p

Thursday, December 08, 2016

PPN atas Penyerahan Pupuk Tertentu

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PMK-62/PMK.03/2015 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 26 Maret 2015) tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian


  1. PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK TERTENTU
    • Atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian dikenai PPN. (Pasal 2 ayat (1) PMK-62/PMK.03/2015)
    • Pupuk tertentu merupakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, yang meliputi : (Pasal 2 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)
      1. Pupuk Urea,
      2. Pupuk SP 36,
      3. Pupuk ZA,
      4. Pupuk NPK dan
      5. jenis pupuk tertentu lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
    • Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian berlaku ketentuan sebagai berikut: (Pasal 2 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)
      1. PPN atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya disubsidi termasuk PPN, dibayar oleh Pemerintah; dan
      2. PPN atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi, dibayar oleh pembeli.
    • PPN yang terutang adalah 10% (sepuluh persen) dari DPP Nilai Lain (Pasal 4 PMK-62/PMK.03/2015)

  1. DPP NILAI LAIN ATAS PENYERAHAN PUPUK TERTENTU
    • Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian adalah Nilai Lain. (Pasal 3 ayat (1) PMK-62/PMK.03/2015)
    • Pengenaan PPN atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian berlaku ketentuan sebagai berikut: (Pasal 2 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)
      1. PPN atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya disubsidi termasuk PPN, dibayar oleh Pemerintah; dan
        • Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk PPN adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari jumlah pembayaran subsidi. (Pasal 3 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)
      2. PPN atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi, dibayar oleh pembeli.
      • Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari harga eceran tertinggi (HET). (Pasal 3 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)
        • Harga eceran tertinggi (HET) merupakan harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan di lini tertentu dibeli oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (Pasal 3 ayat (4) PMK-62/PMK.03/2015)

  1. MEKANISME PEMUNGUTAN PPN, PEMBUATAN FP DAN PEMBUATAN SSP
    • Atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer hingga ke kelompok tani dan/atau petani dilakukan pemungutan PPN satu kali pada tingkat produsen. (Pasal  5 ayat (1) PMK-62/PMK.03/2015)
    • Produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan/atau petani merupakan produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan/atau petani sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)
    • Atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya disubsidi termasuk PPN :
      1. Pemungutan PPN dari DPP dengan menggunakan Nilai Lain  dilakukan oleh KPA pada saat pembayaran subsidi dengan cara pemotongan langsung dari tagihan produsen pada SPM yang berkenaan. (Pasal 5 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)
      2. PPN yang terutang ini dibuat Faktur Pajak pada saat produsen menyampaikan permintaan pembayaran atau tagihan subsidi pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui KPA. (Pasal 6 ayat (1) PMK-62/PMK.03/2015)
        • Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
          1. lembar ke-1 untuk KPA;
          2. lembar ke-2 untuk produsen;
          3. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
          4. lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
        • Tata cara pengisian Faktur Pajaknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-62/PMK.03/2015 (Pasal 6 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)
      3. Produsen membuat Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan jumlah subsidi berdasarkan basil verifikasi dan menyampaikan kepada KPA (Pasal 7 PMK-62/PMK.03/2015)
        • Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
          1. lembar ke-1 untuk produsen;
          2. lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
          3. lembar ke-3 untuk produsen dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);
          4. lembar ke-4 untuk pertinggal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
        • Surat Setoran Pajak (SSP) diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas produsen, dan untuk penandatanganan Surat Setoran Pajak (SSP) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyetor atas nama produsen.
        • Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-62/PMK.03/2015
    • Atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi :
      1. Pemungutan PPN dari DPP dengan menggunakan Nilai Lain dilakukan oleh produsen pada saat produsen menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepada distributor, atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan. (Pasal 5 ayat (4) PMK-62/PMK.03/2015)
      2. PPN yang terutang ini dibuat Faktur Pajak pada saat produsen menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepada distributor, atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.  (Pasal 6 ayat (4) PMK-62/PMK.03/2015)
        • Faktur Pajak tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 6 ayat (5) PMK-62/PMK.03/2015)

  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN
    1. Pajak Masukan atas perolehan pupuk tertentu untuk sektor pertanian sehubungan dengan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian antar produsen, dapat dikreditkan. (Pasal 8 ayat (1) PMK-62/PMK.03/2015)
    2. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer tidak dapat dikreditkan. (Pasal 8 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)

  1. APABILA PENYERAHAN PUPUK DILAKUKAN OLEH DISTRIBUTOR ATAU PENGECER
    • Atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian oleh distributor dan pengecer tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. (Pasal 9 ayat (1) PMK-62/PMK.03/2015)
    • Distributor dan pengecer yang dalam usahanya semata-mata melakukan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, tidak perlu dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Pasal 9 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)
    • Pengusaha yang dalam usahanya selain menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian juga menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak lainnya, berlaku ketentuan mengenai pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 9 ayat (3) PMK-62/PMK.03/2015)
    • Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer tidak dapat dikreditkan. (Pasal 8 ayat (2) PMK-62/PMK.03/2015)

1 comment:

  1. saya adalah distributor pupuk subsidi (ambil dr petro gresik)...
    tahun 2011 diperiksa dan diterbitkan SKP cukup besar
    padahal pemungutan PPN pupuk subsidi dilakukan di tingkat produsen, alur berikutnya khan gak kena PPN lagi...(distributor, pengecer/kios..)
    gimana mas..?

    ReplyDelete