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
    3. KMK-11/KMK.04/2001 (daya laku surut sejak 1 Januari 2001) tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
    4. KEP-229/PJ./2001 (berlaku sejak 22 Maret 2001) tentang perlakuan perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)


  1. DEFENISI (Pasal 1 KEPRES Nomor 150 TAHUN 2000)
    • KAPET merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :
      1. memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau
      2. mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau
      3. memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.
    • Penetapan KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
    • Untuk mengembangkan KAPET sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, beberapa wilayah dalam KAPET dapat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (Pasal 7 KEPRES No. 150 TAHUN 2000).

  1. PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAPET
    • Perlakuan perpajakan di KAPET dibedakan atas 3 kelompok besar, yaitu :
      1. Untuk Pengusaha yang Berdomisili di dalam wilayah KAPET (diberikan fasilitas PPh saja)
      2. Untuk Pengusaha yang Tidak Berdomisili di dalam wilayah KAPET (diberikan fasilitas PPh saja)
      3. Untuk Pengusaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) dan atauPengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) Pada Wilayah KAPET yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat :
        1. diberikan fasilitas PPh sesuai (Pasal 2 ayat (1) KEP-229/PJ./2001) Untuk Pengusaha yang Berdomisili di dalam wilayah KAPET atau sesuai (Pasal 2 ayat (2) KEP-229/PJ./2001) Untuk Pengusaha yang Tidak Berdomisili di dalam wilayah KAPET (Fasilitas perpajakan di bidang PPh ini diberikan terhadap kegiatan dan aktiva yang semata-mata digunakan di dalam wilayah KAPET); dan
        2. diberikan fasilitas PPh Tambahan berupa: (Pasal 2 ayat (4) KEP-229/PJ./2001)
          • pembebasan PPh Pasal 22 Impor atas :
            1. impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
            2. impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
            3. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
        3. diberikan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut atas : (Pasal 2 ayat (5) KEP-229/PJ./2001)
          1. impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB; 
          2. impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
          3. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB;
          4. pemasukan Barang Kena Pajak dari daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
          5. pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;
          6. pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke Perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
          7. penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal;
          8. peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.

No comments:

Post a Comment