p

Thursday, December 08, 2016

Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I (Pajak penjualan dan PPN)

  1. DASAR HUKUM
    1. UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 2 UU KUP No. 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    3. PMK-194/PMK.03/2012 (berlaku sejak 1 Januari 2013) tentang tata cara pemungutan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penjualan dan perlakuan PPN dan/ atau PPnBM bagi kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasl I


  1. DEFENISI
    1. Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang pemungutannya didasarkan pada ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam:
      1. Pasal 18 UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Penjelasannya;
      2. Pasal II huruf b UU Nomor 11 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Penjelasannya .
    2. Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah :
      1. PT. Arutmin Indonesia,
      2. PT. BHP Kendilo Coal Indonesia,
      3. PT. Kaltim Prima Coal,
      4. PT. Kideco Jaya Agung,
      5. PT. Adaro Indonesia, dan
      6. PT. Berau Coal
yang terikat kontrak Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara ndengan Perusahaan Negara Tambang Batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 April 1985.(Pasal 1 angka 3 PMK-194/PMK.03/2012)

  1. KEWAJIBAN KONTRAKTOR
    1. Kontraktor wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penjualan atas perolehan jasa. (Pasal 2 ayat (1) PMK-194/PMK.03/2012)
    2. Khusus untuk PT Berau Coal
      • selaku Kontraktor, selain melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penjualan atas perolehan jasa, PT Berau Coal wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penjualan atas perolehan barang. (Pasal 2 ayat (2) PMK-194/PMK.03/2012)

  1. JENIS BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN DAN BESARNYA TARIF

  1. DPP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN
    • Pajak Penjualan yang dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif sesuai lampiran I dan II PMK-194/PMK.03/2012dengan dasar pemungutan Pajak Penjualan (Pasal 5 PMK-194/PMK.03/2012)
      • Dasar pemungutan Pajak Penjualan adalah harga jual atau penggantian. (Pasal 4 PMK-194/PMK.03/2012)
        • Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang. (Pasal 4 ayat (1) PMK-194/PMK.03/2012)
        • Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa. (Pasal 4 ayat (2) PMK-194/PMK.03/2012)

  1. CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENJUALAN
    1. Pemungutan
      • Pemungutan Pajak Penjualan dilakukan : (Pasal 6 ayat (1) PMK-194/PMK.03/2012)
        1. pada saat perolehan jasa dan/atau barang dalam hal pembayaran dilakukan setelah perolehan jasa dan/ atau barang; atau
        2. pada saat pembayaran dalam hal:
          1. saat pembayaran dilakukan sebelum perolehan jasa dan / atau barang;
          2. saat pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan perolehan jasa dan/atau barang.
    2. Penyetoran
      1. Pajak Penjualan yang dipungut, harus disetor ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 6 ayat (2) PMK-194/PMK.03/2012)
        • Dalam hal akhir Masa Pajak setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan PPn adalah hari libur, maka SPT Masa PPn harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari Jibur. lampiran III PMK-194/PMK.03/2012
      2. Pajak Penjualan disetor ke Kantor Pos/Bank Persepsi dalam bentuk mata uang rupiah. (Pasal 6 ayat (3) PMK-194/PMK.03/2012)
      3. Apabila pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan rnempergunakan mata uang selain rupiah, penghitungan besarnya Pajak Penjualan yang terutang harus dikorversi. ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak atau Invoice. (Pasal 6 ayat (4) PMK-194/PMK.03/2012)
      4. Penyetoran Pajak Penjualan dilakukan dengan menggunakan SSP yang bentuk dan isinya sesuai den gan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-194/PMK.03/2012)
        • Cara penyetoran dengan SSP :
          1. Konlraktor wajib membuat SSP yang diisi dengan membubuhkan NPWP serla identitas Kontraktor dan penandatanganan SSP dilakukan oleh Kontraktor sebagai penyetor.
          2. Satu SSP untuk setiap SPT Masa Pajak Penjualan (SPT 1113 Pn).
          3. SSP dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukkan sebagai berikut:
            • lembar kesalu untuk Kontraktor;
            • lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
            • lembar ketiga untuk Kontraktor yang dilampirkan pada SPT MasaPPn 1113 Pn;
            • lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
          4. Bentuk SPT Masa PPn adalah formulir kertas (hard copy)
          5. Kode MAP dan KJS yaitu : (Lampiran PER-38/PJ/2009)
            • Kode Akun Pajak : 411613
            • Kode Jenis Setoran : 100
    3. Pelaporan
      1. Pajak Penjualan (PPn) yang disetor oleh Kontraktor dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPn 1113
        1. SPT dibuat sesuai format lampiran III PMK-194/PMK.03/2012
        2. SPT Masa PPn bagi Pemungut PPn berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan PPn terutang yang harus dipungut atas perolehan barang dan/ alau jasa oleh Kontraktor. lampiran III PMK-194/PMK.03/2012
        3. SPT Masa PPn bentuk Formulir 1113 bagi Pemungut PPn terdiri dari:
          • Induk SPT Masa PPn (1113 Pn); dan
          • Lampiran SPT Masa PPn (1113 Pn 1),
      2. SPT disampaikan ke KPP tempat Kontraktor terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. (Pasal 7ayat (2) PMK-194/PMK.03/2012)
      3. SPT Masa PPn diisi dan dibuat oleh Kontraktor, rangkap 2 (dua ):
        1. Lembar ke-1 : untuk KPP
        2. Lembar ke-2 : untuk Kontraktor .

  1. KETENTUAN TERKAIT KONTRAKTOR YANG BELUM DIATUR DI PMK-194/PMK.03/2012
    • Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Kontraktor dalam melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penjualan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan termasuk UU KUP beserta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 8 PMK-194/PMK.03/2012)

  1. KETENTUAN TERKAIT PPN
    • Atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I, PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut. (Pasal 9 ayat (1) PMK-194/PMK.03/2012)
    • Atas penyerahan BKP dan/atau JKP tetap diterbitkan Faktur Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (2) PMK-194/PMK.03/2012)
    • Faktur Pajak harus diberi cap atau keterangan yang bertuliskan "PPN DAN/ ATAU PPnBM TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PMK NOMOR ............................ ". (Pasal 9 ayat (3) PMK-194/PMK.03/2012)

No comments:

Post a Comment