p

Monday, December 19, 2016

UU PPN dan Resume

UU PPN BESERTA LINK KE TKB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 (LIHAT LAMPIRAN)


UU PPN NOMOR 42 TAHUN 2009PP 1 TAHUN 2012
PASALAYATTOPIKLINK KE TKB
1Daftar IstilahBentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnyaO masuk ke pengertian badan (Pasal 3)
1A1Yang termasuk pengertian Penyerahan BKP
Pemakaian sendiri (Pasal 5)
Penyerahan BKP melalui juru lelang (Pasal 8)
Yang Termasuk Ke dalam Pengertian Penyerahan BKP
Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-cuma
penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Ps. 4 ayat (1) huruf a & c)
2Yang tidak termasuk pengertian Penyerahan BKP
21Harga jual transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah Harga pasar wajar
2Kriteria Hubungan istimewa
3Dihapus
3A1Kewajiban pengukuhan PKP, memungut, menyetor, melaporkan PPN bagi pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP, ekspor BKP/JKPPasal 2Subjek PPN (PKP dan Non PKP)
1aPengusaha Kecil dapat memilih menjadi PKPSubjek PPN (PKP dan Non PKP)
2Kewajiban Pengusaha kecil yang memilih menjadi PKPSubjek PPN (PKP dan Non PKP)
3Kewajiban OP atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean (tata cara diatur dengan PMK)Pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean
41Objek PPN :
(a) Penyerahan BKP di daerah pabean oleh pengusahapenyerahan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c)
(b) Impor BKPImpor BKP
(c)  Penyerahan JKP oleh pengusahapenyerahan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c)
(d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah   pabeanPemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean
(e) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
(f) Ekspor BKP berwujud oleh PKPEkspor JKP
(g)Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
(h)Ekspor JKP oleh PKPPasal 6
2Batas JKP yang ekspornya dikenai PPN diatur dengan PMK
4A1Dihapus
2Jenis barang yang tidak dikenai PPN (Bukan BKP)Pasal 7Bukan Objek PPN (Bukan BKP dan Bukan JKP) SEJAK 1 April 2010 (Pasal 4A UU PPN No 42 Tahun 2009)
3Jenis jasa yang tidak dikenai PPN (Bukan JKP)
51Objek PPnBM
2PPnBM hanya dikenai 1 kali
5A1Nota returNota Retur dan Nota Pembatalan
2Nota Pembatalan
3Diatur lebih lanjut dengan PMK
6Dihapus
71Tarif PPN = 10 %
2Tarif PPN = 0% untuk ekspor
3Tarif PPN dapat diubah menjadi paling randah 5%, paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan PP
81Tarif PPnBM paling rendah = 10%, paling tinggi = 200%
2Tarif Ekspor BKP mewah = 0%
3Kelompok BKP mewah yang kena PPnBM diatur dengan PP
4Jenis barang yang dikenai PPnBM diatur dengan PMKTarif PPnBM
8A1PPN terutang = Tarif X DPP
2Ketentuan tentang nilai lain diatur dengan PMKDPP Nilai Lain
91Dihapus
2Pajak masukan dalam suatau masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama
2aPKP yang belum berproduksi yang belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan
2bPM yang dikreditkan harus menggunakan FP yang memenuhi pasal 13 ayat (5) dan (9)
3PK – PM = PPN yang harus disetor PKP
4PM – PK = kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
4aKelebihan pajak masukan  dapat dimohonkan pengembalian pada akhir tahun buku
4bKelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak khusus untuk beberapa PKP
4cPengembalian kelebihan PM kepada PKP yang bias mengajukan permohonan pengembalian setiap masa ini yang mempunyai criteria PKP beresiko rendah dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pasal 17c UU KUP
4dKetentuan mengenai PKP beresiko rendah diatur dengan PMKPenetapan PKP Resiko Rendah
4eDJP dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP yang disebutkan di Pasal 4c dan menerbitkan SKP setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
4fApabila DJP menerbitkan SKPKB atas pemeriksaan yang disebutkan di Pasal 4e, kekurangan pajak  ditambah dengan sanksi bunga Pasal 13 (2) UU KUP.
5PM yang dapat dikreditkan adalah PM yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
6Apabila PM yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang teritang pajak dihitung menggunakan pedoman yang diatur dengan PMKPedoman Pengkreditan PM Bagi PKP yang Melakukan Penyerahan Terutang danTidak Terutang/dibebaskan PPN
6aPM yang telah dikreditkan oleh PKP yang disebutkan di Pasal 2a (PKP Yang belum berproduksi yang belum melakukan penyerahan yang terutang pajak) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh PKP dalam hal PKP tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak masa pengkreditan PM dimulai
6bKetentuan Pasal 6a diatur dengan PMKPembayaran Kembali PM Bagi PKP yang Gagal Berproduksi
7Besarnya PM yang dapat dikreditkan oleh PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu (kecuali PKP yang  melakukan kegiatan usaha tertentu (Pasal 7a)) dapat dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan PMPedoman Pengkreditan PM Bagi PKP yang peredaran Usahanya Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
7aBesarnya PM yang dapat dikreditkan untuk PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan PMPedoman Pengkreditan PM bagi PKP Usaha Tertentu (emas dan kendaraan bekas)
7bKetentuan terkait Pasal 7dan 7a diatur dengan PMK
8Jenis-jenis PM yang tidak dapat dikreditkan
9PM yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan
10Dihapus
11Dihapus
12Dihapus
13Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan diatur dengan PMKTata Cara Restitusi PPN
14PM atas BKP yang dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan  sepanjang FP nya diterima setelah pengalihan dan PM nya belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi
101PPnBM = tariff Pasal 8 x DPP
2PPnBM tidak dapat dikreditkan
3PKP yang mengekspor barang mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar saat perolehan BKP mewah tersebut
111Saat Terutangnya pajak
2Saat terutang adalah saat pembayaran bila pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean
3Dihapus
4DJP dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak
5Dihapus
121Tempat terutangnya pajak untuk PKP yang melakukan penyerahan atau ekspor BKP/JKP
2DJP dapat menetapkan 1 tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak
3Tempat terutangnya pajak untuk impor
4Tempat terutangnya pajak  bagi OP atau Badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar daerah pabean
131Keawajiban PKP untuk membuat Faktur Pajak
1aSaat pembuatan Faktur Pajak
2Faktur Pajak Gabungan
2aSaat pembuatan FP Gabungan
3Dihapus
4Dihapus
5Keterangan yang harus dimuat dalam Faktur PajakFaktur Pajak Setelah 1 April 2010
6DJP dapat menetapkan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan FPDokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar
7Dihapus
8Ketentuan lebih lanjut tentang FP diatur dengan PMKFaktur Pajak Setelah 1 April 2010
9FP harus memenuhi persyaratan formal dan material
141OP atau Badan yang bukan PKP dilarang membuat FP
2Dalam hal FP telah dibuat, OP atau Badan tersebut harus menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam FP ke kas negara
15Dihapus
15A1Saat penyetoran PPN
2Saat pelaporan SPT Masa PPN
16Dihapus
16A1PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN
2Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan oleh pemungut PPN diatur dengan KMKWajib Pungut (WAPU) PPN
16B1PPN Tidak Dipungut diatur dengan Peraturan PemerintahJenis-Jenis PPN tidak dipungut
2PM yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahan Tidak Dipungut PPN dapat dikreditkan
3PM yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahan Dibebaskan PPN tidak dapat dikreditkanJenis-jenis Fasilitas Pembebasan PPN
16CPPN atas kegiatan membangun sendiriKegiatan Membangun Sendiri (KMS) (Pasal 16C UU PPN)
16DPPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikanAktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (Pasal 16D)
16E1PPN dan PPnBM yang telah dibayar atas pembelian BKP yang dibawa ke luar negeri oleh Orang Pribadi pemegang paspor LN dapat diminta kembali
2Syarat PPN dan PPnBM yang dapat diminta kembali
3Saat permintaan kembali PPN dan PPnBM yang telah dibayar
4Dokumen yang ditunjukkan saat meminta kembali PPN dan PPnBM
5Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali diatur dengan PMKVAT Refund bagi Turis Asing
16FPembeli BKP/JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat membuktikan bahwa pajak telah dibayarPasal 4Tanggung Jawab Renteng

1 comment:

  1. aslamu alaikum wr wb..
    bismillahirrahamaninrahim,,senang sekali saya bisa menulis
    dan berbagi kepada teman2 melalui tempat ini,
    sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang property rumah tangga
    dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki,
    namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang,
    hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yang saya punya,
    akhirnya saya menanggung hutang ke pelanggan-pelanggan saya totalnya 470 juta dan di bank totalnya 600 juta ,
    saya sudah stress dan hampir bunuh diri anak saya 3 orang masih sekolah di smp / sma dan juga anak sememtarah kuliah,tapi suami saya pergi entah kemana dan meninggalkan saya dan anaka-naknya ditengah tagihan hutang yang menumpuk,
    demi makan sehari hari saya terpaksa jual nasi bungkus keliling dan kue,
    ditengah himpitan ekonomi seperti ini saya bertemu dengan seorang teman
    dan bercerita kepadanya, alhamdulilah beliau memberikan saran kepada saya.
    dulu katanya dia juga seperti saya setelah bergabung dengan K.H. Tambring Abdullah hidupnya kembali sukses,
    awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama satu minggu saya berpikir
    dan melihat langsung hasilnya, `
    saya akhirnya bergabung dangan mengunjungi website di www.danainstan.xtgem.com semua petunjuk K.H. Tambring Abdullah saya ikuti dan hanya 1 hari astagfirullahallazim,
    alhamdulilah demi allah dan anak saya,
    akhirnya 5m yang saya minta benar benar ada di tangan saya,
    semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha,
    kini saya kembali sukses terimaksih K.H. Tambring Abdullah saya tidak akan melupakan jasa aki.
    jika teman teman berminat, yakin dan percaya insya allah,
    saya sudah buktikan demi allah silakan kunjungi website di www.danainstan.xtgem.com atau KLIK DISINI

















































































































    ReplyDelete