p

Tuesday, December 06, 2016

Penebusan Stiker Lunas PPN untuk Media Rekaman Suara/ Gambar

  1. DASAR HUKUM
    1. KMK-174/KMK.03/2004 (berlaku sejak 2 April 2004) tentang PPN atas penyerahan produk rekaman suara
    2. PER-4/PJ/2008 (berlaku sejak 11 Februari 2008) tentang perubahan kedua atas KEP-81/PJ./2004 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara
    3. PER-5/PJ/2008 (berlaku sejak 11 Februari 2008) tentang Perubahan atas KEP-153/PJ./2002 tentang penetapan bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan penunjukan asosiasi yang memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker lunas pajak pertambahan nilai serta tata cara penebusan dan pelaporannya


  1. SURAT EDARAN TERKAIT

  1. TATA CARA PENEBUSAN STIKER LUNAS
    1. Untuk Produk Rekaman Suara:
      1. Produsen produk rekaman suara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak c.q Kepala Kanwil DJP yang ditunjuk, dengan menggunakan Form dalam Lampiran I KEP-81/PJ./2004.
      2. Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu:
        • asli untuk Kepala Kanwil DJP;
        • fotokopi untuk Produsen Produk Rekaman Suara.
      3. Permohonan dilengkapi dengan:
        • Fotokopi NPWP dan Surat Pengukuhan PKP;
        • Fotokopi Surat Ijin Usaha Industri Rekaman/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
        • surat rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Rekaman yang ditunjuk;
        • Kode stiker lunas PPN;
        • Daftar rekapitulasi Faktur Pajak Masukan yang akan diperhitungkan dalam penebusan stiker lunas PPN;
        • asli dan fotokopi FP Masukan yang akan diperhitungkan;
        • surat pernyataan keabsahan Faktur Pajak;
        • asli dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)
        • asli dan fotokopi SPT Masa PPN untuk 2 (dua) Masa Pajak terakhir sebelum pengajuan penebusan stiker.
        • Surat kuasa khusus jika menunjuk pihak lain dalam pengurusan permohonan stiker lunas PPN.
      • Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, Dirjen Pajak c.q Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat permintaan pencetakan stiker lunas PPN kepada Perum Peruri.
    2. Untuk Produk Rekaman Gambar:
      1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kanwil DJP yang ditunjuk dengan menggunakan Form Lampiran I KEP-153/PJ./2002.
      2. Surat permohonan dibuat 3 (tiga) rangkap.
      3. permohonan dilengkapi dengan:
        1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan akte perubahan (bila ada);
        2. fotokopi NPWP dan Surat Pengukuhan PKP;
        3. Surat Ijin Usaha Industri/ Surat Ijin Usaha Perdagangan;
        4. Kode/ isi stiker lunas PPN;
        5. Asli dan fotokopi Faktur Pajak Masukan;
        6. Asli dan fotokopi SSP (lembar ke-1) untuk Masa Pajak yang sama dengan bulan permohonan;
        7. Asli dan fotokopi SPT Masa PPN untuk 2 (dua) Masa Pajak terakhir sebelum pengajuan penebusan stiker;
        8. Surat Pernyataan keabsahan FP;
        9. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Rekaman yang ditunjuk;
        10. Surat kuasa khusus jika menunjuk pihak lain dalam pengurusan permohonan stiker lunas PPN;
        11. Fotokopi KTP/ SIM pemberi dan penerima kuasa;
      • Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, Dirjen Pajak c.q Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat permintaan pencetakan stiker lunas PPN kepada Perum Peruri.

  1. PPN ATAS PRODUK REKAMAN SUARA
    • Penyerahan produk rekaman suara jenis:Tarif X DPPMekanisme Pelunasan PPN
      1. kaset isi jenis A;
      2. kaset isi jenis B;
      3. kaset isi jenis C;
      4. Compact disc jenis CD.1;
      5. Compact disc jenis CD.2;
      6. Video compact disc jenis VCDK.1;
      7. Video compact disc jenis VCDK.2;
      8. Video compact disc jenis VCDK. Ekonomis.
      10% x Harga Jual Rata-Rata
      (Harga Jual Rata-Rata dari setiap jenis produk rekaman suara sudah ditentukan di dalam  Pasal 3 ayat (2)  KEP-81/PJ./2004 jo PER-4/PJ/2008)
      Penebusan Stiker Lunas PPN, dipungut oleh Produsen.
      • Penebusan Stiker Lunas PPN ini dapat memperhitungkan Pajak Masukan atas:
        1. pembayaran royalty;
        2. pembayaran pencetakan label;
        3. pembayaran biaya perekaman;
        4. pembelian kaset kosong;
        5. pembelian atau pembuatan master rekaman suara;
        6. pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar.
      • Jika jumlah stiker lunas PPN yang diminta lebih besar dari jumlah Pajak Masukan , maka PPN yang kurang dibayar harus disetor dengan SSP. 
      • Pajak Masukan yang belum dipergunakan untuk penebusan stiker lunas PPN atau belum dikreditkan, dapat digunakan untuk penebusan stiker lunas pada Masa Pajak Berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
      • Pajak Masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dapat digunakan untuk menebus stiker lunas PPN walau melalui pembetulan SPT Masa PPN. 
      • Produsen produk rekaman suara wajib dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 5 ayat (1) KEP-81/PJ./2004) 
      • Penyalur atau agen atau outlet/ pengecer yang semata-mata hanya menjual produk rekaman suara yang sudah ada Stiker Lunas PPN, tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 5 ayat (2) KEP-81/PJ./2004 )
      • Produk rekaman suara yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau pelajaran agama;
      • Laser disc karaoke (LD.K);
      • Digital versatile disc karaoke (DVD.K).
      10% x Harga Jual
      Mekanisme PPN biasa tanpa pelunasan Stiker Lunas PPN.

  1. PPN ATAS PRODUK REKAMAN GAMBAR
    • Penyerahan produk rekaman suara jenis:Tarif X DPPMekanisme Pelunasan PPN
      1. Jenis I (HET= Rp 10.000)
      2. Jenis II (HET= Rp 10.000 - Rp 20.000)
      3. Jenis III (HET= Rp 20.000 - Rp 40.000)
      4. Jenis IV (HET= Rp 40.000 - Rp 60.000)
      5. Jenis V (HET= Rp 60.000 - Rp 80.000)
      6. Jenis VI (HET= Rp 80.000 - Rp 100.000)
      7. Jenis VII (HET=  >Rp 100.000
      Ket:
      Untuk Jenis-jenis produk rekaman gambar ini ditentukan berdasarkan harga eceran tertinggi per kopi judul film atau per seri judul film.
      10% x Harga Jual Rata-Rata
      (Harga Jual Rata-Rata dari setiap jenis produk rekaman gambar sudah ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (2) KEP-153/PJ./2002 )
      Penebusan Stiker Lunas PPN, dipungut oleh Produsen.
      • Penebusan Stiker Lunas PPN ini dapat memperhitungkan Pajak Masukan atas:
        1. pembayaran royalty;
        2. pembayaran pencetakan label;
        3. pembayaran biaya perekaman;
        4. pembelian atau pembuatan master rekaman gambar;
        5. pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar.
      • Jika jumlah stiker lunas PPN yang diminta lebih besar dari jumlah Pajak Masukan , maka PPN yang kurang dibayar harus disetor dengan SSP. 
      • Pajak Masukan yang belum dipergunakan untuk penebusan stiker lunas PPN atau belum dikreditkan, dapat digunakan untuk penebusan stiker lunas pada Masa Pajak Berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
      • Pajak Masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dapat digunakan untuk menebus stiker lunas PPN walau melalui pembetulan SPT Masa PPN.
      • Produsen produk rekaman gambar wajib dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 5 ayat (1)  KEP-153/PJ./2002)
      • Penyalur atau agen atau outlet/ pengecer yang semata-mata hanya menjual produk rekaman gambar yang sudah ada Stiker Lunas PPN, tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 5 ayat (2)  KEP-153/PJ./2002)
      • yang berisi lagu beserta tayangan gambar (karaoke);
      • yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau pelajaran agama;
      • yang berisi software program komputer
      10% x Harga Jual
      Mekanisme PPN biasa tanpa pelunasan Stiker Lunas PPN.

  1. KANWIL YANG DITUNJUK UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PENEBUSAN STIKER LUNAS PPN
    1. Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk Produsen Produk Rekaman Suara/ Gambar yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP diluar wilayah Jakarta.
    2. Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk Produsen Produk Rekaman Suara/ Gambar yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP diwilayah Kanwil Jakarta Pusat.
    3. Kanwil DJP Jakarta Barat untuk Produsen Produk Rekaman Suara/ Gambar yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP diwilayah Kanwil Jakarta Barat.
    4. Kanwil DJP Jakarta Selatan untuk Produsen Produk Rekaman Suara/ Gambar yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP diwilayah Kanwil Jakarta Selatan.
    5. Kanwil DJP Jakarta Timur untuk Produsen Produk Rekaman Suara/ Gambar yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP diwilayah Kanwil Jakarta Timur.
    6. Kanwil DJP Jakarta Utara untuk Produsen Produk Rekaman Suara/ Gambar yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP diwilayah Kanwil Jakarta Utara.
  • Asosiasi pengusaha rekaman yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi dapat dilihat di:
    1. PER-5/PJ/2008 untuk Produk Rekaman Gambar
    2. PER-4/PJ/2008 untuk Produk Rekaman Suara

No comments:

Post a Comment