p

Monday, December 19, 2016

Pembebasan PPN atas Penyerahan Jasa Ke Pelabuhan Tertentu

  1. DASAR HUKUM
    1. PP 74 TAHUN 2015 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015) tentang  Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri


  1. DEFENISI TERKAIT (Pasal 1 PP 74 TAHUN 2015)
    1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
    2. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke Pelabuhan luar negeri atau dari Pelabuhan luar negeri ke Pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
    3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan/atau antarmoda transportasi.
    4. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas Kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intramoda dan/atau antarmoda transportasi, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
    5. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

  1. YANG PPN-NYA DIBEBASKAN (Pasal 2 PP 74 TAHUN 2015)
    • Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri dibebaskan dari pengenaan PPN. (Pasal 2 ayat (1) PP 74 TAHUN 2015)
    • Ketentuannya adalah :
      1. Pembebasan dari pengenaan PPN diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 2 ayat (2) PP 74 TAHUN 2015)
        1. untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri harus memenuhi syarat tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia;
        2. untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri harus memenuhi syarat:
          1. tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia; dan
          2. negara tempat kedudukan perusahaan angkutan laut asing tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap Kapal angkutan laut Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
        • Dalam hal persyaratan tersebut tidak terpenuhi, PPN atas penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri yang dibebaskan wajib dibayar dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal persyaratan tersebut tidak terpenuhi. (Pasal 4 ayat (1) PP 74 TAHUN 2015)
          • Apabila PPN yang dibebaskan tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 4 ayat (2) PP 74 TAHUN 2015)
      2. Jasa Kepelabuhanan tertentu yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah jasa pelayanan Kapal dan jasa pelayanan barang yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri, berupa:
        1. jasa pelayanan Kapal, yaitu jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat;
        2. jasa pelayanan barang, yaitu jasa bongkar muat peti kemas sejak dari Kapal sampai ke lapangan penumpukan dan/atau sejak dari lapangan penumpukan sampai ke Kapal.
      3. Pembebasan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu tidak memerlukan SKB PPN.
      4. Terkait Pajak Masukannya :
        • Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Badan Usaha Pelabuhan berkenaan dengan penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

  1. KEWAJIBAN PKP
    • PKP yang melakukan penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    • Pada setiap lembar Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut harus diberi cap atau keterangan yang menerangkan bahwa fasilitas PPN dibebaskan tersebut diberikan berdasarkan PP 74 TAHUN 2015 ini.

No comments:

Post a Comment