p

Wednesday, December 14, 2016

PPN Tidak Dipungut atas Sebagian impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

  1. DASAR HUKUM
    • PMK-70/PMK.011/2013 (berlaku sejak 2 April 2013) tentang perubahan ketiga atas KMK-231/KMK.03/2001 tentang perlakuan PPN dan PPnBM atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk


  1. DEFENISI
    • BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk adalah BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean. (Pasal 1 ayat (1) PMK-27/PMK.011/2012)
      • Ketentuan Perundang-undangan Pabean adalah UU Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 TAHUN 2006 beserta dengan peraturan pelaksanaannya.

  1. PERLAKUAN PPN DAN PPnBM ATAS IMPOR BKP YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
    • Atas impor BKP  yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku KECUALI atas impor sebagian BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk. (Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK-27/PMK.011/2012)
    • Sebagian impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM Tidak dipungut adalah : (Pasal 2 ayat (3) PMK-70/PMK.011/2013)
      1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
      2. barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
      3. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
      4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
      5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
      6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
      7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
      8. barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;
      9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;
      10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
      11. perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
      12. barang impor sementara;
      13. barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.
        • Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM  tidak dipungut dapat diberikan terhadap impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi  sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: (Pasal 2 ayat (4) PMK-27/PMK.011/2012)
          1. barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri;
          2. barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
          3. barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
        • Untuk memperoleh fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM Tidak dipungut atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi ini , Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tata caranya mengikuti Ketentuan Perundang-undangan Pabean. (Pasal 2 ayat (5) PMK-27/PMK.011/2012)
      14. barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksploitasi hulu minyak dan gas bumi (ini baru mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM Tidak dipungut sejak 2 April 2013)
    • Atas Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM Tidak dipungut ini juga mendapatkan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 impor dengan tanpa SKB
    • Tata cara dan pelaksanaan pemungutan PPN dan PPnBM sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  (Pasal 3 kMK-231/KMK.03/2001)

  1. DALAM HAL BKP YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN
    • Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor, BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN dan PPnBM yang seharusnya terutang harus disetor ke kas negara oleh Orang pribadi atau Badan yang melakukan importasi. (Pasal 4 ayat (1) KMK-231/KMK.03/2001)
    • PPN yang seharusnya terutang ini harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat impor sampai dengan dilakukannya penyetoran.  (Pasal 4 ayat (2) KMK-231/KMK.03/2001)
    • Kepada Orang pribadi atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban ini, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB sebesar PPN yang dibebaskan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat impor sampai dengan diterbitkannya SKPKB.  (Pasal 4 ayat (3) KMK-231/KMK.03/2001)

No comments:

Post a Comment