p

Monday, December 19, 2016

Kontraktor Kontrak Kerja Sama

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-73/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang penunjukan Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya


  1. PENGERTIAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN
    • Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah: (Pasal 1 PMK-73/PMK.03/2010)
      1. kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan
      2. kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.

  1. PPN/PPnBM YANG TIDAK DIPUNGUT OLEH KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN
    • PPN dan PPnBM tidak dipungut dalam hal : (Pasal 5 PMK-73/PMK.03/2010)
      1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;   
        • Batas jumlah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 termasuk PPN dan PPnBM;
        • PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000 dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan sesuai ketentuan umum (menggunakan kode faktur 01).
      2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
      3. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (Persero);
      4. Pembayaran atas rekening telepon;
      5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
      6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN/PPnBM.
        • Daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN bisa dilihat di Pasal 4A PP 42 TAHUN 2009

  1. TARIF (Pasal 4 PMK-73/PMK.03/2010)
    1. Tarif PPN (Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. Tarif ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%)
    2. Tarif PPnBM. Tarif PPnBM yang berlaku sekarang ini paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

  1. SAAT PEMUNGUTAN
    • Pemungutan PPN/PPnBM dilakukan paling lama pada saat: (Pasal 7 ayat (1) PMK-73/PMK.03/2010)
      1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
      2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
      3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

  1. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
    1. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN (Lampiran PMK-73/PMK.03/2010)
      • Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin.
        1. Ketentuan Terkait Faktur Pajak
          1. Faktur Pajak harus dibuat pada saat:
            1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
            2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
            3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
          2. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
            1. lembar kesatu untuk Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin;
            2. lembar kedua untuk Rekanan; dan
            3. lembar ketiga untuk Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
          3. Pada Faktur Pajak yang dibuat, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap "Disetor Tanggal .............." dan menandatanganinya.
          4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
        2. Ketentuan Terkait SSP
          • SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin sebagai penyetor atas nama Rekanan.
          • SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan sebagai berikut:
            • lembar kesatu untuk Rekanan;
            • lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
            • lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN;
            • lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
            • lembar kelima untuk Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
        • Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.
        • Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin wajib menyetorkan PPN/PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 7 ayat (2) PMK-73/PMK.03/2010)
    2. TATA CARA PELAPORAN (Lampiran PMK-73/PMK.03/2010)
      • Pelaporan dilakukan setiap bulan ke KPP tempat Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin terdaftar dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN" (SPT 1107 PUT) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5.

No comments:

Post a Comment