p

Monday, December 19, 2016

RUSUNAMI

  1. DASAR HUKUM

  1. RUSUNAMI MENDAPAT FASILITAS PPN DIBEBASKAN
    1. KRITERIA RUSUNAMI :
      • Unit hunian Rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan: (Pasal 1 ayat (1) PMK-269/PMK.010/2015)
        1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2(tiga puluh enam meter persegi);
        2. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
        3. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
        4. batasan harga jualnya tertentu serta diperuntukkan bagi orang pribadi dengan perighasilan tertentu,
          • Batasan harga jual tertentu ini adalah tidak melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 2 PMK-269/PMK.010/2015)
          • Batasan penghasilan tertentu adalah tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan. (Pasal 3 PMK-269/PMK.010/2015)

merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
Rumah Susun Sederhana Milik merupakan bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal. (Pasal 1 ayat (2) PMK-269/PMK.010/2015)
  1. KEWAJBAN ORANG PRIBADI YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN PPN
    1. Pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik diberikan kepada orang pribadi, dan kepada orang pribadi dimaksud wajib membuat:
      1. surat keterangan bermeterai dari pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal pembeli adalah karyawan dan/atau surat pernyataan bermeterai mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal pembeli melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
      2. surat pernyataan bermeterai bahwa rumah susun sederhana milik merupakan unit hunian pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
      3. fotokopi bukti penyampaian SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajiban perpajakannya.
    2. Dokumen ini diserahkan kepada PKP yang melakukan penyerahan unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ini, sebelum penyerahan dilakukan.
    3. Pengusaha Kena Pajak yang menenma dokumenharus menyimpan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



  1. MEKANISME PEMBEBASAN PPN

  1. KEWAJIBAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP STRATEGIS
    • Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
    • PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 9 ayat (2) PMK-268/PMK.03/2015)
    • Faktur Pajak harus dibubuhi cap atau diberikan keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 ". (Pasal 9 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015)

  1. DALAM HAL PPN TELAH DIPUNGUT ATAU DIBAYAR (Pasal 4 PP 81 TAHUN 2015)
    • Dalam hal PPN yang terutang atas impor atau penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis ini telah dipungut atau dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. PPN yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara.
      2. PPN yang dibayar atas perolehan BKP Tertentu yang bersifat strategis oleh PKP Pembeli, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
      3. PPN yang dibayar atas perolehan BKP Tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan PKP, dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  1. KETENTUAN BAGI BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN (Pasal 5 PP 81 TAHUN 2015)
    1. Terhadap BKP tertentu yang bersifat strategis yang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) dan Pasal 1 ayat (2) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) dan huruf j (RUSUNAMI) , apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:
      1. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
      2. dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,
PPN yang telah dibebaskan atas impor dan/atau perolehan BKP tersebut wajib dibayar.
  1. Pembayaran PPN tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak BKP strategis tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. (Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015)
  2. PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. (Pasal 10 ayat (5) PMK-268/PMK.03/2015)
  3. Pembayaran PPN disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. (Pasal 10 ayat (4) PMK-268/PMK.03/2015)
  4. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH : (Pasal 12 PMK-268/PMK.03/2015)
    1. PKP yang melakukan impor BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a (mesin dan peralatan pabrik) atau PKP yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a (mesin dan peralatan pabrik); atau
    2. Wajib Pajak yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j (RUSUNAMI).
  5. KEWAJIBAN PELAPORAN : (Pasal 13 PMK-268/PMK.03/2015)
    1. PKP atau WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP ini  harus melaporkan PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
    2. Pelaporan dilakukan dengan melampirkan lembar ketiga SSP pada SPT Masa PPN Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan BKP tertentu yang bersifat strategis.
    3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b (terkait RUSUNAMI) belum dikukuhkan sebagai PKP, PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
      • Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan BKP tertentu yang bersifat strategis.
  6. DALAM HAL TIDAK DIBAYAR
    1. Dalam hal kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 sampai dengan tanggal penerbitan SKPKB, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 11 ayat (1) PMK-268/PMK.03/2015)
    2. Dalam hal pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 dan kepada Wajib Pajak belum diterbitkan SKPKB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK-268/PMK.03/2015 sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 11 ayat (2) PMK-268/PMK.03/2015)

  1. KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN BAGI PENJUAL BKP YANG DIBEBASKAN
    • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.(Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 42 TAHUN 2009)
    • Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis tidak dapat dikreditkan. (Pasal 2 PP 81 TAHUN 2015)

No comments:

Post a Comment