p

Monday, December 19, 2016

Tanggung Jawab Renteng







  1. REFERANSI DAN RUJUKAN
    1. Pasal 16F UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 4 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. TKB DJP
    4. Amsyong.com
    5. Ringkasan beberapa sumber dengan revisi dan penyempurnaan


  1. YANG BERTANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG (Pasal 4 PP 1 TAHUN 2012)
    • Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPnBM kecuali dalam hal : (Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 1 TAHUN 2012)
      1. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
      2. pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.
    • Tanggung renteng melekat pada pembeli BKP atau penerima JKP atas transaksi pembelian BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean. (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP 1 TAHUN 2012)

  1. CARA PENAGIHAN PPN KARENA TANGGUNG JAWAB RENTENG
    • Tanggung jawab renteng ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. asal 4 ayat (3) PP 1 TAHUN 2012)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN dan PPnBM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (PMK yang mengatur masih belum terbit)


Contoh Ilustrasi Tanggung Jawab Renteng  (sumber : amsyong.com) :

PT. Majapahit Putra Persada NPWP : 01.234.253.2-602.000 terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, mengajukan menjadi PKP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) bergerak dalam bidang Konstruksi Sipil dan Bangunan, pada tanggal 15 Desember 2016 mengerjakan pembangunan gedung pabrik pembuatan sepatu di daerah Mojosari kepada PT Mojo Shoes Industri total Harga Jual Rp 100.000.000. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar 10% x Rp100.000.000 = Rp10.000.000. Mekanisme umum yang diatur dalam UU PPN 1984 atas transaksi tersebut adalah:
1. PT. Majapahit Putra Persada NPWP : 01.234.253.2-602.000 menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN sebesar Rp10.000.000.
2. Faktur Pajak terdiri dari dua lembar, yaitu:
– lembar pertama diberikan kepada PT Mojo Shoes Industri  sebagai bukti beban pajak yang seharusnya dibayar;
– lembar kedua menjadi arsip PT. Majapahit Putra Persada NPWP : 01.234.253.2-602.000 sebagai bukti pemungutan pajak.
3. PT. Majapahit Putra Persada NPWP : 01.234.253.2-602.000 wajib menyetor pajak yang dipungut untuk setiap Masa Pajak ke Kas Negara.
4. PT Mojo Shoes Industri wajib membayar pajak terutang tersebut kepada PT. Majapahit Putra Persada NPWP : 01.234.253.2-602.000.
5. Bagi PT Mojo Shoes Industri, Faktur Pajak tersebut merupakan bukti formil/sah bagi pengreditan pajak dalam suatu Masa Pajak.
Kemudian bagaimana jika PT Mojo Shoes Industri tidak dapat menunjukkan bukti sah bahwa dia sudah melunasi PPN atas pembelian komputer tersebut? maka PT Mojo Shoes Industri dibebani tanggung jawab secara renteng atas pajak dimaksud. Yang artinya si pembeli (PT Mojo Shoes Industri) harus membayar Rp.10.000.000 lagi. Sesuai dengan UU KUP perubahan kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000), Pasal 33 yang berbunyi:
Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.


No comments:

Post a Comment