p

Thursday, December 08, 2016

SKB PPnBM atas kendaraan bermotor

  1.  DASAR HUKUM
    1. UU PPN No.42 TAHUN 2009 Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 (berlaku sejak 1 April 2010)
    2. PMK-64/PMK.011/2014 (berlaku sejak 17 April 2014) tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pemberian pembebasan dari  pengenaan PPnBM
    3. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM)berlaku mulai 13 Agustus 2003 


  1. TATACARA PENGAJUAN SKB PPnBM UNTUK GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR (Pasal 3 Kep 229/PJ/2003)
    1. Pihak yang mengajukan SKB PPnBM adalah :
      1. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan:
        1. kendaraan ambulan;
        2. kendaraan jenazah;
        3. kendaraan pemadam kebakaran;
        4. kendaraan tahanan.
      2. Pengusaha Angkutan Umum;
      3. Sekretariat Negara;
      4. TNI/ POLRI.
    2. Permohonan SKB PPnBM menggunakan formulir permohonan yang ada di dalam Lampiran III KEP-229/PJ/2003, permohonan dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu:
      1. Lembar ke-1 : untuk KPP;
      2. Lembar ke-2 : untuk pemohon;
    3. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu:
      • Untuk Pembebasan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum →→ ada di dalam Lampiran I huruf B KEP-229/PJ/2003
      • Untuk Pembebasan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/ POLRI →→ ada di dalam Lampiran I huruf C KEP-229/PJ/2003
    4. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala KPP tempat pemohon terdaftar;
    5. Permohonan dapat ditindaklanjuti dengan syarat OP atau Badan yang mengajukan SKB PPnBM tidak mempunyai tunggakan hutang pajak yang telah jatuh tempo, kecuali yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
    6. Jangka Waktu penyelesaian SKB PPnBM adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima lengkap.
    7. Bentuk SKB PPnBM atas penyerahan Kendaraan Bermotor ada di dalam Lampiran IV KEP-229/PJ/2003
    8. Bentuk SKB PPnBM atas impor Kendaraan Bermotor ada di dalam Lampiran V KEP-229/PJ/2003.

  1. KETENTUAN BAGI YANG TELAH MEMILIKI SKB PPnBM
    1. Bagi OP atau Badan yang Melakukan Impor (Pasal 10 PMK-64/PMK.011/2014)
      • Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan telah memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM harus:
        1. Mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM pada Pemberitahuan Pabean Impor yang akan disampaikan ke Kantor Pabean; dan
        2. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM beserta Pemberitahuan Pabean Impor kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean pada saat mengimpor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
    2. Bagi OP atau Badan yang Menerima Penyerahan dan Yang Melakukan Penyerahan Kendaraan Bermotor (Pasal 11 PMK-64/PMK.011/2014)
      • Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan telah memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM harus menyerahkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM pada saat menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM kepada Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor.
      • Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, wajib menerbitkan faktur pajak dan membubuhkan Cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI DENGAN PP NOMOR 22 TAHUN 2014" serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM pada setiap lembar faktur pajak dimaksud.

No comments:

Post a Comment