p

Thursday, December 08, 2016

Tatacara Pengajuan Pengembalian PPnBM atas Kendaraan Bermotor

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM)berlaku mulai 13 Agustus 2003 


  1. TATACARA PENGAJUAN PENGEMBALIAN PPNBM UNTUK GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR (Pasal 4 KEP-229/PJ/2003)
    1. Jika PPnBM atas impor atau perolehan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan PPnBM, sudah dibayar atau dipungut, maka dapat dimohonkan pengembalian PPnBM.
    2. Cara Pengajuannya adalah :
      1. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengembalian atas PPnBM yang telah dibayar atau dipungut adalah:
        1. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan:
          1. kendaraan ambulan;
          2. kendaraan jenazah;
          3. kendaraan pemadam kebakaran;
          4. kendaraan tahanan.
        2. Pengusaha Angkutan Umum;
        3. Sekretariat Negara;
        4. TNI/ POLRI.
        5. Importir, distributor, dealer, agen, penyalur, showroom, atau pihak lainnya yang melakukan penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan PPnBM dapat mengajukan pengembalian PPnBM yang telah dibayar atau dipungut, jika:
          1. OP atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor telah memiliki SKB PPnBM;
          2. PPnBM yang telah dipungut telah disetor ke kas negara2.
      2. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen:
        1. untuk pengembalian PPnBM yang telah dibayar atau dipungut atas impor atau perolehan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan →→ ada di dalam Lampiran II huruf B KEP-229/PJ/2003
        2. untuk pengembalian PPnBM yang telah dibayar atau dipungut atas impor atau perolehan kendaraan angkutan umum oleh pengusaha angkutan umum →→ ada di dalam Lampiran II huruf C KEP-229/PJ/2003
        3. untuk pengembalian PPnBM yang telah dibayar atau dipungut atas impor atau perolehan kendaraan protokoler kenegaraan oleh sekretariat negara atau kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/ POLRI →→ ada di dalam Lampiran II huruf D KEP-229/PJ/2003
        4. untuk pengembalian PPnBM oleh Importir/ Distributor/ Dealer/ Agen/ Penyalur/ Showroom →→ ada di dalam Lampiran II huruf E KEP-229/PJ/2003
      3. Pengajuan permohonan pengembalian PPnBM harus dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah bulan terjadinya impor (tanggal PIB) atau penyerahan kendaraan bermotor (tanggal pada Bukti Tanda Terima penyerahan Kendaraan Bermotor).
      4. Permohonan pengembalian PPnBM diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala KPP tempat pemohon terdaftar;
      5. Atas permohonan pengembalian PPnBM ini, Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

No comments:

Post a Comment