p

Monday, December 19, 2016

Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Ps. 4 ayat (1) huruf a & c)

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM



  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-130/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas penyerahan BKP dan hak atas BKP yang berada diluar daerah pabean

  1. SYARAT PENYERAHAN BARANG  TERUTANG PPN (penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c)
    • Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. 
    • Penyerahan barang/jasa  yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (syarat ini bersifat kumulatif Dengan demikian apabila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenai PPN) (Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a dan c)
      1. yang diserahkan merupakan BKP atau JKP
        • BKP adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (pasal 1 angka 3) (yaitu semua barang selain jenis barang yang tidak dikenai PPN yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN).
        • JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (pasal 1 angka 5) (yaitu semua jasa selain jenis jasa yang tidak dikenai PPN yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN)
      2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
        1. Penyerahan BKP
          • Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah: (pasal 1a angka 1)
            1. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
              • Yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi :
                • jual beli,
                • tukar menukar,
                • jual beli dengan angsuran, atau
                • perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
            2. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
            3. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
              • Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.
                • Ketika PKP menyerahkan BKP kepada komisioner, maka sudah terjadi penyerahan BKP menurut UU PPN
              • Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.
                • pada saat PKP menyerahkan BKP kepada juru lelang, ini belum  termasuk penyerahan BKP sehingga belum terutang PPN, objek pajak timbul ketika juru lelang menyerahkan BKP yang dilelang kepada pemenang lelang untuk dan atas nama PKP yang bersangkutan (apabila yang menyerahkan BKP melalui juru lelang adalah bukan PKP, maka tidak terutang PPN)
                • Tetapi sejak PP 1 TAHUN 2012 berlaku (4 Januari 2012), di Pasal 8 PP 1 TAHUN 2012 disebutkan bahwa Penyerahan BKP melalui juru lelang merupakan penyerahan BKP yang dikenai PPN atau PPnBM.
                  1. Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
                  2. Dalam hal pemilik barang tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan PPPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak. (Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PMK (PMK nya masih belum diterbitkan))
            4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
            5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
              • BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP.
            6. penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar Cabang;
              • Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP.
                • Yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.
                • Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.
            7. penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
              • Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika BKP titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian BKP (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang-undang ini.
            8. penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.
              • Contoh: Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari PKP A atas pesanan Nasabah Bank Syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip Syariah, Bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh PKP A kepada Tuan B.
          • Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah: (pasal 1a angka 1)
            1. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
              • Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.
            2. penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;
            3. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
              • Dalam hal PKP mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan PKP tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan BKPdari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, kecuali pemindahan BKP antar tempat pajak terutang.
            4. pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; dan
              • Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
            5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
              • Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c, tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP.
        2. Penyerahan JKP
          • Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah :
            1. setiap kegiatan pemberian JKP
            2. JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau
            3. JKP yang diberikan secara cuma-cuma.
        3. Dalam Daerah Pabean
          • Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. (pasal 1 angka 1)
      3. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

1 comment:

  1. Hari ini saya ingin mengunkapkan tentang perjalanan hidup saya,karna masalah ekonomi saya selalu dililit hutang bahkan perusahaan yang dulunya saya pernah bagun kini semuanya akan disitah oleh pihak bank,saya sudah berusaha kesana kemari untuk mencari uang agar perusahaan saya tidak jadi disitah oleh pihak bank dan akhirnya saya nekat untuk mendatangi paranormal yang terkenal bahkan saya pernah mengikuti penggandaan uang dimaskanjeng dan itupun juga tidak ada hasil yang memuaskan dan saya hampir putus asa,,akhirnya ketidak segajaan saya mendengar cerita orang orang bahwa ada paranormal yang terkenal bisa mengeluarkan uang ghaib atau sejenisnya pesugihan putih yang namanya Mbah Rawa Gumpala,,,akhirnya saya mencoba menhubungi beliau dan alhamdulillah dengan senan hati beliau mau membantu saya untuk mengeluarkan pesugihan uang ghaibnya sebesar 10 M saya sangat bersyukur dan berterimakasih banyak kepada Mbah Rawa Gumpala berkat bantuannya semua masalah saya bisa teratasi dan semua hutang2 saya juga sudah pada lunas semua,,bagi anda yang ingin seperti saya dan ingin dibabtu sama Mbah silahkan hubungi 085 316 106 111 saya sengaja menulis pesan ini dan mempostin di semua tempat agar anda semua tau kalau ada paranormal yang bisah dipercaya dan bisa diandalkan,bagi teman teman yang menemukan situs ini tolong disebar luaskan agar orang orang juga bisa tau klau ada dukun sakti yg bisa membantuh mengatasi semua masalah anda1.untuk lebih lengkapnya buka saja blok Mbah karna didalam bloknya semuanya sudah dijelaskan PESUGIHAN DANA GHAIB TANPA TUMBAL

    ReplyDelete