p

Thursday, December 08, 2016

Penetapan PKP Resiko Rendah

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 9 ayat (4c) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-71/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang PKP beresiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan pajak
    3. PER-31/PJ/2010 (berlaku sejak 5 Juli 2010) tentang tata cara penetapan PKP beresiko rendah


  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-76/PJ/2010 tentang penyampaian PER-31/PJ/2010
    • SE-144/PJ/2010 tentang Penegasan Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

  1. PKP YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
    • PKP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah PKP yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : (Pasal 1 PMK-71/PMK.03/2010)
      1. melakukan kegiatan :
        1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
        2. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak
        3. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
        4. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
        5. ekspor Jasa Kena Pajak; dan
      2. telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

  1. KRITERIA PKP BERESIKO RENDAH (dengan syarat tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24  bulan terakhir) (Pasal 2 PMK-71/PMK.03/2010)
    1. PKP merupakan Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
    2. PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; atau
    3. produsen selain PKP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang memenuhi persyaratan tertentu meliputi :
      1. tepat waktu dalam penyampaian SPT Masa PPN selama 12 (dua belas) bulan terakhir,
      2. nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75%  adalah produksi sendiri; dan
      3. Laporan Keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian.

  1. CARA AGAR DAPAT DITETAPKAN MENJADI PKP BERESIKO RENDAH (Pasal 2 PER-31/PJ/2010)
    • Untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, PKP harus menyampaikan permohonan kepada Kepala KPP tempat WP dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 15 hari kerja sebelum dimulainya Masa Pajak PKP ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah dengan menggunakan formulir lampiran I PER-31/PJ/2010.     (Pasal 2 ayat (3) PER-31/PJ/2010)
    • Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha menginginkan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah untuk setiap tempat kegiatan usahanya, maka harus mengajukan permohonan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang. (Butir 2 SE-144/PJ/2010)
    • Permohonan disampaikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa :
      1. keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi, bagi Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
      2. keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Akta Pendirian dan perubahannya, bagi perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; atau
      3. Surat Pernyataan bahwa nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% adalah produksi sendiri dan Laporan Keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian, bagi produsen selain Perusahaan Terbuka dan BUMN/BUMD.

  1. KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PKP BERESIKO RENDAH (Pasal 4 PER-31/PJ/2010)
    • Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penetapan sebagai PKP berisiko rendah atau surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan WP.Apabila jangka waktu ini telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses, maka permohonan PKP dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan penetapan sebagai PKP berisiko rendah paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 15 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan WP.
    • Keputusan penetapan sebagai PKP berisiko rendah berlaku sejak setelah berakhirnya jangka waktu 15 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan WP.
    • Keputusan penetapan sebagai PKP beresiko rendah berlaku untuk 24 Masa Pajak sejak Masa Pajak PKP ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah.
    • Apabila jangka waktu penetapan sebagai PKP berisiko rendah berakhir, PKP dapat menyampaikan permohonan kembali untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. (Pasal 4 ayat (1) PMK-71/PMK.03/2010)

  1. PENCABUTAN PENETAPAN PKP BERESIKO RENDAH (DJP menggunakan formulir lampiran IV PER-31/PJ/2010(Pasal 5 PER-31/PJ/2010 
    • Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah dinyatakan tidak berlaku lagi apabiladalam masa berlakunya penetapan sebagai PKP berisiko rendah (setelah berakhirnya jangka waktu 15 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan WP). terhadap PKP dilakukan :
      1. pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan (Penetapan PKP sebagai PKP berisiko rendah dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan)
      2. pemeriksaan dan ternyata dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah (Penetapan PKP sebagai PKP berisiko rendah dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan)

No comments:

Post a Comment