p

Monday, December 19, 2016

Penyerahan minyak goreng kemasan sederhana

  1. DASAR HUKUM
    1. PMK-26/PMK.011/2011 (berlaku mulai 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011) tentang PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di DN untuk Tahun Anggaran 2011
    2. PMK-29/PMK.011/2011 (berlaku mulai 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011) tentang PPN DTP atas penyerahan minyak goreng sawit curah di DN untuk Tahun Anggaran 2011
    3. PER-12/PJ/2011 (berlaku sejak 4 April 2011) tentang tata cara penatausahaan PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana dan/atau minyak goreng sawit curah di DN


  1. SURAT EDARAN TERKAIT

  1. YANG MENDAPAT FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG UNTUK TAHUN 2011
    • Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan minyak goreng untuk tahun 2011 terdiri dari:
      1. Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana (merk: Minyakita)
      2. Penyerahan Minyak Goreng Kelapa Sawit Curah

  1. PPN DTP ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA
    1. PPN yang terutang atas penyerahan minyak goreng sawit kemasan sederhana di dalam negeri oleh PKP ditanggung Pemerintahsehingga PPN yang terutang tidak dipungut oleh PKP
      • Minyak goreng sawit kemasan sederhana adalah minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan merek MINYAKITA, diproduksi oleh produsen yang didaftarkan di Kementerian Perdagangan dengan model desain dan spesifikasi kemasan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. (Pasal 2 PMK-26/PMK.011/2011)
    2. Pembuatan FP
      1. PKP yang melakukan penyerahan minyak goreng sawit kemasan sederhana di dalam negeri wajib membuat Faktur Pajak  pada saat penyerahan.
      2. FP harus dibubuhi cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 26/PMK.011/2011".  (Pasal 3 PMK-26/PMK.011/2011)
      3. Kode transaksi di Faktur Pajak adalah 07 
    3. Ketentuan terkait Pengkreditan PM
      1. PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan dan/atau menyerahkan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dan/atau Minyak Goreng Sawit Curah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 5 ayat (1) PER-12/PJ/2011)
      2. Sedangkan PPN yang ditanggung oleh pemerintah atas pembelian minyak goreng kemasan sederhana ini tidak dapat dikreditkan. (Pasal 5 ayat (2) PER-12/PJ/2011)
    4. Cara Pengisian SPT Masa PPN (Pasal 4 PER-12/PJ/2011)
      1. Bagi yang menggunakan SPT Masa PPN 1111
        • dilaporkan dalam SPT Masa PPN 1111 sesuai dengan tata cara pelaporan atas penyerahan yang PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN (sesuai dengan tata cara pelaporan untuk Kode Transaksi 07)
        • Bagi PKP Pedagang Eceran
          • Faktur Pajaknya dilaporkan dalam SPT Masa PPN 1111 Formulir AB pada butir I huruf B angka 2 yakni baris penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung.
      2. Bagi yang menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM
        • Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 07 selain dilaporkan dalam Formulir 1111 DM juga dirinci dalam Formulir 1111 A DM; 
        • Bagi PKP Pedagang Eceran
          • Faktur Pajaknya dilaporkan dalam Formulir 1111 DM kolom I huruf A yakni baris penyerahan barang.

  1. KEWAJIBAN PKP YANG MENYERAHKAN BKP YANG PPN NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
    • PKP wajib membuat daftar rincian Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan yang PPN-nya ditanggung pemerintah dengan menggunakan format laporan sesuai Lampiran PER-12/PJ/2011 sebagai lampiran kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN.
      • Dalam hal PKP menyampaikan SPT Masa PPN dengan cara elektronik melalui e-filing maupun dalam bentuk media elektronik maka lampiran daftar rincian tersebut wajib disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bersamaan dengan penyampaian Induk SPT-nya.

No comments:

Post a Comment