p

Monday, December 19, 2016

Mesin dan Peralatan Pabrik

  1. DASAR HUKUM

  1. ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK
    • Atas impor dan/atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang dibebaskan dari pengenaan PPN; (Pasal 1 ayat (1) huruf a PMK-268/PMK.03/2015)
    • Pemberian fasilitas ini menggunakan SKB PPN untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan(Pasal 3 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)


  1. TATA CARA PENGAJUAN SKB PPN
    1. PKP yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis ini harus memiliki SKB PPN sebelum impor dan/atau penyerahan. (Pasal 4 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
    2. Untuk memperoleh SKB PPN, PKP harus mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat PKP terdaftar.
    3. Permohonan SKB PPN harus dilampiri dokumen pendukung berupa: (Pasal 4 PMK-268/PMK.03/2015)
      • Dalam hal ImporDalam hal Penyerahan
        1. fotokopi kartu NPWP;
        2. fotokopi surat Pengukuhan PKP;
        3. asli surat kuasa khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKB PPN;
        4. penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; dan
        5. surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
        6. invoice;
        7. Bill of Lading (B/ L) atau airway bill (AWB) ;
        8. dokumen kontrak pembelian; dan
        9. dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang.
        1. fotokopi kartu NPWP;
        2. fotokopi surat Pengukuhan PKP;
        3. asli surat kuasa khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKB PPN;
        4. penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; dan
        5. surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
        6. dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang menunjukkan terjadinya penyerahan BKP. (Pasal 4 ayat (5) PMK-268/PMK.03/2015)

  1. KEPUTUSAN DJP
    • Atas permohonan SKB PPN, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKB PPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN diterima lengkap.
    • SKB PPN diterbitkan atas BKP tertentu yang bersifat strategis yang disetujui untuk diberikan fasilitas dibebaskan PPN baik sebagian atau seluruhnya oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak.
    • Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan SKB PPN atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, SKB PPN diterbitkan atas bagian PPN yang belum dipungut.
    • Tata cara penerbitan SKB PPN tercantum dalam Lampiran I PMK-268/PMK.03/2015

  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN BAGI PENJUAL BKP YANG DIBEBASKAN
    • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.(Pasal 16B ayat (3) UU No.42 TAHUN 2009)
    • Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis tidak dapat dikreditkan. (Pasal 2 PP 81 TAHUN 2015)

  1. KEWAJIBAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP STRATEGIS
    • Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
    • PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (2) PMK-268/PMK.03/2015)
    • Faktur Pajak harus dibubuhi cap atau diberikan keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 ". (Pasal 9 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015)

  1. DALAM HAL PPN TELAH DIPUNGUT ATAU DIBAYAR (Pasal 4 PP 81 TAHUN 2015)
    • Dalam hal PPN yang terutang atas impor atau penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis ini telah dipungut atau dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. PPN yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara.
      2. PPN yang dibayar atas perolehan BKP Tertentu yang bersifat strategis oleh PKP Pembeli, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
      3. PPN yang dibayar atas perolehan BKP Tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan PKP, dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  1. KETENTUAN BAGI BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN (Pasal 5 PP 81 TAHUN 2015)
    1. Terhadap BKP tertentu yang bersifat strategis yang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) dan Pasal 1 ayat (2) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) dan huruf j (RUSUNAMI) , apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:
      1. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
      2. dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,
PPN yang telah dibebaskan atas impor dan/atau perolehan BKP tersebut wajib dibayar.
  1. Pembayaran PPN tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak BKP strategis tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. (Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015)
  2. PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. (Pasal 10 ayat (5) PMK-268/PMK.03/2015)
  3. Pembayaran PPN disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. (Pasal 10 ayat (4) PMK-268/PMK.03/2015)
    • Tata cara pengisian SSP tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-268/PMK.03/2015.
  4. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH : (Pasal 12 PMK-268/PMK.03/2015)
    1. PKP yang melakukan impor BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) atau PKP yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a (mesin dan peralatan pabrik); atau
    2. Wajib Pajak yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j (RUSUNAMI).
  5. KEWAJIBAN PELAPORAN : (Pasal 13 PMK-268/PMK.03/2015)
    1. PKP atau WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP ini  harus melaporkan PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
    2. Pelaporan dilakukan dengan melampirkan lembar ketiga SSP pada SPT Masa PPN Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan BKP tertentu yang bersifat strategis.
    3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b (terkait RUSUNAMI) belum dikukuhkan sebagai PKP, PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
      • Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan BKP tertentu yang bersifat strategis.
  6. DALAM HAL TIDAK DIBAYAR
    1. Dalam hal kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 sampai dengan tanggal penerbitan SKPKB, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 11 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
    2. Dalam hal pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 dan kepada Wajib Pajak belum diterbitkan SKPKB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 11 ayat (2) PMK-268/PMK.03/2015)

No comments:

Post a Comment